Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemlu Bantah Tudingan Habib Rizieq, Masalahnya?

Kemlu Bantah Tudingan Habib Rizieq, Masalahnya? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah tudingan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab yang menyebut Menlu, Retno Marsudi memerintahkan kedutaan besar RI di Riyadh dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, untuk memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pihaknya menyampaikan bantahan tersebut setelah tersebar video yang merekam Rizieq ketika melontarkan tudingan tersebut.

"Ada video yang hari ini beredar dan katakan bahwa Menlu RI arahkan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk pilih salah satu pasangan dalam pemilu," ujarnya di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: Fitnah, Habib Rizieq Fitnah

"Sekali lagi tidak benar bahwa Menlu dengan satu dan cara lainnya meminta kepala perwakilan RI di Saudi memenangkan salah satu calon presiden," tegasnya.

Lawatan Menteri Retno ke Saudi pada 2-3 Maret lalu, kata Iqbal sama sekali tak berhubungan dengan politik. Retno, mengunjungi KJRI Jeddah untuk meresmikan gedung pelayanan publik satu atap bagi WNI yang baru selesai dibangun pada Februari lalu setelah tujuh tahun mandek.

"Selain meresmikan gedung pelayanan publik, Menlu juga kunjungi sekolah Indonesia yang ada di Jeddah dan bertemu dengan staf KJRI di sana," jelasnya.

Baca Juga: Habib Rizieq Nyoblos di Mana?

Iqbal menegaskan pertemuan Retno dengan para staf perwakilan RI di luar negeri adalah suatu kegiatan yang biasa. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Retno tidak berbicara secara spesifik soal pemilu, tetapi mendiskusikan masalah pelayanan WNI dan perkembangan ekonomi negara setempat.

"Menlu hanya berpesan bagi seluruh kepala perwakilan RI di luar negeri memberikan perhatian penyelenggaraan pemilu. Namun, penyelenggaraan pemilu itu langsung di bawah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang berada langsung di bawah KPU, bukan Kemlu RI," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: