Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:42 WIB. Tiket - Organisasi PHRI: naiknya harga tiket pesawat juga timbulkan efek berantai ke sektor bisnis.
  • 16:40 WIB. Tiket - Lonjakan harga tiket pesawat menjadi fokus perhatian serius dari Asita.
  • 16:40 WIB. Bengkulu - Wilayah Bengkulu kini 100% telah berlistrik.
  • 16:39 WIB. Kerajinan - Jokowi: produk kerajinan harus terus ikuti keinginan pasar.
  • 16:39 WIB. Tebu - DI 2019, tebu yang digiling PTPN X sebesar 4,3 juta ton.
  • 16:38 WIB. Gula - PTPN X menargetkan produksi gula total sebesar 352.184 ton.
  • 16:37 WIB. Pelabuhan - Pelabuhan menjadi kunci peningkatan daya saing ekonomi nasional.
  • 16:36 WIB. Properti - Harga properti di wilayah Jawa semakin meningkat.
  • 16:36 WIB. Tanah - Harga tanah di tengah kota semakin naik, pembangunan properti beralih ke luar Jabodetabek.
  • 16:35 WIB. Jokowi - Jokowi harapkan ekosistem penjualan produk kerajinan secara online segera dibangun.
  • 16:34 WIB. Garuda - Garuda Indonesia klaim kinerja keuangan terus membaik.
  • 16:34 WIB. Sukabumi - Kementan dorong Sukabumi jadi sentra bawang putih.
  • 16:32 WIB. Jokowi - Jokowi ingin ekspor kerajinan naik kelas.
  • 16:32 WIB. AS - AS kirim delegasi perdagangan ke China minggu depan.
  • 16:30 WIB. Kementan - Kementan targetkan 1.000 desa pertanian organik.

Program Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Langgar UU

Program Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Langgar UU - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab, salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018.

“Secara umum, tujuan program carpoolingini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf, di Jakarta, Jumat (15/03/2019).

Kebijakan Pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsp perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Waduh! PNS di Bandung Wajib Pakai Grab ke Kantor

Menurut Syarkawi, operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,” tegas Syarkawi Rauf.

Syarkawi Rauf menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: Butuh Uang? Mau Pinjam? Grab Bisa Kasih Kamu Hingga Rp200 Juta!

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi Rauf di Jakarta.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 ini juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition complianceyang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Sebelumnya, banyak diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019. Program car-poolingbernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car-pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub. Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp100  ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.

Tag: Grab, undang-undang, Bandung

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Reuters/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,782.13 3,743.97
British Pound GBP 1.00 18,347.13 18,157.82
China Yuan CNY 1.00 2,110.41 2,089.28
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,183.00 14,041.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,986.25 9,883.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.85 1,790.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.96 10,334.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,907.65 15,742.77
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,433.31 3,396.47
Yen Jepang JPY 100.00 12,678.11 12,548.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68