Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:43 WIB. Go-Jek - Go-Jek rilis dua fitur baru di aplikasi: Go-Mall dan Go-News.
  • 23:41 WIB. Mbiz - Mbiz hadirkan Mbizmarket bidik pasar UMKM.
  • 22:01 WIB. Oppo - Oppo F11 Pro edisi Avengers rilis di Indonesia pada 24 April.
  • 21:55 WIB. Grab - Di kuartal II tahun ini, Grab berencana lakukan otomatisasi mitra perempuan dengan penumpang perempuan.
  • 21:52 WIB. Realme - Realme Pro 3 seharga Rp2 jutaan pakai Snapdragon 710.
  • 21:51 WIB. LG - Ponsel LG X4 tawarkan audio oke dan tahan banting.
  • 21:50 WIB. Leica - Iklan Leica kena sensor di China.
  • 21:49 WIB. Twitter - Twitter bercita-cita jadi platform percakapan sehat.
  • 21:48 WIB. Asus - Asus Zenfone Live L2 resmi mendarat di Indonesia, harganya Rp1,199 juta.
  • 21:45 WIB. Rio Hariyanto - Mantan pembalap F1, Rio Hariyanto beli Toyota C-HR Hybrid secara tunai.
  • 21:42 WIB. Toyota - Toyota C-HR Hybrid meluncur, lebih mahal Rp30 jutaan.
  • 21:41 WIB. Grab - Grab tambah fitur telepon internet dan pengenalan wajah.
  • 21:40 WIB. Samsung - Samsung tunda kelahiran Galaxy Fold di China.
  • 21:39 WIB. SpaceX - Sempat gagal, SpaceX tunda uji mesin kapsul Crew Dragon.

Sadis! BPN Sebut OSS Perizinan yang Dibanggakan Jokowi Tak Sesuai UU

Sadis! BPN Sebut OSS Perizinan yang Dibanggakan Jokowi Tak Sesuai UU - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Beberapa waktu lalu calon presiden (capres) nomor urut 01 yang merupakan petahana, Joko Widodo, menyatakan, Online Single Submission (OSS) dapat mengurangi dan menghilangkan korupsi.

Pernyataan tersebut lantas disanggah oleh Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Anggawira.

"Kami rasa OSS masih belum efektif dan cukup bermasalah. OSS tidak terintegrasi dengan zonasi rencana detail tata ruang, izin bisa terbit untuk mendirikan usaha di istana presiden misalnya," ujar Anggawira, Kamis (4/4/2019).

Ketua Perhimpunan Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) ini menjelaskan opininya lebih jauh bahwa beberapa sistem OSS yang menabrak tata ruang nantinya bisa membahayakan masyarakat. Kecepatan dalam perizinan penting, namun harus terintegrasi dengan zonasi rencana detail tata ruang juga.

Baca Juga: OSS Terbitkan 1.239 Nomor Induk Berusaha Per Hari

"Konsistensi dan kecepatan memberikan izin itu penting, tapi harus sesuai dengan rencana tata ruang. Bayangkan kalau izin cepat keluar, tapi tidak sesuai dengan rencana izin tata ruang. Nanti orang bisa bikin apa saja, di mana saja. Nanti bikin limbah berbahaya, bikin usaha di tempat yang tidak seharusnya. Yang mau dikejar yang mana?" kata Anggawira.

Pengusaha muda ini menambahkan, berdasarkan PP 24 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden, izin usaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS bertentangan dengan Pasal 350 ayat 1 dan ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 ayat 4  dan ayat 5 UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu kepala daerah mempunyai otoritas bahkan berkewajiban memberikan pelayanan perizinan dan kewenangan kepala daerah dalam rangka pelayanan perizinan adalah penerbitan perizinan sebagaimana lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Secara kelembagaan juga, OSS ini menabrak banyak aturan. Ditambah pula, tidak ada lembaga yang menaungi OSS tersebut," tambah Anggawira.

Lebih lanjut, Anggawira menjelaskan, ketidakkonsisten OSS ini membuat pemda maupun masyarakat bingung.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS

"Izin OSS terbit dengan catatan pemenuhan komitmen, ini seperti memberi PHP kepada pengusaha karena terbi, namun belum berlaku. Jadi, kontradiktif dan menyebabkan kebingungan di pemda dan masyarakat," tutupnya.

Tag: Online Single Submission (OSS), Anggawira

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Unsplash/Helloquence

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.34 3,729.10
British Pound GBP 1.00 18,352.50 18,169.21
China Yuan CNY 1.00 2,107.26 2,086.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,126.00 13,986.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,088.79 9,987.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.52 1,782.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,418.17 10,313.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,876.21 15,717.47
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.20 3,378.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,620.39 12,490.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6414.743 -92.478 632
2 Agriculture 1465.003 -23.397 21
3 Mining 1781.165 -2.123 47
4 Basic Industry and Chemicals 831.329 -16.797 71
5 Miscellanous Industry 1307.550 -48.206 46
6 Consumer Goods 2475.827 -70.443 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.877 -6.552 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.843 -15.603 73
9 Finance 1300.817 -9.558 91
10 Trade & Service 809.674 -1.726 156
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 134 168 34 25.37
2 HRME 374 466 92 24.60
3 ESTI 94 109 15 15.96
4 RAJA 262 302 40 15.27
5 MDLN 260 286 26 10.00
6 IKBI 254 278 24 9.45
7 CSAP 585 640 55 9.40
8 LUCK 780 840 60 7.69
9 VOKS 260 280 20 7.69
10 FREN 290 312 22 7.59
No Code Prev Close Change %
1 KIOS 1,100 930 -170 -15.45
2 MAYA 8,100 7,000 -1,100 -13.58
3 IIKP 144 125 -19 -13.19
4 PTIS 306 266 -40 -13.07
5 AHAP 69 61 -8 -11.59
6 ABBA 163 147 -16 -9.82
7 LMPI 155 140 -15 -9.68
8 BMSR 138 125 -13 -9.42
9 INTD 166 151 -15 -9.04
10 JSKY 1,185 1,080 -105 -8.86
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,630 3,440 -190 -5.23
2 MABA 55 52 -3 -5.45
3 JAYA 134 168 34 25.37
4 FREN 290 312 22 7.59
5 BBRI 4,460 4,440 -20 -0.45
6 CPRI 177 168 -9 -5.08
7 TLKM 3,860 3,780 -80 -2.07
8 BBCA 28,125 28,125 0 0.00
9 ANTM 885 855 -30 -3.39
10 WIKA 2,420 2,380 -40 -1.65