Banyak Perusahaan Belum Ikuti Program Jaminan Sosial, BPJS TK Dinilai Belum Sukses

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) masih jauh dari sukses. Pasalnya, sampai ini masih sangat banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawan atau buruhnya untuk menjadi peserta BPJSTK.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI) dan Jamsos, Wahyu Widodo dalam acara Sarasehan Masalah Ketenagakerjaan dan Rapat Kerja Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwarker) - Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) di Ciloto, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2019).

Baca Juga: Sandi Sebut Pelayanan BPJS Era Jokowi Berbelit-belit

Wahyu Widodo mengatakan permasalahan lain yakni masih banyak perusahaan yang hanya mengikutsertakan sebagian dari seluruh karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, katanya, jaminan sosial merupakan hak seluruh warga Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

"Sampai saat ini anggota BPJS TK sebanyak 29 juta orang. Jumlah ini pun karena termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri," sebutnya.

Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, mengatakan bahwa belum majunya penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS TK karena pengawasan ketenagakerjaan tidak berjalan dengan baik.

"Keberadaan Ditjen Pengawas Ketenagakerjaan di Kemenaker sepertinya kurang berfungsi," kata dia.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Optimistis Hadapi Target 2019

Adapun pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai penerapan sistem jaminan sosial di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara lain, seperti Singapura dan Jerman. Penyebabnya karena kondisi keuangan negara yang berbeda ditopang penerimaan pajak yang memadai.

"Di Singapura dan Jerman punya jaminan sosial yang baik. Untuk pengangguran saja ditanggung 30-40%, karena sistem perpajakannya bagus. Di kita susah, wong pegawai pajaknya saja nilep duit pajak, antara wajib pajak dan pegawai pajak tidak ada trust," jelas Agus.

Ia menilai sistem perpajakan di Indonesia sangat rumit sehingga wajib pajak malas menghitung sendiri setoran pajaknya.