Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:53 WIB. Ekspor - Tiga tahun terakhir penjualan CPO dan palm kernel Kapuas Hulu mencapai Rp2,49 triliun.
  • 16:52 WIB. Migas - Legislator menilai data eksplorasi migas di Indonesia masih lemah.
  • 16:51 WIB. Otomotif - Nissan Motor Indonesia kembali menyasar potensi pasar otomotif di Makassar.
  • 16:51 WIB. Inflasi - BI Maluku melakukan safari rapat dalam mengendalikan inflasi.
  • 16:50 WIB. Bisnis - Pakar ekonomi bilang dua pertiga dari kekayaan orang terkaya RI diperoleh dari bisnis kroni.
  • 16:49 WIB. Tol - Pengerjaan fisik ruas jalan tol Manado-Bitung seksi IIA mencapai 80,21 persen.
  • 16:48 WIB. BP2JK - Kementerian PUPR membentuk BP2JK di 34 provinsi menggantikan ULP.
  • 16:48 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota dan Kabupaten Bogor (21/3).
  • 16:46 WIB. Baja - Indonesia tingkatkan kapasitas produksi baja guna penuhi kebutuhan domestik.
  • 16:44 WIB. IKM - Menperin harapkan e-commerce menjadi gerbang transformasi digital bagi pelaku IKM dalam pemasaran.
  • 16:43 WIB. Minyak - Harga minyak AS naik di atas $60 karena pengetatan pasokan.
  • 16:42 WIB. Ekonomi - Ekonomi kreatif diproyeksikan sebagai pilar perekonomian Kalteng.
  • 16:37 WIB. Toyota - Toyota tertarik ekspor SUV dan mobil hibrida ke Australia.

Soal Kebijakan Bank BJB, Pemprov Jabar Harus Libatkan Kabupaten/Kota

Soal Kebijakan Bank BJB, Pemprov Jabar Harus Libatkan Kabupaten/Kota - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan Bank BJB. Sebab, Pemerintah Daerah Tingkat I itu bukan satu-satunya pemilik tunggal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Pakar ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai, pemerintah kabupaten/kota pun memiliki saham di Bank BJB sehingga berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, jika digabung, besaran kepemilikan sahamnya jauh lebih besar dibanding yang dikuasai Pemprov Jabar.

"Pemprov Jabar kan punya sahamnya sekitar 38%. Artinya yang 62% itu punya kabupaten/kota dan Pemprov Banten," kata Acuviarta kepada wartawan di Bandung, Kamis (14/3/2019).

Namun, meski bukan sebagai pemegang saham mayoritas, menurutnya Pemprov Jabar terlalu dominan dalam menetapkan kebijakan Bank BJB. Ia menilai hal ini tidak etis karena pemilik saham lainnya hampir tidak pernah dimintai masukan atau pendapat saat memutuskan langkah-langkah strategis.

"Pemprov tidak serba semuanya tahu. Gubernur harus mendengarkan kabupaten/kota sebagai pemegang saham lain," tegasnya.

Salah satunya, lanjut Acuviarta, terkait seleksi calon direksi yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. "Harusnya melibatkan komponen lain, ada proses mendengarkan masukan, pendapat dari pemegang saham lain. Kepemilikan saham pemprov memang paling besar (38%), tapi bukan mayoritas," jelasnya.

Selain itu, harus ada komunikasi yang dilakukan antara Pemprov Jabar dengan pemda kabupaten/kota yang hanya sebatas penyertaan modal saja karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah tingkat I itu.

Acuviarta menyebutkan bukti kurang dilibatkannya pemilik saham yang lain terlihat dari minimnya pengetahuan pemerintah daerah tentang pola bisnis Bank BJB. "Ironi, kabupaten/kota tidak memahami pola bisnis Bank BJB. Ini bukti tidak adanya komunikasi pemegang saham. Terlepas besar-kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, kondisi ini harus dihentikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Ini jadi persoalan ke depannya. Karena harusnya mengakomodasi pertimbangan yang ingin diakomodasi dari pemegang saham lain," katanya

Baca Juga: 4 Syarat yang Diminta DPR untuk Direksi BJB

Acuviarta pun kembali menyebut seleksi direksi sebagai contohnya. dalam menentukan kandidat tersebut, seharusnya Pemprov Jabar harus mendengarkan aspirasi kabupaten/kota selaku pemilik saham lainnya. Pasalnya, kondisi pembangunan di setiap daerah akan berbeda satu sama lainnya. 

"Bagaimana dukungan calon direksi itu terhadap pembangunan di kabupaten/kota. Karena ada perbedaan karakteristik di setiap kabupaten/kota," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan Bank BJB harus selaras dengan kondisi perbankan di masing-masing kabupaten/kota. "Ada hal-hal yang perlu dicermati oleh para calon direksi. Bagaimana pemahamannya tentang sektor keuangan dan perbankan di masing-masing wilayah. Bagaimana strateginya. Ini harus menjadi aspek utama dalam memilih direksi," jelasnya.

Baca Juga: Seleksi Calon Direksi, OJK Tak Persoalkan Perubahan AD/ART Bank BJB

Terlebih, Acuviarta menilai eksistensi Bank BJB ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten. "Kita harus akui, eksistensi BJB ini tidak terlepas dari dukungan semua kabupaten/kota sebagai pasar," katanya seraya mengkhawatirkan adanya pelepasan saham oleh pemerintah kabupaten/kota karena merasa tidak diakomodasi.

Selain itu, menurutnya pemerintah kabupaten/kota pun dibolehkan menempatkan dananya di bank umum selain bank pembangunan daerah setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006.

Lebih lanjut, Acuviarta menambahkan, besaran saham Bank BJB yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Dalam pasal 24, kepemilikan saham pemilik BUMD seharusnya minimal 51%.

"Dalam pasal 24 PP 54/2017 Tentang BUMD, disebutkan pengurangan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51%. Tapi sekarang kan Pemprov Jabar hanya punya saham 38%," pungkasnya.

Tag: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09