Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Stabilitas Harga Kunci Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Stabilitas Harga Kunci Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Warta Ekonomi, Jakarta -

Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya DKI Jakarta. Kerja sama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali.

Hal tersebut telah mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017, serta pencapaian inflasi DKI Jakarta di 2018 yang sebesar 3,3% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7% (yoy) dan searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1%.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif dengan share perekonomian yang terbesar (17%) dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

"Di 2018, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2% (yoy), ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi," kata Dody dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, hari ini, Senin (25/3/2019) di Jakarta.

Sertijab dilakukan kepada Hamid Ponco Wibowo sebagai Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta yang baru menggantikan Trisno Nugroho.

Dia menambahkan, komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di DKI Jakarta menjadi barometer perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Kantor Perwakilan BI Jakarta Lakukan Studi Tiru ke Banyuwangi

Lebih lanjut, Dody Budi Waluyo juga mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang telah dibangun selama ini untuk menyukseskan pengembangan ekosistem nontunai di DKI Jakarta, di antaranya dalam wujud elektronifikasi pada seluruh transaksi pemerintah provinsi, integrasi pembayaran moda transportasi, dan juga penyaluran bantuan sosial secara nontunai bekerja sama dengan Bulog, BUMD, dan perbankan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas sinergi BI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang bersama-sama mewujudkan kondisi ekonomi yang positif di ibukota.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga senantiasa menggunakan data-data dan analisis dari BI untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta, termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga (inflasi)," kata Anies.

Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta akan memasuki babak baru melalui peningkatan status dan fungsi barunya sebagai advisor bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, perizinan dan pengawasan sistem pemerintahan, elektronifikasi, serta perlindungan konsumen, termasuk kedudukan pimpinan dengan rentang jabatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dengan peningkatan status dan fungsi tersebut, maka diharapkan akan memperkuat value preposition BI kepada stakeholder secara prima.

Baca Juga: Bank Indonesia: Suku Bunga Acuan Bertahan di 6,00%

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: