Kredit Foto: Istimewa
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan bahwa perluasan mandatori biodiesel 20% (B-20) kepada non-public service obligation (PSO) menunjukkan perkembangan yang positif setiap bulan.
Sepanjang Februari, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648 ribu ton atau naik sebesar 17% dibandingkan dengan Januari lalu yang hanya mencapai 552 ribu ton.
"Kami berharap uji coba B-30 dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat mempercepat implementasi program mandatori B-30," ujarnya dalam siaran pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Selasa (2/4/2019).
Baca Juga: Stok Minyak Sawit Menipis, Harga CPO Global Terkerek
Mukti mengatakan bahwa peningkatan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri, sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar. Dengan begitu, penggunaan CPO dalam negeri yang tinggi akan mengurangi ketergantungan pada ekspor.
Saat ini Indonesia juga sedang dihadapkan pada hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Komisi Uni Eropa yang pada 13 Maret 2019 telah mengadopsi Renewable Energi Directive II (RED II). Melalui RED II, akan ada penghapusan penggunaan biodiesel berbasis sawit karena sawit digolongkan sebagai minyak nabati berisiko tinggi terhadap deforestasi (indirect land used change/ILUC), sedangkan minyak nabati lainnya digolongkan berisiko rendah.
"Meskipun landasan ilmiah RED II banyak dipertanyakan, diskriminasi negara Uni Eropa ini tentunya sangat merugikan negara produsen sawit," tukasnya.
Baca Juga: Diskriminasi Sawit oleh Eropa Kritik bagi Pemerintah
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
