Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:39 WIB. iPhone - iPhone 5G bakal meluncur tahun depan.

DPR: Bisa Saja Cukongnya Si A, Pelakunya Si B

DPR: Bisa Saja Cukongnya Si A, Pelakunya Si B - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dwan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan impor bawang putih oleh Perusahaan Umum Badan Logistik (Perum Bulog). Komisi VI DPR mempertanyakan penunjukan ini.

Anggota Komisi VI Nasril Bahar mengatakan bahwa stabilisasi harga bawang putih bukanlah tugas Bulog, yang sesuai peraturan untuk bahan pokok. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, diprediksi akan membuat citra pemerintah buruk.

"Hari ini banyak pengusaha gulung tikar dan merampingkan perusahaannya karena pemerintah tidak berpihak pada peran swasta, tetapi lebih berperan pada BUMN. Saatnya BUMN yang bergerak di impor tidak perlu masuk lagi di situ karena mengecilkan peran swasta ke depan," kata Nasril Bahar melalui siaran pers yang diterima, Senin (25/3/2019).

Nasril menduga ada yang aneh dari kebijakan impor 100 ribu ton ke Bulog. "Setahu saya, Bulog enggak punya kemampuan finansial untuk melakukan hal seperti ini. Jadi, bisa saja cukongnya si A, tapi pelakunya si B. Ini yang kita pelajari," tukasnya.

Baca Juga: Indef Cium Motif Rente Ekonomi di Impor Bawang Putih

Karena proses penugasan tersebut banyak kejanggalan, Nasril meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak memberikan rekomendasi impor ke Bulog, begitu pun dengan Kementerian Perdagangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani pun mengingatkan, penugasan Bulog sebagai importir bawang putih, jangan sampai membuat monopoli terhadap impor komoditas ini terjadi.

Menurutnya, perusahaan swasta seharusnya juga mendapatkan kesempatan yang serupa sehingga persaingan di komoditas ini pun menjadi adil. "Supaya harga (bawang putih) itu juga bisa kompetitif," ujarnya mengingatkan.

Di sisi lain, ia menyayangkan adanya kabar bahwa swasta terkesan dihambat dalam impor bawang putih ini. Mengingat banyak rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk impor bawang putih oleh swasta belum keluar.

Tidak hanya untuk bawang putih, ia melihat adanya kesan yang sama terhadap cara Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan izin impor bagi komoditas lain. "Selalu begitu. Terjadi di komoditas jagung juga begitu," keluhnya.

Ketua Apindo Anton J Supit bersuara senada. Dia mengharapkan agar tidak semua kebijakan yang strategis diberikan kepada BUMN karena jika peran swasta dikecilkan akan memengaruhi sistem perekonomian bangsa.

"Semestinya kita harus melihat bahwa tidak semua harus dilakukan oleh BUMN. Swasta harus diberikan peran juga. Kalau perlu dilelang saja, siapa yang paling mampu, paling murah, paling cepat, dan paling berkualitas," kata Anton.

Baca Juga: Penugasan Bulog Jadi Importir Bawang Putih Dinilai Munculkan Persaingan Tak Sehat

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga bawang putih memang bervariasi. Di beberapa daerah, harga bawang putih sudah menembus Rp40 ribu ke atas. Namun, di kawasan Barat Indonesia, harga komoditas yang satu ini masih berkisar Rp24-30 ribuan.

Tag: Bawang Putih, Perum Bulog

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.33 3,735.70
British Pound GBP 1.00 18,375.19 18,187.78
China Yuan CNY 1.00 2,109.36 2,088.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,087.54 9,986.33
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,803.65 1,785.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,436.64 10,331.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,920.17 15,755.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,426.15 3,388.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,659.93 12,531.31

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6462.822 48.079 632
2 Agriculture 1471.418 6.415 21
3 Mining 1816.490 35.325 47
4 Basic Industry and Chemicals 835.511 4.182 71
5 Miscellanous Industry 1327.492 19.942 46
6 Consumer Goods 2506.880 31.053 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.243 -0.634 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.999 14.156 73
9 Finance 1303.709 2.892 91
10 Trade & Service 815.278 5.604 156
No Code Prev Close Change %
1 HRME 466 580 114 24.46
2 ABBA 147 169 22 14.97
3 LUCK 840 960 120 14.29
4 BCAP 149 170 21 14.09
5 ALMI 525 595 70 13.33
6 CNTX 505 570 65 12.87
7 GSMF 110 123 13 11.82
8 JSKY 1,080 1,200 120 11.11
9 ZINC 555 615 60 10.81
10 MYTX 75 83 8 10.67
No Code Prev Close Change %
1 TRIS 266 200 -66 -24.81
2 ARTA 535 406 -129 -24.11
3 MTPS 1,210 920 -290 -23.97
4 CPRI 168 131 -37 -22.02
5 TRIO 155 121 -34 -21.94
6 IIKP 125 99 -26 -20.80
7 MTSM 238 202 -36 -15.13
8 BBLD 565 480 -85 -15.04
9 GHON 1,500 1,275 -225 -15.00
10 MKPI 17,175 15,000 -2,175 -12.66
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 168 131 -37 -22.02
2 BGTG 82 83 1 1.22
3 TLKM 3,780 3,850 70 1.85
4 TRAM 111 112 1 0.90
5 ABBA 147 169 22 14.97
6 FREN 312 298 -14 -4.49
7 BUMI 113 125 12 10.62
8 ERAA 1,495 1,585 90 6.02
9 UNTR 26,075 27,200 1,125 4.31
10 ESTI 109 100 -9 -8.26