Kubu Prabowo Bandingkan Tarif Tol Malaysia dengan Indonesia, Hasilnya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

BPN Prabowo-Sandiaga Uno mengaku heran dengan bantahan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR terkait mahalnya tarif tol yang dibangun di era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang infrastruktur dan pembangunan, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan dari data yang dihimpunnya dengan sumber di beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50,5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru-Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer.

Baca Juga: Tarif Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta Batal Naik

"Jika kita hitung dalam rupiah, kurs 1 RM adalah Rp 3.400 maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur-Johor Baru adalah Rp490. Bisa dikatakan, dengan performa, standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

"Contoh lainnya adalah ruas tol KLIA-Kuala Lumpur, yang berjarak 55 kilometer tarif tolnya adalah 5,8 RM ekuivalen dengan Rp358 per kilometernya," sambungnya.

Baca Juga: Kubu Prabowo Sebut Tarif Tol Indonesia Mahal, Menteri PUPR Bereaksi

"Awal Bulan Maret lalu, saya dan tim baru saja survei ke lokasi ruas-ruas tol yang ada di Malaysia. Kami dokumentasikan semua bukti-buktinya," imbuhnya.

Ia juga mencontohkan tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan. Menurut Suhendra, di Brasil rata-rata tarif tol sebesar Rp420/km. Bahkan ia mengklaim jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol.

"Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol," katanya.

Baca Juga: Tarif Tol Soedijatmo Bakal Naik Lagi, Berapa?

Suhendra mengatakan tarif tersebut jauh berbeda dengan tarif tol ruas Trans Jawa. Rata-rata tarif tol ruas Trans Jawa sebesar Rp1.000 sampai dengan Rp1.500 per kilometer.

"(Jadi) Tarif tol di Indonesia memang mahal. Pemerintah sebaiknya legowo akui," tegasnya.