Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:04 WIB. Imigran - Turki perpanjang waktu sampai 30 Oktober untuk para pengungsi tak terdaftar pergi dari Istanbul
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,22% di Kamis sore.
  • 15:58 WIB. AS - Permohonan kredit mortgage di AS alami penurunan
  • 14:26 WIB. Suku bunga - BI Rate turun 25 bps menjadi 5,5%.
  • 13:38 WIB. Korea - Pemerintah Korsel tidak akan memperpanjang pengurangan pajak sementara bahan bakar
  • 13:34 WIB. China - PBOC suntikkan 60 M Yuan ke pasar melalui 7 Day Reverse Repo dengan tingkat bunga 2,55%
  • 12:03 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,50% di akhir sesi I.
  • 11:18 WIB. ADHI - Adhi Karya masih akan menerima pembayaran Rp3,1 triliun dari pekerjaan proyek LRT hingga akhir 2019.
  • 10:18 WIB. SMBR - Semen Baturaja mencatat pertumbuhan penjualan 2%.
  • 10:03 WIB. JSMR - Tiga jalan tol Jasa Marga akan beroperasi di akhir 2019.
  • 09:49 WIB. JSMR - Jasa Marga mempertimbangkan penerbitan obligasi dengan nilai Rp1 triliun-Rp2 triliun.
  • 08:59 WIB. WSBP - WSBP tengah menyiapkan sebuah pabrik di Provinsi Kalimantan Timur.

Pendulang Liar di Freeport Perlu Diatur Perda

Pendulang Liar di Freeport Perlu Diatur Perda - Warta Ekonomi
WE Online, Timika -

Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua memandang penting dan mendesak dibentuknya peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang aktivitas pendulang emas tradisional (pendulangan liar) di sepanjang Kali Kabur (Sungai Aijkwa) yang masuk area konsesi PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua, Max Wambrauw, di Timika, mengatakan, aktivitas pendulangan emas tradisional di sepanjang Kali Kabur mulai dari dataran tinggi di wilayah Distrik Tembagapura hingga wilayah dataran rendah Mimika sudah berlangsung bertahun-tahun dan menuai kontroversi legalitasnya.

"Kalau memang Pemda Mimika merasa penting ada regulasi untuk mengatur pendulang tradisional agar aktivitas mereka menjadi resmi, tidak merusak alam dan menjamin kelangsungan usaha masyarakat, sebaiknya perlu segera diatur dengan Perda. Yang terpenting hal itu benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat," kata dia di Timika, Sabtu (30/3/2019).

Baca Juga: Setelah Indonesia Caplok Freeport, Apa Dampaknya?

Melalui pengaturan aktivitas pendulangan emas tradisional di sepanjang Kali Kabur itu, katanya, pemerintah dapat mengatur lokasi mana saja yang bisa dilakukan aktivitas pendulang emas dan lokasi mana saja yang tidak diperbolehkan, bahan-bahan kimia apa saja yang dilarang digunakan untuk pemurnian emas agar ekosistem lingkungan di sepanjang aliran Kali Kabur tetap terlindungi," katanya.

Menurut dia, Perda pendulangan emas tradisional di area Freeport tersebut sangat dimungkinkan untuk diajukan baik atas inisiatif kalangan legislatif maupun usulan pemerintah Kabupaten Mimika.

Apalagi sudah ada beberapa pengusaha pengepul emas di Timika kini harus berurusan dengan hukum lantaran membawa berkilo-kilogram emas batangan ke luar dari Timika.

Emas-emas batangan itu dikumpulkan dan dibeli para pengusaha tersebut dari hasil pendulangan warga di sepanjang aliran Kali Kabur.

Baca Juga: Anak Buah Bantah Jokowi ada Deal-Deal dengan Freeport

Keberadaan Perda yang mengatur tentang kegiatan pendulangan emas tradisional tidak saja dibutuhkan di Mimika, tetapi juga di beberapa kabupaten lain di Papua yang kini marak dengan aktivitas pendulangan tradisional seperti di Kabupaten Nabire, Yahukimo, dan lainnya.

Bahkan oknum pengusaha yang terlibat mendukung kegiatan pendulangan emas tradisional tersebut mendatangkan para tenaga kerja asing ilegal dari China, Jepang dan Korea sebagaimana terjadi di Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah dan sejumlah lokasi tambang rakyat di Kabupaten Nabire.

Kantor Imigrasi Kelas II Mimika saat melakukan operasi pengawasan orang asing di Nabire pada Juni 2018 menangkap 21 WNA asal China, Jepang, dan Korea Selatan, yang terlibat kegiatan pendulangan emas ilegal di sejumlah lokasi di Nabire itu.

Sebanyak 13 orang diantaranya telah dideportasi kembali ke negara asalnya, sementara sisanya sebanyak delapan orang masih menjalani pidana di LP Nabire dan akan segera dideportasi setelah mereka bebas pada periode April hingga Mei mendatang.

Baca Juga: Saham Freeport Dibeli, Rugikan Negara?

"Penegakkan hukum terhadap orang-orang asing yang bekerja di tambang-tambang ilegal itu bukan pekerjaan mudah, orang-orang itu juga bukan baru datang ke lokasi tersebut tapi sudah bertahun-tahun. Keberanian jajaran Kantor Imigrasi Mimika tentu mendapat apresiasi dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dengan jumlah WNA yang akan dideportasi sebanyak 21 orang itu merupakan keberhasilan luar biasa," kata Wambrauw.

Ia menambahkan, aktivitas pendulangan emas tradisional atau penambangan rakyat yang marak di berbagai lokasi di Papua sangat merusak lingkungan atau alam setempat dan jelas mengorbankan masyarakat asli Papua selaku pemilik utama dari kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut.

"Harus ada regulasi untuk mengatur itu sehingga tidak dibiarkan bebas tanpa kendali. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama Pemda dan masyarakat setempat," kata dia.

Tag: PT Freeport Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.36 3,776.30
British Pound GBP 1.00 17,357.69 17,183.97
China Yuan CNY 1.00 2,029.37 2,009.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,305.00 14,163.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,691.64 9,592.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,824.22 1,806.09
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.21 10,234.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,864.25 15,705.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,427.58 3,390.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,438.23 13,301.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17