Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:43 WIB. Go-Jek - Go-Jek rilis dua fitur baru di aplikasi: Go-Mall dan Go-News.
  • 23:41 WIB. Mbiz - Mbiz hadirkan Mbizmarket bidik pasar UMKM.
  • 22:01 WIB. Oppo - Oppo F11 Pro edisi Avengers rilis di Indonesia pada 24 April.
  • 21:55 WIB. Grab - Di kuartal II tahun ini, Grab berencana lakukan otomatisasi mitra perempuan dengan penumpang perempuan.
  • 21:52 WIB. Realme - Realme Pro 3 seharga Rp2 jutaan pakai Snapdragon 710.
  • 21:51 WIB. LG - Ponsel LG X4 tawarkan audio oke dan tahan banting.
  • 21:50 WIB. Leica - Iklan Leica kena sensor di China.
  • 21:49 WIB. Twitter - Twitter bercita-cita jadi platform percakapan sehat.
  • 21:48 WIB. Asus - Asus Zenfone Live L2 resmi mendarat di Indonesia, harganya Rp1,199 juta.
  • 21:45 WIB. Rio Hariyanto - Mantan pembalap F1, Rio Hariyanto beli Toyota C-HR Hybrid secara tunai.
  • 21:42 WIB. Toyota - Toyota C-HR Hybrid meluncur, lebih mahal Rp30 jutaan.
  • 21:41 WIB. Grab - Grab tambah fitur telepon internet dan pengenalan wajah.
  • 21:40 WIB. Samsung - Samsung tunda kelahiran Galaxy Fold di China.
  • 21:39 WIB. SpaceX - Sempat gagal, SpaceX tunda uji mesin kapsul Crew Dragon.

Soal Oesman Sapta, MA: Putusan PTUN Harus Dilaksanakan

Soal Oesman Sapta, MA: Putusan PTUN Harus Dilaksanakan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Agung RI menegaskan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang tertanggal 22 Maret 2019.

"Kalau ada pejabat diputus pengadilan berkuatan tetap tidak mau melaksanakan, pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum. Bisa didugat rakyat," tutur Ketua Kamar TUN MA Supandi di Gedung MA, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Baca Juga: Terima Gelar Doktor Kehormatan, Ini Kisah Oesman Sapta

Sebagai negara hukum, tindakan pejabat di Indonesia harus berdasar hukum dan perintah hukum wajib dilaksanakan, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Supandi mengatakan selain melanggar hukum, apabila pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN, maka pejabat itu sedang melawan perintah jabatan.

Menurut dia, sejak berlakunya undang-undang tentang administrasi, banyak pihak yang tidak memahaminya secara tepat dan melihat seolah PTUN mau pun MA memaksakan keputusannya kepada pejabat.

Padahal dalam peradilan administrasi yang diadili adalah pemerintah atau eksekutif berhadapan dengan rakyat yang merasa dirugikan karena adanya perbedaan penafsiran hukum administrasi antara pejabat dengan rakyat.

"Kalau tidak dilaksanakan yang salah bukan PTUN, yang salah bukan hukum, yang salah bukan putusan hakim, yang salah kualitas kesadaran kepatuhan hukum pejabat," ucap Supandi.

Sementara itu, secara terpisah Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan dalam mengambil keputusan KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi. KPU pun telah membalas surat Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Oesman Sapta Odang.

"Surat dari Setneg sudah dijawab secara resmi oleh KPU RI, di mana pokok jawaban KPU dalam bersikap secara resmi tetap berpedoman kepada putusan MK. Jadi jelas" kata Wahyu.

Tag: Mahkamah Agung, Oesman Sapta Odang, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.34 3,729.10
British Pound GBP 1.00 18,352.50 18,169.21
China Yuan CNY 1.00 2,107.26 2,086.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,126.00 13,986.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,088.79 9,987.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.52 1,782.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,418.17 10,313.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,876.21 15,717.47
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.20 3,378.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,620.39 12,490.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6414.743 -92.478 632
2 Agriculture 1465.003 -23.397 21
3 Mining 1781.165 -2.123 47
4 Basic Industry and Chemicals 831.329 -16.797 71
5 Miscellanous Industry 1307.550 -48.206 46
6 Consumer Goods 2475.827 -70.443 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.877 -6.552 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.843 -15.603 73
9 Finance 1300.817 -9.558 91
10 Trade & Service 809.674 -1.726 156
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 134 168 34 25.37
2 HRME 374 466 92 24.60
3 ESTI 94 109 15 15.96
4 RAJA 262 302 40 15.27
5 MDLN 260 286 26 10.00
6 IKBI 254 278 24 9.45
7 CSAP 585 640 55 9.40
8 LUCK 780 840 60 7.69
9 VOKS 260 280 20 7.69
10 FREN 290 312 22 7.59
No Code Prev Close Change %
1 KIOS 1,100 930 -170 -15.45
2 MAYA 8,100 7,000 -1,100 -13.58
3 IIKP 144 125 -19 -13.19
4 PTIS 306 266 -40 -13.07
5 AHAP 69 61 -8 -11.59
6 ABBA 163 147 -16 -9.82
7 LMPI 155 140 -15 -9.68
8 BMSR 138 125 -13 -9.42
9 INTD 166 151 -15 -9.04
10 JSKY 1,185 1,080 -105 -8.86
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,630 3,440 -190 -5.23
2 MABA 55 52 -3 -5.45
3 JAYA 134 168 34 25.37
4 FREN 290 312 22 7.59
5 BBRI 4,460 4,440 -20 -0.45
6 CPRI 177 168 -9 -5.08
7 TLKM 3,860 3,780 -80 -2.07
8 BBCA 28,125 28,125 0 0.00
9 ANTM 885 855 -30 -3.39
10 WIKA 2,420 2,380 -40 -1.65