Portal Berita Ekonomi Sabtu, 06 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:29 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,48% terhadap Yen pada level 109,67 JPY/USD.
  • 22:28 WIB. Valas - Dollar AS melemah 1,00% terhadap Poundsterling pada level 1,2723 USD/GBP.
  • 22:27 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1318 USD/EUR.
  • 22:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.676 USD/troy ounce.
  • 22:25 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,08 USD/barel.
  • 22:25 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,16 USD/barel.
  • 22:24 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 3,50% pada level 27.202.
  • 22:23 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 2,68% pada level 3.195.
  • 22:22 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 1,89% pada level 9.797.
  • 16:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,30% terhadap Yuan pada level 7,08 CNY/USD.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,74% pada level 22.863.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,66% pada level 24.770.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 1,67% pada level 2.752.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,40% pada level 2.930.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,43% pada level 2.181.

Gandeng LKPP, IArbI Bahas Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Gandeng LKPP, IArbI Bahas Penyelesaian Sengketa di Indonesia
WE Online, Jakarta -

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah resmi diterbitkan belum lama ini. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, dan sederhana sehingga memberikan nilai dan mudah dikontrol serta diawasi.

Disebutkan pada Perpres tersebut bahwa sengketa pada pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan salah satunya melalui mekanisme arbitrase, maka Institut Arbiter Indonesia (IArbI) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan diskusi bertajuk short talk event Penyelesaian Sengketa di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami rutin melakukan diskusi membahas kebijakan baru. Topik yang dibahas kali ini adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan fokus pada penyelesaian sengketa. Tujuannya supaya kami, para arbiter bisa mengetahui lebih awal mengenai kebijakan terbaru. Dengan demikian, kami akan paham jika ada klien yang mengalami sengketa pada bidang tersebut," tutur Ketua IArbI, Agus Kartasasmita di sela-sela diskusi yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca Juga: Giat Perkenalkan Arbitrase ke Akademisi, BANI Gandeng Unpad

Agus menjelaskan, masih ada prinsip yang perlu dikaji bersama antara pemerintah dan IArbI. "Ada  prinsip LKPP yang masih perlu pengkajian. LKPP adalah lembaga pemerintah yang dibiayai negara, dan LKPP perlu melaporkan segala kegiatannya secara transparan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahannya, kasus yang menggunakan klausul arbitrase pasti menggunakan sidang tertutup. Dengan kata lain, sengketa tidak akan terpublikasikan dan rahasia klien tidak akan tersebar ke publik," papar Agus.

Agus menambahkan bahwa asas tertutup (confidentiality) adalah prinsip arbitrase di seluruh dunia.

"Diskusi kali ini bisa menjadi saran kepada pemerintah karena arbitrase di seluruh dunia diselenggarakan secara tertutup (confidential), persidangan hanya dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan dan para arbiter yang mereka pilih. Kami siap jika diperlukan dalam diskusi untuk membantu pemerintah mengkaji kebijakan terkait penyelesaian sengketa," ujar Agus.

Diskusi tersebut menunjuk Mudjisantosa selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Permasalahan Kontrak LKPP, sebagai narasumber dan Ahmad Rizal selaku Wakil Ketua IArbI sebagai moderator. Peserta berjumlah 56 orang yang terdiri dari para arbiter, akademisi, alumni pelatihan arbitrase, dan juga publik praktisi serta pemerhati arbitrase.

Sementara itu, Mudjisantosa mengungkapkan, layanan ini berfokus pada sengketa kontrak antara kontrak pemerintah yang dibiayai dari dana APBN dan APBD, dan salah satu cara penyelesaiannya menggunakan arbitrase.

Baca Juga: Peduli pada Dunia Arbitrase, BANI Adakan Sosialisasi di Perhumasri

"Kami dengan lembaga arbitrase yang lain seperti IArbI ini dilatih oleh mereka, bagaimana kegiatan dan fungsi penyelesaian sengketa di BANI dan juga bagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan. Saya berharap pada badan arbitrase yang lain, kita bisa saling melengkapi. Selain itu, hasil dan masukan dari diskusi ini akan kami pertimbangkan ke depannya," ujar Mudjisantosa.

Baca Juga

Tag: Institut Arbiter Indonesia (IArbI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: IArbI

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66