Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:35 WIB. Nubia - Ponsel Nubia Red Magic 3 pakai kipas buat dinginkan prosesor.
  • 23:34 WIB. Instagram - Instagram luncurkan stiker kuis.
  • 23:34 WIB. Vine - Vine akan segera bereinkarnasi dengan nama Bytes.
  • 23:32 WIB. Windows - Paint batal hilang dari Windows 10.
  • 23:31 WIB. Lenovo - Lenovo┬áluncurkan Z6 Pro yang punya lima kamera.
  • 23:30 WIB. Tik Tok - India blokir Tik Tok, pengembangnya rugi Rp7 miliar sehari.
  • 23:29 WIB. OnePlus - OnePlus 7 bakal punya layar memukau dan didukung 5G.
  • 23:27 WIB. Xiaomi - Xiaomi ekspansi ke Eropa, buka toko di Rumania.
  • 23:26 WIB. Nintendo - Nintendo murah kabarnya meluncur akhir Juni.
  • 23:24 WIB. Lambretta - Lambretta tak mau comot calon konsumen Vespa.
  • 23:23 WIB. Twitter - Twitter disebut tak berhasil saring bot di trending topic.
  • 23:22 WIB. PBUG - Nepal cabut sementara larangan PBUG.
  • 23:21 WIB. Gesits - Desain final skuter listrik Gesits bakal mejeng di IIMS.
  • 20:50 WIB. Acer - Acer rilis dua Chromebook khusus untuk pekerja frontliner.
  • 20:49 WIB. Huawei - Huawei pastikan ponsel layar lipatnya Mate X meluncur pertengahn tahun ini.

Khawatir Tak Profesional, Pengembang Tolak Serahkan Pengelolaan Rusun ke Warga

Khawatir Tak Profesional, Pengembang Tolak Serahkan Pengelolaan Rusun ke Warga - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Peraturan Menteri (Permen) Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik terus menuai kontroversi. Salah satu kekhawatiran adalah adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan, yang ingin menjadi Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Demikian disampaikan pengamat hukum properti, Erwin Kallo dalam seminar rumah susun di Jakarta, Senin (1/4/2019). Dia menduga ada oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dengan P3SRS, sebab potensi dana dari biaya pengelolaan gedung atau iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dalam sebulan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, peraturan yang mewajibkan pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan ke warga, dapat dijadikan alat bagi oknum-oknum yang memang mempunyai niat menguasai P3SRS.

"Secara sistematis, terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan P3SRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan," ujar Erwin.

Baca Juga: Kementerian PUPR Diminta Lindungi Pembeli Rumah

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Mualim Wijoyo mengatakan, ada salah kaprah lantaran menginginkan pengembang tidak mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan apartemen. Menurutnya, pengembang menginginkan apartemen atau rusun yang dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Jika pengelolaannya tidak baik, maka nama pengembang yang akan tercoreng dan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen di masa yang akan datang. Para pengembang menolak aturan one man one vote yang justru diamanatkan dalam Permen Nomor 23 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 132 Tahun 2018.

"Sedangkan UU 20/2011 Pemilihan Pengurus PPPSRS tidak diamanatkan, namun Permen 23/2018 dan Pergub 132/2018 justru menambahkan hal tersebut, menurut saya itu bertentangan dengan UU," tambah Mualim.

Kritik terhadap peraturan itu juga telah disampaikan oleh pemilik salah satu apartemen di Jakarta dan juga advokat, Razman Arif Nasution. Ia mengaku sejak tinggal di apartemen pada 2010, tidak ada masalah berarti yang muncul. Menurutnya, P3SRS yang ada berjalan dengan baik dan transparan. Tetapi, dengan hadirnya Pergub 132 Tahun 2018 yang memaksa adanya rapat umum anggota luar biasa untuk seluruh apartemen di Jakarta justru memunculkan kekisruhan.

Untuk itu, Razman meminta Pergub ini dikaji ulang. Menurutnya, secara keseluruhan Pergub itu sudah sangat baik. Hanya saja, ia mengkritisi Pergub Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa P3SRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola dalam mengelola apartemen, yang dikhawatirkan membuat banyak orang berbondong-bondong membentuk P3SRS.

"Padahal mengelola apartemen bukanlah hal yang mudah, perlu badan atau orang yang profesional dalam melakukan pengelolaan. Itu terkait dengan keamanan dan layanan untuk penghuni yang jumlahnya ribuan," ujarnya.

Baca Juga: Ajib! Kini Urus Sertifikat Apartemen di DKI Lebih Mudah

Tag: Rusunawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Prasetia Fauzani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,782.13 3,743.97
British Pound GBP 1.00 18,347.13 18,157.82
China Yuan CNY 1.00 2,110.41 2,089.28
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,183.00 14,041.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,986.25 9,883.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.85 1,790.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.96 10,334.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,907.65 15,742.77
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,433.31 3,396.47
Yen Jepang JPY 100.00 12,678.11 12,548.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68