Indonesia Siapkan Skenario Terburuk Soal Diskriminasi Sawit Uni Eropa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Peter Gontha Peter F Gontha, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario dalam menyikapi keputusan parlemen Eropa mengenai Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

Rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi dan secara efektif melarang penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di negara-negara Uni Eropa melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC). Kriteria yang digunakan pada rancangan peraturan tersebut secara langsung difokuskan pada minyak kelapa sawit dan deforestasi.

“Kita harus persiapkan kalau sampai ada keputusan bahkan kita akan persiapkan kalau sampai tidak ada keputusan. Ini akan kita lihat dulu,” kata Peter dalam diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Baca Juga: Uni Eropa Sebut Sawit Penyebab Deforestasi, Bantahan Luhut Cakep

Mantan Duta Besar Polandia ini juga menegaskan bahwa pemerintah belum akan mengambil langkah tindakan balasan (retaliasi) kepada Uni Eropa apabila keputusan akhir yang ditetapkan merugikan Indonesia.

“Kalau orang bilang kita harus retaliasi belum akan dilakukan. Masih makan waktu. Retaliasi itu bisa dengan protes, retaliasi itu bisa menyampaikan kepada PBB, retaliasi itu bisa juga dalam bentuk barang,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dampak positif dari kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan.

“Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional,” tegas Luhut.

Pemerintah pun lanjut Luhut akan terus bekerja bersama untuk menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED II yang secara jelas mendiskriminasi kelapa sawit dari minyak nabati lainnya. Dengan demikian, kemitraan dan persahabatan Indonesia - UE dapat terjaga, mengingat saat ini justru kedua pihak sedang berusaha memperluas dan meningkatkan hubungan melalui kerja sama Indonesia-Uni Eropa CEPA

Baca Juga: PWI-Gapki Kupas Tuntas Industri Sawit Indonesia