Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Jangan Salahkan SBY, Salahkan Jokowi'

'Jangan Salahkan SBY, Salahkan Jokowi' Kredit Foto: Antara/Biropers Setpres-Laily Rachev
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam video pernyataannya yang beredar luas, Wantimpres, Agum Gumelar tak hanya menyindir Prabowo namun juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung capres 02 itu.

Menanggapi itu, Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik, tak habis pikir dengan pernyataan Agum. Menurut Rachland, SBY sama sekali tak bisa disalahkan dalam kaitannya dengan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Jangan salahkan Pak SBY. Beliau hanya menjalankan keputusan Rapimnas agar pada Pemilu 2019 Partai Demokrat memiliki calon Presiden, baik kader sendiri maupun bukan. Lagi pula, satu-satunya kubu koalisi yang membuka pintu bagi kami adalah kubu Pak Prabowo-Sandi," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga: Pak Agum Ngaco Nih, Nggak Nyambung!!

Ia menambahkan, seharusnya yang disalahkan adalah Jokowi. Sebab Jokowi dari awal memiliki 'kuasa' untuk memilih siapa lawannya dalam kontestasi di Pilpres tersebut.

"Salahkan Pak Jokowi. Berapa banyak yang memilih Pak Prabowo menjadi Presiden, baru akan kita ketahui bulan depan, April. Tapi siapa yang memilih Pak Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden pesaing Pak Jokowi sudah dari awal kita ketahui, tak lain adalah Pak Jokowi sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Agum Gumelar 'Bongkar' Sidang Etik Prabowo, Tim Jokowi: Beliau Tahu Sejarah

Ia menjelaskan, Jokowi dan tim politiknya, didukung partai-partai koalisinya, telah memaksakan Presidential Treshold 20% dalam Pilpres 2019 dengan memakai ulang hasil pemilu 2014. Rachland menganggap hal tersebut sebagai bangunan kepolitikan yang dirancang sengaja untuk memerangkap partai-partai politik masuk ke dalam dua kubu besar koalisi.

"Demi memastikan Pemilu 2019 menjadi laga ulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Demi melayani ambisinya berkuasa lagi, Pak Jokowi bukan saja melakukan penggusuran berencana pada bangunan demokrasi kita, namun juga membatasi hak dan kebebasan memilih warga hanya pada dirinya dan Pak Prabowo," terangnya.

Baca Juga: Hasil Survei, Jokowi Masih Unggul dari Prabowo, Berikut Presentasenya

Sekadar diketahui, dalam video Agum, menyindir SBY yang dulunya merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan meneken surat pemberhentian terhadap Prabowo. Agum dan SBY sama-sama merupakan anggota DKP.

"Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang nandatangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang," imbuhnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: