Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:50 WIB. Acer - Acer rilis dua Chromebook khusus untuk pekerja frontliner.
  • 20:49 WIB. Huawei - Huawei pastikan ponsel layar lipatnya Mate X meluncur pertengahn tahun ini.
  • 20:49 WIB. SnapChat - Pengguna aktif harian SnapChat meningkat jadi 190 juta.
  • 20:48 WIB. Oppo - Oppo rilis F11 Pro edisi Avengers Endgame, harganya Rp5,299 juta.
  • 20:48 WIB. Danamart - Danamart target salurkan Rp200 miliar tahun ini.
  • 20:21 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud kuasai 19,6% pasar Asia Pasifik untuk IaaS dan IUS.

IMFA Bakal Ajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase

IMFA Bakal Ajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase - Warta Ekonomi
WE Online, Banyuwangi -

Pemerintah Indonesia tampaknya terlena dan jemawa dengan mengalahkan gugatan arbitrasi yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA). Kemenangan ini diklaim menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,68 triliun, yang merupakan kerugian yang dialami IMFA di Indonesia.

 

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, pemerintah Indonesia dalam kacamatanya belum sepenuhnya bisa bernafas lega. Sebab IMFA diprediksi bakal mengajukan keberatan. "Mereka (IMFA) bisa mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Tentunya dengan bukti dan alasannya harus jelas yakni bertentangan dengan kepentingan umum," kata Suparji di Jakarta, Jumat 5 April 2019.

 

Baca Juga: KPK Akui Masih Hitung Kerugian Negara Akibat PNS Korupsi

 

Tak hanya itu, putusan arbitrase itu pun belum sepenuhnya disebut sebagai penyelamatan keuangan negara. Hal ini dikarenakan perlu ada eksekusi dari putusan pengadilan negeri, yakni PN Jakarta Pusat. "Jika Ketua PN mengakui kekalahan IMFA, maka baru bisa memberikan perintah untuk pelaksanaan putusan tersebut. Jadi apakah putusan itu sudah diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan?” ujarnya.

 

Terkait sikap kejaksaan yang tidak mengusut pidana kasus yang berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Bupati Barito Timur pada saat kontrak itu diberikan, Suparji menjawab, "Ya harus diusut tuntas. KPK juga perlu melakukan supervisi kasus ini."

 

Baca Juga: BPK Teliti Administrasi Kemenpora, Ada Kerugian Negara?

 

Sementara pengamat kejaksaan Fajar Trio Winarko menyampaikan apresiasi terhadap tim lawyer disamping kejaksaan yang ikut membantu pemerintah mengalahkan gugatan IMFA. Namun dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu 'sombong' mempublikasikan kemenangan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

 

"Mungkin di masa-masa Pemilu 2019, semua ingin menjadi pahlawan di negeri ini. Dan melupakan hal-hal teknis dalam hukum, dengan mengedepankan pencitraan terlebih dahulu. Harusnya tunggu selesai putusan pengadilan negeri dan pastikan ada uang masuk ke kas negara, barulah gembor-gembor kemenangan," kata Fajar.

 

Menurut dia, proses pelaksanaan putusan pun bisa terbilang masih cukup panjang. Sebab setelah dari PN Jakarta Pusat, maka ketua pengadilan mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung. "Karena MA merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial atau exequatur atas putusan arbitrase asing tersebut," urainya.

 

Ia pun berpendapat, jika kejaksaan ingin dinilai berprestasi harusnya selama tahun 2015 juga mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang mantan Bupati Barito Timur 2006 yang memberikan izin ke IMFA. "Jangan lakukan pembiaran seperti saat ini. Kalau memang bekerja untuk negara ya jangan setengah-setengah. Usut tuntas kasus pidananya juga dong," ujarnya.

 

Baca Juga: Polisi Pastikan Ada Kerugian Negara dalam Acara Kemah Kepemudaan Islam

 

Menurut dia, seusai fakta yuridis kasus tumpang tindih izin konsesi lahan tersebut berasal dari mantan bupati setempat. "Artinya, perlu kejelian institusi kejaksaan untuk mencegah kebocoran keuangan negara dari gugatan IMFA. Jika unsur pidananya tidak diusut, berarti kejaksaan gagal mencegah praktik korupsi di Indonesia," tegasnya.

 

Sebagai informasi, IMFA menggugat pemerintah dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki PT Sri Sumber Rahayu Indah (SSRI) akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas. Karena timpang tindih itu, IMFA mengklaim pemerintah Indonesia melanggar BIT India-Indonesia dan mengklaim pemerintah RI untuk membayar ganti rugi kepada IMFA sebesar Rp 6,68 triliun.

Tag: Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA), Pertambangan

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Basri Marzuki

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,782.13 3,743.97
British Pound GBP 1.00 18,347.13 18,157.82
China Yuan CNY 1.00 2,110.41 2,089.28
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,183.00 14,041.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,986.25 9,883.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.85 1,790.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.96 10,334.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,907.65 15,742.77
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,433.31 3,396.47
Yen Jepang JPY 100.00 12,678.11 12,548.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68