2 Paslon Pilpres Tak Serius Urusi Pajak?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pusat Edukasi dan Riset Perpajakan Indonesia (Perkasa) menilai isu perpajakan belum menjadi diskursus utama di kalangan pemerintah, terutama oleh pasangan calon pemilihan presiden sendiri.

Sekjen Perkasa, M Andrean Saefudin menjelaskan bahwa diskusi publik ini dihelat untuk menggali program dan rencana peserta Pilpres 2019 di bidang perpajakan dan penerimaan negara.

"Sejak awal kampanye sampai dengan debat terakhir, kami mengamati paslon pilpres saat ini kurang memberikan perhatian yang serius soal dari mana mereka mendanai program kerja yang disusun. Padahal pajak menopang hampir 80% penerimaan negara," kata dia di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Praktisi hukum yang biasa dipanggil Andre ini berpendapat bahwa sudah seharusnya paslon peserta capres menjelaskan strategi bagaimana cara mereka meningkatkan tax ratio yang masih jauh di bawah standar negara lainnya.

Baca Juga: Cabut Aturan Pajak e-commerce, Siasat Jelang Pilpres?

"Sempat mereka singgung soal penurunan tarif,  tetapi itu saja tidak cukup. Pajak dan PNBP masih dianggap beban oleh sebagian pengusaha, sementara pada realitanya, praktik usaha juga sering berlaku praktik pungli. Akhirnya pengusaha mencoba mengecilkan biaya pajaknya untuk menutup pungli," tegasnya.

Cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno sempat mengemukakan soal pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan, yang diharapkan mampu mengatrol tax ratio hingga 16%.

TKN Jokowi-Ma'ruf, Mukhamad Misbakhun menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa rencana pemisahan DJP dari Kemenkeu sudah tercantum dalam RUU KUP yang saat ini sedang dalam proses politik untuk dibahas pemerintah bersama DPR.

"Masyarakat membutuhkan solusi masalah pajak ini karena menjadi poin yang langsung menyentuh hajat hidup mereka. Kalau memang pembentukan badan pajak adalah solusi, tentu ini harus menjadi perhatian serius dari kedua peserta pilpres agar terang benderang dan jelas di mata calon pemilih mereka," tambah Andre.

Baca Juga: Bukan April Mop, Menkeu Resmi Cabut PMK Tentang Pajak E-Commerce