Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:56 WIB. China - Wearable device yang dikirim China naik 34,3% pada kuartal 2 atau 23,07 juta unit
  • 09:34 WIB. Serangan Aramco - PBB sambut baik rencana pemberontak Houthi akhiri semua serang ke Arab Saudi
  • 09:04 WIB. AS - Barron Hilton meninggal dalam usia 91 tahun di kediaman Los Angeles
  • 08:56 WIB. AS - Twitter menangguhkan ribuan akun yang memiliki hubungan dengan pemerintah di Timteng
  • 04:14 WIB. India - AS dan India akan bahas penurunan tarif pada beberapa produksi AS dan perlakuan khusus ekspor India ke AS
  • 04:01 WIB. Turki - Pengadilan Turki hukum penjara 14 orang karena terhubung dengan IS ekstrimis
  • 03:56 WIB. Irak - DK PBB perpanjang mandat tim untuk selidiki kejahatan IS di Irak
  • 03:45 WIB. Thailand - Pemerintah Thailand peringatkan semua provinsi perbatasan waspada karena demam babi ditemukan di negara tetangga

IMFA Bakal Ajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase

IMFA Bakal Ajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase - Warta Ekonomi
WE Online, Banyuwangi -

Pemerintah Indonesia tampaknya terlena dan jemawa dengan mengalahkan gugatan arbitrasi yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Kemenangan ini diklaim menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,68 triliun, yang merupakan kerugian yang dialami IMFA di Indonesia.

 

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, pemerintah Indonesia dalam kacamatanya belum sepenuhnya bisa bernafas lega. Sebab IMFA diprediksi bakal mengajukan keberatan. "Mereka (IMFA) bisa mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Tentunya dengan bukti dan alasannya harus jelas yakni bertentangan dengan kepentingan umum," kata Suparji di Jakarta, Jumat 5 April 2019.

 

Baca Juga: KPK Akui Masih Hitung Kerugian Negara Akibat PNS Korupsi

 

Tak hanya itu, putusan arbitrase itu pun belum sepenuhnya disebut sebagai penyelamatan keuangan negara. Hal ini dikarenakan perlu ada eksekusi dari putusan pengadilan negeri, yakni PN Jakarta Pusat. "Jika Ketua PN mengakui kekalahan IMFA, maka baru bisa memberikan perintah untuk pelaksanaan putusan tersebut. Jadi apakah putusan itu sudah diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan?” ujarnya.

 

Terkait sikap kejaksaan yang tidak mengusut pidana kasus yang berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Bupati Barito Timur pada saat kontrak itu diberikan, Suparji menjawab, "Ya harus diusut tuntas. KPK juga perlu melakukan supervisi kasus ini."

 

Baca Juga: BPK Teliti Administrasi Kemenpora, Ada Kerugian Negara?

 

Sementara pengamat kejaksaan Fajar Trio Winarko menyampaikan apresiasi terhadap tim lawyer disamping kejaksaan yang ikut membantu pemerintah mengalahkan gugatan IMFA. Namun dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu 'sombong' mempublikasikan kemenangan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

 

"Mungkin di masa-masa Pemilu 2019, semua ingin menjadi pahlawan di negeri ini. Dan melupakan hal-hal teknis dalam hukum, dengan mengedepankan pencitraan terlebih dahulu. Harusnya tunggu selesai putusan pengadilan negeri dan pastikan ada uang masuk ke kas negara, barulah gembor-gembor kemenangan," kata Fajar.

 

Menurut dia, proses pelaksanaan putusan pun bisa terbilang masih cukup panjang. Sebab setelah dari PN Jakarta Pusat, maka ketua pengadilan mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung. "Karena MA merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial atau exequatur atas putusan arbitrase asing tersebut," urainya.

 

Ia pun berpendapat, jika kejaksaan ingin dinilai berprestasi harusnya selama tahun 2015 juga mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang mantan Bupati Barito Timur 2006 yang memberikan izin ke IMFA. "Jangan lakukan pembiaran seperti saat ini. Kalau memang bekerja untuk negara ya jangan setengah-setengah. Usut tuntas kasus pidananya juga dong," ujarnya.

 

Baca Juga: Polisi Pastikan Ada Kerugian Negara dalam Acara Kemah Kepemudaan Islam

 

Menurut dia, seusai fakta yuridis kasus tumpang tindih izin konsesi lahan tersebut berasal dari mantan bupati setempat. "Artinya, perlu kejelian institusi kejaksaan untuk mencegah kebocoran keuangan negara dari gugatan IMFA. Jika unsur pidananya tidak diusut, berarti kejaksaan gagal mencegah praktik korupsi di Indonesia," tegasnya.

 

Sebagai informasi, IMFA menggugat pemerintah dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki PT Sri Sumber Rahayu Indah (SSRI) akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas. Karena timpang tindih itu, IMFA mengklaim pemerintah Indonesia melanggar BIT India-Indonesia dan mengklaim pemerintah RI untuk membayar ganti rugi kepada IMFA sebesar Rp 6,68 triliun.

Tag: Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA), Pertambangan

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Basri Marzuki

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69