Kecurangan Pemilu, Kubu Prabowo Mau Lapor ke PBB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pihaknya tidak akan menerima jika ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Karena itu menilai people power yang disampaikan Amien Rais adalah wajar.

"Kalau terjadi ditemukan bukti kecurangan, itu pasti kami tidak akan menerima. Karena kecurangan itu pidana. Kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir. Kalau people power saya kira itu kan sah juga, rakyat punya kuasa untuk menunjukkan ketidakpuasan," ujarnya di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: 'People Power' Amien Rais Beralasan

Ia menambahkan, pihaknya sudah berusaha menyampaikan ke KPU soal adanya temuan DPT bermasalah. Jika masih ada kecurangan, bakal mengajukan gugatan dan melapor ke lembaga peradilan di tingkat nasional maupun internasional.

"Mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor ke Interpol, tergantung bagian hukum. Kita mau lapor ke international court of justice, apa human rights kita mau lapor ke Jenewa, ya nggak? Human rights kita lapor ke PBB, ya kita lapor ke semua pihak," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Kembali Sindir Elite Jakarta, Siapa Dia?

"Kalau curang, ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik, ya kita lapor ke semua pihak ya. PBB, United Nations Security Council, Court of Human Rights, dan sebagainya. Semua pihak yang sah," sambungnya.

Ia mengingatkan potensi kecurangan tidak hanya ada dalam pemilu di Indonesia. Contoh adanya kecurangan yang dilakukan petahana dalam pemilu di Thailand.

"Dan saya mau ingatkan ya bahwa kecurangan-kecurangan itu di mana-mana terjadi ya. Di Thailand, hampir beberapa LSM-LSM itu semua mempersoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan oleh petahana di sana, di Thailand. Dan ada juga tempat-tempat lain yang di mana dipersoalkan," terangnya.