Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:58 WIB. Bitcoin - Dubai hadirkan ATM bitcoin pertama di dunia. 
  • 19:21 WIB. LinkAja - Menteri BUMN sosialisasikan LinkAja ke masyarakat Tebing Tinggi, Sumatra Utara. 
  • 18:45 WIB. Boeing - Lion Air resmi hentikan operasi Boeing 747-400. 
  • 18:35 WIB. Politik - 200 pendukung Prabowo pindah jadi dukung Jokowi. 
  • 18:24 WIB. Rupiah - BI perkirakan nilai tukar rupiah akan stabil sepanjang tahun 2019.
  • 18:23 WIB. E-Commerce - Tahun 2023, bisnis e-commerce diprediksi tembus Rp25.000 triliun.

Praktik Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Dituding Rentan Melanggar Undang-Undang

Praktik Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Dituding Rentan Melanggar Undang-Undang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab, salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018.

“Secara umum, tujuan program carpoolingini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf, di Jakarta, Jumat (15/03/2019).

Kebijakan Pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsp perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Waduh! PNS di Bandung Wajib Pakai Grab ke Kantor

Menurut Syarkawi, operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,” tegas Syarkawi Rauf.

Syarkawi Rauf menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: Butuh Uang? Mau Pinjam? Grab Bisa Kasih Kamu Hingga Rp200 Juta!

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi Rauf di Jakarta.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 ini juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition complianceyang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Sebelumnya, banyak diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019. Program car-poolingbernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car-pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub. Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp100  ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.

Tag: Grab Indonesia, undang-undang, Bandung

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Reuters/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00