Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:11 WIB. IPCC - Ekspansi IPCC di luar negeri diharapkan bakal tingkatkan layanan.
  • 01:09 WIB. SMF - SMF gencar menerbitkan surat berharga untuk merealisasi target pembiayaan KPR sebesar Rp10 triliun tahun ini.
  • 01:08 WIB. Mandiri - Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November.
  • 01:06 WIB. MRT - MRT Fase dua segera Groundbreaking.
  • 01:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menaikkan suku bunga deposito dolar 0,75 Persen.
  • 01:04 WIB. Pertamina - Pertamina & Hiswana Migas berjanji menjaga harga LPG jelang Pemilu.
  • 21:43 WIB. BNI - Kemenkop menunjuk BNI menjadi bank penyalur KPR untuk seluruh pegawainya.
  • 21:40 WIB. EBT - Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi mengembangkan energi baru dan terbarukan.
  • 21:37 WIB. PNM - PNM akan kelola hibah dana kemitraan AP I senilai Rp2 miliar.
  • 21:14 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan kontrak Rp10,39 triliun tahun ini.
  • 21:13 WIB. WSBP - Mayoritas kontrak baru WSBP tahun ini bakal berasal dari proyek jalan tol.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis mencatatkan pertumbuhan kontrak baru setinggi 17% di 2019.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis bisa mencatat kontrak baru sebesar Rp9 triliun tahun ini.
  • 21:12 WIB. WTON - WIKA Beton menyiapkan Rp428 miliar untuk belanja modal tahun ini.

Praktik Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Dituding Rentan Melanggar Undang-Undang

Praktik Monopoli Grab to Work Pemkot Bandung Dituding Rentan Melanggar Undang-Undang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Program angkutan bersama atau car-pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab, salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Ini disampaikan oleh Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf, yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018.

“Secara umum, tujuan program carpoolingini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat,” kata Syarkawi Rauf, di Jakarta, Jumat (15/03/2019).

Kebijakan Pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsp perundangan anti monopoli. Kebijakan ini juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Waduh! PNS di Bandung Wajib Pakai Grab ke Kantor

Menurut Syarkawi, operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada salah satu operator tertentu.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,” tegas Syarkawi Rauf.

Syarkawi Rauf menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan ini karena rentan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 sebagai berikut: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: Butuh Uang? Mau Pinjam? Grab Bisa Kasih Kamu Hingga Rp200 Juta!

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” tegas Syarkawi Rauf di Jakarta.

Mantan ketua KPPU 2015-2018 ini juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition complianceyang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Sebelumnya, banyak diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019. Program car-poolingbernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car-pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub. Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp100  ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.

Tag: Grab Indonesia, undang-undang, Bandung

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Reuters/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31