Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:39 WIB. BRI - BRI akan mengumumkan nama perusahaan asuransi yang akan diakuisisi pada semester I/2019.
  • 11:39 WIB. BRI - BRI mengalokasikan Rp6 triliun untuk akuisisi dan pengembangan anak usaha tahun ini.
  • 11:37 WIB. BTN - BTN mendorong dunia pendidikan hadapi tantangan era industri 4.0.
  • 11:35 WIB. GMFI - GMF AeroAsia menunjuk Tazar Marta Kurniawan sebagai Plt Dirut.
  • 11:34 WIB. Sido Muncul - Sido Muncul mencatat kenaikan laba bersih 23,53% pada kuartal I/2019.
  • 09:24 WIB. ANTM - Antam akan memacu penjualan bijih nikel dan bauksit pada kuartal II/2019.
  • 09:22 WIB. WEGE - WIKA Gedung akan mengantongi kontrak Rp2,01 triliun dalam waktu dekat.

Harmonisasi Peraturan OSS Butuh Dukungan Pemda

Harmonisasi Peraturan OSS Butuh Dukungan Pemda - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Peluncuran Online Single Submission (OSS) diharapkan bisa memperbaiki kemudahan mendaftarkan usaha di Indonesia. Namun, implementasi sistem ini masih menemui banyak hambatan, seperti fasilitas dan infrastruktur internet di daerah yang belum merata, serta peraturan tingkat pusat dan peraturan daerah yang tumpeng tindih. Harmonisasi peraturan ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah (pemda).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, penerapan OSS masih membutuhkan evaluasi. Salah satunya terkait harmonisasi peraturan tingkat pusat dan daerah. Harmonisasi ini, katanya, tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat. Pemda sebagai pihak yang paling memahami peta dan potensi ekonomi di wilayahnya, perlu mempelajari ulang dan merevisi aturan yang kepentingan dan sama dengan aturan tingkat pusat.

"Jangan sampai pemda malah membuat portal serupa OSS karena hal ini akan makin membingungkan para pengusaha dan investor. Menelaah peraturan dan melakukan deregulasi peraturan yang sudah tertuang dalam aturan tingkat pusat akan lebih efektif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif," jelas Indra di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS

Selain itu, lanjut dia, sosialisasi OSS juga penting dilakukan. Proses sosialisasi membutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat agar penerapannya efektif menyelesaikan rantai birokrasi perizinan di Indonesia yang panjang.

Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia pada Indeks EoDB 2019 turun satu poin dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73. Penurunan peringkat ini tentu tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo, yaitu kenaikan 32 peringkat menjadi peringkat ke-40 di 2019. Indeks EoDB dikeluarkan oleh Bank Dunia dan dirilis secara rutin setiap tahun. Jika pada Indeks 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-73, maka pada 2017 dan 2018 peringkat Indonesia berada di 91 dan 72.

Pada Indeks EoDB 2018, Indonesia hanya mencapai posisi ke-144 pada indikator starting a business. Peringkat ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura atau Hongkong yang masing-masing mencapai posisi ke-6 dan ke-3. Indikator starting a business dalam EoDB dihitung berdasarkan jumlah prosedur, hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha.

Tag: Online Single Submission (OSS), Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rosmayanti

Foto: Unsplash/Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,793.33 3,755.17
British Pound GBP 1.00 18,367.32 18,182.56
China Yuan CNY 1.00 2,113.45 2,092.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,225.00 14,083.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,988.80 9,886.27
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.09 1,795.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,444.97 10,339.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,870.83 15,709.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,441.81 3,404.98
Yen Jepang JPY 100.00 12,711.11 12,581.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68