Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:39 WIB. Bursa - LINK bukukan pendapatan Rp3,72 triliun di tahun 2018.
  • 16:38 WIB. Dividen - LPPF bagikan dividen Rp933,60 miliar. 
  • 16:37 WIB. Kredit - LinkAja targetkan bisa layani penyaluran kredit di semester I tahun 2020. 
  • 16:35 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.188 per dolar AS. 
  • 16:34 WIB. 5G - Ericsson rilis platform 5G terbaru. 
  • 16:33 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,44% ke level 6.401,08 di akhir sesi II. 
  • 16:32 WIB. Saham - OJK rilis produk wakaf saham. 

Tok!!! MK Izinkan Capres/Cawapres Petahana Tak Cuti, Selain Itu....

Tok!!! MK Izinkan Capres/Cawapres Petahana Tak Cuti, Selain Itu.... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan presiden incumbent tidak perlu cuti kampanye. Selain itu, membolehkan menggunakan fasilitas negara sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Dalam bunyi putusan MK, terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana diberlakukan pembatasan, agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

Baca Juga: MK Minta Jokowi Ambil Cuti Kampanye?

"Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu," bunyi putusan MK, Jumat (15/3/2019).

Putusan itu diketuk oleh 9 hakim konstitusi dengan suara bulat pada Rabu (13/3/2019). Putusan itu dimohonkan oleh sejumlah mahasiswa yang meminta presiden dilarang kampanye.

Baca Juga: Agum Gumelar Sindir SBY, Jawaban SBY Bijak Sekali

Berdasarkan Pasal 304 UU Pemilu, menyebutkan beberapa daftar yang tidak boleh dilakukan selama masa kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah di antaranya:

1. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kecuali milik daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. (Kecuali gedung yang bisa disewakan kepada umum).

2. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.

3. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Akan tetapi ada pengecualian terhadap presiden yang kembali ikut pada kontestasi Pilpres, yaitu selama masa kampanye:

1. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap dibolehkan, yaitu dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

2. Dalam hal presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai presiden dan wakil presiden.

Tag: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,802.70 3,763.93
British Pound GBP 1.00 18,402.67 18,212.34
China Yuan CNY 1.00 2,118.50 2,097.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,259.00 14,117.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,024.08 9,917.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,817.92 1,799.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,480.71 10,374.81
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,883.10 15,722.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,453.38 3,416.51
Yen Jepang JPY 100.00 12,770.02 12,641.71

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6401.080 28.293 632
2 Agriculture 1425.748 3.867 21
3 Mining 1789.597 -4.457 47
4 Basic Industry and Chemicals 810.428 1.649 71
5 Miscellanous Industry 1323.098 15.290 46
6 Consumer Goods 2455.145 2.953 52
7 Cons., Property & Real Estate 484.000 -1.163 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.876 18.670 73
9 Finance 1296.486 6.756 91
10 Trade & Service 815.999 1.120 156
No Code Prev Close Change %
1 POOL 2,470 2,990 520 21.05
2 TFCO 520 620 100 19.23
3 ALKA 340 404 64 18.82
4 CPRI 101 114 13 12.87
5 RANC 380 418 38 10.00
6 SGRO 2,260 2,480 220 9.73
7 MBSS 655 715 60 9.16
8 TALF 284 310 26 9.15
9 PNSE 605 655 50 8.26
10 ASMI 635 685 50 7.87
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,200 920 -280 -23.33
2 GOLD 500 390 -110 -22.00
3 INCF 585 480 -105 -17.95
4 HRME 440 372 -68 -15.45
5 OASA 360 306 -54 -15.00
6 TNCA 316 270 -46 -14.56
7 FAST 2,400 2,060 -340 -14.17
8 KONI 318 274 -44 -13.84
9 SOTS 216 190 -26 -12.04
10 YULE 153 136 -17 -11.11
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 101 114 13 12.87
2 BBRI 4,330 4,330 0 0.00
3 SWAT 125 127 2 1.60
4 JPFA 1,540 1,550 10 0.65
5 UNVR 46,400 45,500 -900 -1.94
6 LPPF 4,050 4,320 270 6.67
7 BMRI 7,650 7,725 75 0.98
8 GGRM 80,000 82,950 2,950 3.69
9 TLKM 3,830 3,910 80 2.09
10 FILM 850 850 0 0.00