Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:25 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,36 US$/barel
  • 20:25 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,88 US$/barel
  • 20:24 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.494 US$/troy ounce
  • 20:23 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,13% terhadap Yuan pada level 7,0722 Yuan/US$
  • 20:22 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap yen pada level 108,47 Yen/US$
  • 20:22 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,02% terhadap Poundsterling pada level 1,2987 US$/Pound
  • 20:21 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1162 US$/Euro
  • 16:19 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,02% pada level 26.725
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 0,89% pada level 3.141
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,05% pada level 2.939
  • 16:07 WIB. Valas - Yuan ditutup melemah 0,13% terhadap USD pada level 7,0725 Yuan/USD
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,47% terhadap USD pada level Rp. 14.080/USD 
  • 14:06 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,25% pada level 22.548
  • 14:05 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,20% pada level 2.064

Program Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Langgar UU

Program Grab to Work Pemkot Bandung Rentan Langgar UU - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab, salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018.

“Secara umum, tujuan program carpoolingini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf, di Jakarta, Jumat (15/03/2019).

Kebijakan Pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsp perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Waduh! PNS di Bandung Wajib Pakai Grab ke Kantor

Menurut Syarkawi, operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,” tegas Syarkawi Rauf.

Syarkawi Rauf menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: Butuh Uang? Mau Pinjam? Grab Bisa Kasih Kamu Hingga Rp200 Juta!

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi Rauf di Jakarta.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 ini juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition complianceyang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Sebelumnya, banyak diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019. Program car-poolingbernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car-pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub. Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp100  ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.

Baca Juga

Tag: Grab, undang-undang, Bandung

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Reuters/Edgar Su

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,786.67 3,748.79
British Pound GBP 1.00 18,334.21 18,148.97
China Yuan CNY 1.00 2,009.80 1,988.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,202.66 14,061.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,748.71 9,650.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.10 1,793.06
Dolar Singapura SGD 1.00 10,422.44 10,317.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,845.91 15,686.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.73 3,359.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,093.63 12,959.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6198.987 7.040 659
2 Agriculture 1335.316 9.651 20
3 Mining 1590.926 2.398 48
4 Basic Industry and Chemicals 907.859 -2.236 74
5 Miscellanous Industry 1200.440 3.764 50
6 Consumer Goods 2118.599 17.332 54
7 Cons., Property & Real Estate 507.495 -0.600 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1208.713 -1.410 75
9 Finance 1260.988 0.498 90
10 Trade & Service 807.429 -1.845 166
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 1,225 1,530 305 24.90
2 KRAH 930 1,150 220 23.66
3 ABBA 183 218 35 19.13
4 BPII 8,000 9,500 1,500 18.75
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 NOBU 860 975 115 13.37
7 KONI 630 700 70 11.11
8 AGRS 175 194 19 10.86
9 OKAS 200 218 18 9.00
10 OPMS 212 230 18 8.49
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 197 157 -40 -20.30
2 INTD 228 191 -37 -16.23
3 CASS 620 545 -75 -12.10
4 RDTX 6,900 6,100 -800 -11.59
5 MINA 1,590 1,410 -180 -11.32
6 PALM 246 222 -24 -9.76
7 WICO 575 520 -55 -9.57
8 CLAY 5,525 5,025 -500 -9.05
9 MARI 252 230 -22 -8.73
10 ANDI 1,630 1,495 -135 -8.28
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 183 218 35 19.13
2 MNCN 1,270 1,325 55 4.33
3 MAMI 234 236 2 0.85
4 VIVA 93 93 0 0.00
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 FREN 165 160 -5 -3.03
7 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
8 BBRI 4,170 4,120 -50 -1.20
9 ERAA 1,880 1,790 -90 -4.79
10 JPFA 1,720 1,645 -75 -4.36