Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:35 WIB. World Digital Competitiveness Ranking - Singapura 2, Malaysia 26, Thailand 40, Filipina 55, Indonesia 56
  • 08:27 WIB. Global Innovation Ranking - Singapura 10, Malaysia 35, Vietnam 42, Thailand 43, Filipina 54, Brunei Darussalam 71, Indonesia 85, Kamboja 98
  • 08:17 WIB. Interbank Rate - Indonesia (5,50%), Vietnam (4,16%), Malaysia (3,40%), Singapura (1,77%), Thailand (1,38%)
  • 08:00 WIB. Cadangan Emas - Filipina (197,3 ton), Thailand (153,8 ton), Singapura (127,4 ton), Indonesia (78,5 ton), Malaysia (38,8 ton), Kamboja (12,4 ton), Myanmar (7,2 ton)

Misbakhun Terus Dorong Presiden Jokowi Realisasikan Janji soal Badan Khusus Pajak

Misbakhun Terus Dorong Presiden Jokowi Realisasikan Janji soal Badan Khusus Pajak - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang membidangi keuangan dan perpajakan menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini menghadapi tantangan yang tak mudah dalam menjalani reformasi struktural. Menurutnya, tantangan berat bagi DJP adalah bagaimana ke depan bisa menjadi institusi tersendiri yang tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Di Hadapan Milenial, Misbakhun Bawa-bawa Atta Halilintar, Lho Ada Apa?

Misbakhun menyampaikan hal itu seiring proses revisi atas Undang Undang perubahan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam proses revisi itu muncul wacana untuk melepaskan DJP dari Kemenkeu, sekaligus menjadikannya sebagai badan otonom langsung di bawah presiden.

"Jadi sebenarnya tantangan paling berat bagi DJP seberapa gigih dan seberapa kuat untuk memisahkan diri dari Kemenkeu. Namun ini bukan pemisahan yang melanggar undang-undang karena separasi dalam makna positif," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (22/3).

Sebelumnya legislator Partai Golkar tersebut juga melontarkan hal serupa saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ yang digelar di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Kamis (21/03). Menurut Misbakhun, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 adalah membentuk Badan Penerimaan Pajak. 

Bahkan, kata wakil rakyat yang getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu, pada 2017 sempat muncul rencana pemerintah membentuk Badan Otonom Pajak.  “Ini harus menjadi komitmen walaupun Pak Jokowi sudah memasukkan itu secara komplet dalam RUU KUP, jelas adanya usulan tentang lembaga DJP yang terpisah," ungkapnya.

Mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu pun mengaku optimistis dengan keberadaan badan penerimaan pajak yang independen. Sebab, badan khusus pajak itu akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai ataupun menata regulasi perpajakan.

“Jadi akan lebih fleksibel dalam rekrutmen dan menentukan policy, termasuk menentukan bagaimana regulasi itu dibangun. Dengan fleksibilitas itu pula bisa membangun sistem agar memadai dengan cost of tax collections," ujarnya.

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ini juga menepis anggapan yang menyebut permasalahan pajak akibat kredibilitas pegawai pajaknya. “Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas,” tegasnya.

Baca Juga

Tag: Mukhamad Misbakhun, Partai Golongan Karya (Golkar), Joko Widodo (Jokowi), Pajak

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,770.39 3,732.68
British Pound GBP 1.00 18,217.14 18,034.47
China Yuan CNY 1.00 2,017.72 1,996.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,139.35 13,998.66
Dolar Australia AUD 1.00 9,604.86 9,506.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,805.75 1,787.60
Dolar Singapura SGD 1.00 10,391.23 10,282.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,592.88 15,432.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.72 3,372.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,023.26 12,890.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6128.345 29.395 661
2 Agriculture 1385.589 -12.154 20
3 Mining 1478.551 26.308 49
4 Basic Industry and Chemicals 954.622 15.563 76
5 Miscellanous Industry 1178.252 -5.733 50
6 Consumer Goods 2066.971 -6.238 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.022 -0.825 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.280 5.153 75
9 Finance 1264.100 13.290 90
10 Trade & Service 786.548 -7.094 165
No Code Prev Close Change %
1 CITY 180 242 62 34.44
2 MPOW 182 244 62 34.07
3 SINI 476 595 119 25.00
4 BOSS 240 300 60 25.00
5 ESIP 276 344 68 24.64
6 POLA 900 1,100 200 22.22
7 NICK 276 334 58 21.01
8 BRAM 11,725 14,050 2,325 19.83
9 KICI 340 400 60 17.65
10 HRTA 292 340 48 16.44
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 496 372 -124 -25.00
2 DEAL 1,150 865 -285 -24.78
3 PURE 1,130 850 -280 -24.78
4 ENVY 2,750 2,070 -680 -24.73
5 JSKY 730 550 -180 -24.66
6 IRRA 590 450 -140 -23.73
7 ARMY 90 71 -19 -21.11
8 RIMO 67 55 -12 -17.91
9 FORZ 326 268 -58 -17.79
10 POSA 71 60 -11 -15.49
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 242 244 2 0.83
2 BBRI 3,940 4,090 150 3.81
3 MNCN 1,405 1,410 5 0.36
4 TCPI 4,490 4,780 290 6.46
5 PURE 1,130 850 -280 -24.78
6 PSAB 264 262 -2 -0.76
7 RIMO 67 55 -12 -17.91
8 BRPT 1,025 1,075 50 4.88
9 SLIS 5,350 5,100 -250 -4.67
10 SKYB 89 79 -10 -11.24