Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:37 WIB. WIKON - WIKA Industri & Konstruksi akan membangun pabrik di Majalengka dengan kapasitas 60.000 ton.
  • 08:36 WIB. WIKON - WIKA Industri & Konstruksi menargetkan penambahan produksi menjadi 100.000 ton per tahun pada 2020.
  • 08:35 WIB. BTN - BTN menawarkan KPR bagi komunitas wirausaha.
  • 05:42 WIB. ANTM - Antam membidik 26% saham Nusa Halmahera.
  • 05:41 WIB. Pertamina - Pertamina siap jalan sendiri mengembangkan Kilang Cilacap.
  • 05:41 WIB. Pertamina - Pertamina optimistis wujudkan pembangunan kilang ramah lingkungan.
  • 05:40 WIB. BRI - Bank BRI pastikan kepemilikannya di BRI Agro akan terdilusi pasca rights issue.
  • 05:39 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah berpartisipasi dalam sindikasi tol Cimanggis-Cibitung.
  • 23:35 WIB. Nubia - Ponsel Nubia Red Magic 3 pakai kipas buat dinginkan prosesor.
  • 23:34 WIB. Vine - Vine akan segera bereinkarnasi dengan nama Bytes.
  • 23:32 WIB. Windows - Paint batal hilang dari Windows 10.
  • 23:31 WIB. Lenovo - Lenovo┬áluncurkan Z6 Pro yang punya lima kamera.
  • 23:30 WIB. Tik Tok - India blokir Tik Tok, pengembangnya rugi Rp7 miliar sehari.
  • 23:29 WIB. OnePlus - OnePlus 7 bakal punya layar memukau dan didukung 5G.

Soal OSO, MA: Senang atau Tidak Hukum Wajib Dilaksanakan

Soal OSO, MA: Senang atau Tidak Hukum Wajib Dilaksanakan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (MA), Supandi, mengatakan putusan PTUN yang memerintahkan agar KPU memasukkan nama Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) di DPT sudah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, menurut Supandi, KPU sebagai tergugat harus mematuhi putusan tersebut. Sebab apabila tidak, KPU bisa dianggap melanggar hukum.

"Maka demi hukum pemerintah, itu tergugat (KPU) wajib melaksanakan. Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindak berdasarkan hukum. Kalau ada pejabat sudah diputus pengadilan tidak mau melaksanakan, apa artinya, ini pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/4).

Baca Juga: KPU Tolak Permintaan Jokowi Masukkan OSO ke DCT DPD RI

Ia menambahkan, OSO sebagai warga negara sudah benar dengan melakukan gugatan hukum. Selain di PTUN, OSO memang menggugat peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD ke MA. PKPU 26/2018 itu pun telah dibatalkan MA.

"Senang atau tidak senang itu hukum dan wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan melawan perintah jabatan dan kualifikasi perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Surat Jokowi ke KPU Bentuk Intervensi

Sebelumnya, PTUN memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018. Majelis hakim kemudian meminta KPU untuk menerbitkan DCT yang baru dengan memasukkan nama OSO.

Namun KPU bergeming dan tetap mencoret nama OSO dari DCT DPD di Pemilu 2019 lantaran masih menjabat sebagai pengurus partai. Sebab sesuai putusan MK, seorang caleg DPD tidak boleh menjadi pengurus partai.

Tag: Mahkamah Agung, Oesman Sapta Odang, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,782.13 3,743.97
British Pound GBP 1.00 18,347.13 18,157.82
China Yuan CNY 1.00 2,110.41 2,089.28
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,183.00 14,041.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,986.25 9,883.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.85 1,790.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.96 10,334.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,907.65 15,742.77
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,433.31 3,396.47
Yen Jepang JPY 100.00 12,678.11 12,548.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68