Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:39 WIB. BRI - BRI akan mengumumkan nama perusahaan asuransi yang akan diakuisisi pada semester I/2019.
  • 11:39 WIB. BRI - BRI mengalokasikan Rp6 triliun untuk akuisisi dan pengembangan anak usaha tahun ini.
  • 11:37 WIB. BTN - BTN mendorong dunia pendidikan hadapi tantangan era industri 4.0.
  • 11:35 WIB. GMFI - GMF AeroAsia menunjuk Tazar Marta Kurniawan sebagai Plt Dirut.
  • 11:34 WIB. Sido Muncul - Sido Muncul mencatat kenaikan laba bersih 23,53% pada kuartal I/2019.
  • 09:24 WIB. ANTM - Antam akan memacu penjualan bijih nikel dan bauksit pada kuartal II/2019.
  • 09:22 WIB. WEGE - WIKA Gedung akan mengantongi kontrak Rp2,01 triliun dalam waktu dekat.

Misbakhun Desak Menkeu Segera Pangkas Pajak Korporasi Sesuai Kebijakan Jokowi

Misbakhun Desak Menkeu Segera Pangkas Pajak Korporasi Sesuai Kebijakan Jokowi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi. 

Baca Juga: Misbakhun Terus Dorong Presiden Jokowi Realisasikan Janji soal Badan Khusus Pajak

Legislator yang membidangi keuangan dan perpajakan itu mengatakan, meski penurunan pajak dalam jangka pendek akan mengurangi pemasukan bagi APBN, namun ada efek jangka panjang yang lebih positif  terutama demi meningkatkan daya saing.

“Bapak Presiden Jokowi sedang melakukan upaya peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia supaya menarik bagi pengusaha luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah instruksinya adalah melakukan penyesuaian tarif PPh badan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers ke media, Sabtu (23/3).

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, Sri Mulyani sebagai Menkeu memang tampak keberatan dengan opsi menurunkan tarif PPh badan yang saat ini 25 persen. Sebab, kebijakan itu akan mengurangi pemasukan bagi APBN.

Namun, kata Misbakhun, hal yang harus dipertimbangkan adalah efek jangka menengah dan panjang dari kebijakan penurunan tarif pajak bagi dunia usaha. “Penurunan tarif adalah relaksasi bagi dunia usaha yang secara agregat justru akan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi secara keseluruhan,” tuturnya.

Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menegaskan, Sri Mulyani sebagai Menkeu justru dituntut mampu menyiapkan mitigasi atas risiko penurunan tarif PPh dari sisi kebijakan fiskal di APBN. “Artinya, Bu SMI sebagai menteri adalah pembantu presiden yang mengambil posisi mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, Jokowi tak hanya berkeinginan menurunkan tafir PPh badan, namun juga memperluas dan menata tax base. Dengan perluasan tax base, kata wakil rakyat asal Pasuruan itu, maka jumlah pembayar pajak bertambah.

“Jadi Presiden Jokowi telah membuat kebijakan yang selaras dan berkesinambungan, termasuk soal tax amnesty,” kata salah satu inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak itu.

Karena itu Misbakhun menegaskan, tidak boleh ada menteri yang mengabaikan atau bahkan berupaya mengganjal rencana kerja presiden. Sebab, mantan amtenar di DJP itu mengaku menangkap kesan bahwa Sri Mulyani menghambat visi Presiden Jokowi di bidang perpajakan

“Sebagai seorang menteri, Sri Mulyani tidak seharusnya meragukan keputusan yang sudah dibuat oleh Jokowi. Hal yang harus dipahami  bahwa Pak Jokowi seorang risk taker (berani mengambil risiko, red) dan bukan seorang pemimpin yang populis, jadi jangan sampai ada kesan bahwa Kementerian Keuangan tidak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan presiden,” tegasnya.

Selain itu Misbakhun juga mengatakan, penurunan PPh badan bukan semata-mata demi meningkatkan daya saing. Menurutnya, kebijakan itu juga untuk meningkatkan kesadaran pajak.

“Dengan demikian kepatuhan wajib pajak meningkat dari sisi formal ke sisi material.  Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh kesadaran,” paparnya.

Seiring dengan itu, kata Misbakhun, Presiden Jokowi juga berupaya memperkuat DJP secara kelembagaan. Menurutnya, tidak adil jika DJP yang memberikan kontribusi penting bagi penerimaan negara justru tidak diberi porsi besar.

“Sudah waktunya kita mendudukan pajak sebagai lembaga sebanding dengan kontribusi utamanya dalam penerimaan negara untuk menjaga kelangsungan sumber dana belanja APBN bagi  kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan pengusaha di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3) berjanji menurunkan tarif pajak bagi korporasi. Presiden Ketujuh RI itu mengaku sudah menerima masukan dari kalangan pengusaha  tentang penurunan tarif pajak demi menggerakkan perekonomian. 

Bahkan, Jokowi sudah meneruskan aspirasi para pengusaha ke Kemenkeu. Namun, Sampai sekarang Jokowi mengaku belum menerima laporan Kemenkau ataupun DJP tentang hitung-hitungan penurunan tarif pajak.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Joko Widodo (Jokowi), Partai Golongan Karya (Golkar), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,793.33 3,755.17
British Pound GBP 1.00 18,367.32 18,182.56
China Yuan CNY 1.00 2,113.45 2,092.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,225.00 14,083.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,988.80 9,886.27
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.09 1,795.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,444.97 10,339.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,870.83 15,709.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,441.81 3,404.98
Yen Jepang JPY 100.00 12,711.11 12,581.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68