Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Sabu - Sinergi Bea Cukai dan BNN gagalkan penyelundupan 52 kilogram sabu.
  • 16:25 WIB. Pertanian - Kementan tindak tegas pelanggaran pupuk dan pestisida.
  • 16:24 WIB. Baput - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bakal menindaklanjuti dugaan kartel bawang putih.
  • 16:24 WIB. Mamin - Tarif mahal membuat ekspor produk mamin Indonesia kalah bersaing.
  • 16:23 WIB. Pertanian - Kementan kembangkan pertanian modern berbasis korporasi.
  • 16:22 WIB. Wisnus - Tiket pesawat tetap mahal, kunjungan wisatawan nusantara anjlok dan outbound naik.
  • 16:22 WIB. Tol - GT Cikampek utama dan GT Kalihurip Utama siap digunakan untuk arus mudik.
  • 16:21 WIB. Kilang - Kilang Bontang berpotensi alami unmanageable high inventory.
  • 16:20 WIB. Daging - Tekan impor, Kadin tingkatkan produksi daging sapi lokal.
  • 16:20 WIB. Sepeda - Industri sepeda tak terpengaruh kondisi perpolitikan yang ada.
  • 16:19 WIB. Bapok - Kemenperin menyediakan bapok dengan harga terjangkau.
  • 16:18 WIB. E-money - Mudik lebaran, bank menyiapkan 80.000 e-money.
  • 16:18 WIB. NTT - Jokowi: air menjadi kunci kemakmuran di Nusa Tenggara Timur.
  • 16:17 WIB. Minyak - Harga minyak naik akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran.
  • 16:16 WIB. Penerbangan - Heliport komersial majukan bisnis penerbangan.

Gandeng LKPP, IArbI Bahas Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Gandeng LKPP, IArbI Bahas Penyelesaian Sengketa di Indonesia - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah resmi diterbitkan belum lama ini. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, dan sederhana sehingga memberikan nilai dan mudah dikontrol serta diawasi.

Disebutkan pada Perpres tersebut bahwa sengketa pada pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan salah satunya melalui mekanisme arbitrase, maka Institut Arbiter Indonesia (IArbI) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan diskusi bertajuk short talk event Penyelesaian Sengketa di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami rutin melakukan diskusi membahas kebijakan baru. Topik yang dibahas kali ini adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan fokus pada penyelesaian sengketa. Tujuannya supaya kami, para arbiter bisa mengetahui lebih awal mengenai kebijakan terbaru. Dengan demikian, kami akan paham jika ada klien yang mengalami sengketa pada bidang tersebut," tutur Ketua IArbI, Agus Kartasasmita di sela-sela diskusi yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca Juga: Giat Perkenalkan Arbitrase ke Akademisi, BANI Gandeng Unpad

Agus menjelaskan, masih ada prinsip yang perlu dikaji bersama antara pemerintah dan IArbI. "Ada  prinsip LKPP yang masih perlu pengkajian. LKPP adalah lembaga pemerintah yang dibiayai negara, dan LKPP perlu melaporkan segala kegiatannya secara transparan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahannya, kasus yang menggunakan klausul arbitrase pasti menggunakan sidang tertutup. Dengan kata lain, sengketa tidak akan terpublikasikan dan rahasia klien tidak akan tersebar ke publik," papar Agus.

Agus menambahkan bahwa asas tertutup (confidentiality) adalah prinsip arbitrase di seluruh dunia.

"Diskusi kali ini bisa menjadi saran kepada pemerintah karena arbitrase di seluruh dunia diselenggarakan secara tertutup (confidential), persidangan hanya dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan dan para arbiter yang mereka pilih. Kami siap jika diperlukan dalam diskusi untuk membantu pemerintah mengkaji kebijakan terkait penyelesaian sengketa," ujar Agus.

Diskusi tersebut menunjuk Mudjisantosa selaku Kepala Sub Direktorat Penanganan Permasalahan Kontrak LKPP, sebagai narasumber dan Ahmad Rizal selaku Wakil Ketua IArbI sebagai moderator. Peserta berjumlah 56 orang yang terdiri dari para arbiter, akademisi, alumni pelatihan arbitrase, dan juga publik praktisi serta pemerhati arbitrase.

Sementara itu, Mudjisantosa mengungkapkan, layanan ini berfokus pada sengketa kontrak antara kontrak pemerintah yang dibiayai dari dana APBN dan APBD, dan salah satu cara penyelesaiannya menggunakan arbitrase.

Baca Juga: Peduli pada Dunia Arbitrase, BANI Adakan Sosialisasi di Perhumasri

"Kami dengan lembaga arbitrase yang lain seperti IArbI ini dilatih oleh mereka, bagaimana kegiatan dan fungsi penyelesaian sengketa di BANI dan juga bagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan. Saya berharap pada badan arbitrase yang lain, kita bisa saling melengkapi. Selain itu, hasil dan masukan dari diskusi ini akan kami pertimbangkan ke depannya," ujar Mudjisantosa.

Tag: Institut Arbiter Indonesia (IArbI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: IArbI

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5951.372 44.251 633
2 Agriculture 1366.777 14.842 21
3 Mining 1624.810 15.212 47
4 Basic Industry and Chemicals 712.136 4.816 71
5 Miscellanous Industry 1221.444 17.621 46
6 Consumer Goods 2370.755 11.367 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.498 6.423 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1080.867 1.302 74
9 Finance 1194.094 9.687 90
10 Trade & Service 790.186 6.735 156
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 472 590 118 25.00
2 BSSR 1,280 1,600 320 25.00
3 MASA 454 565 111 24.45
4 INCF 214 266 52 24.30
5 SKBM 300 372 72 24.00
6 MCOR 121 150 29 23.97
7 RELI 202 250 48 23.76
8 MINA 1,240 1,530 290 23.39
9 POOL 1,885 2,280 395 20.95
10 MKPI 13,975 16,725 2,750 19.68
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 570 464 -106 -18.60
2 NIPS 260 218 -42 -16.15
3 KOIN 250 212 -38 -15.20
4 YPAS 525 452 -73 -13.90
5 POSA 460 398 -62 -13.48
6 BALI 1,780 1,550 -230 -12.92
7 IIKP 70 61 -9 -12.86
8 TRIS 238 210 -28 -11.76
9 CITY 344 308 -36 -10.47
10 BRAM 9,025 8,100 -925 -10.25
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,750 0 0.00
2 MNCN 925 945 20 2.16
3 APLI 81 75 -6 -7.41
4 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
5 BBCA 26,900 27,300 400 1.49
6 ABBA 142 153 11 7.75
7 BMRI 7,225 7,250 25 0.35
8 UNTR 24,500 24,725 225 0.92
9 MTPS 1,140 1,165 25 2.19
10 BBNI 8,425 8,600 175 2.08