Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:58 WIB. SBR006 - Hasil penjualan SBR006 lebih rendah daripada SBR005.
  • 05:57 WIB. BTN - BTN masuk Finraya melalui perusahaan modal ventura.
  • 05:56 WIB. Pendapatan Negara - Pertumbuhan pendapatan negara melambat di Kuartal I 2019.
  • 05:56 WIB. HIN - Hotel Indonesia Natour mencatatkan pendapatan Rp157 miliar di kuartal I-2019.
  • 05:55 WIB. Investree - Hingga Maret 2019, Investree salurkan pinjaman Rp1,96 triliun.
  • 23:43 WIB. Go-Jek - Go-Jek rilis dua fitur baru di aplikasi: Go-Mall dan Go-News.
  • 23:41 WIB. Mbiz - Mbiz hadirkan Mbizmarket bidik pasar UMKM.
  • 22:01 WIB. Oppo - Oppo F11 Pro edisi Avengers rilis di Indonesia pada 24 April.
  • 21:55 WIB. Grab - Di kuartal II tahun ini, Grab berencana lakukan otomatisasi mitra perempuan dengan penumpang perempuan.
  • 21:52 WIB. Realme - Realme Pro 3 seharga Rp2 jutaan pakai Snapdragon 710.
  • 21:51 WIB. LG - Ponsel LG X4 tawarkan audio oke dan tahan banting.
  • 21:50 WIB. Leica - Iklan Leica kena sensor di China.
  • 21:49 WIB. Twitter - Twitter bercita-cita jadi platform percakapan sehat.
  • 21:48 WIB. Asus - Asus Zenfone Live L2 resmi mendarat di Indonesia, harganya Rp1,199 juta.
  • 21:45 WIB. Rio Hariyanto - Mantan pembalap F1, Rio Hariyanto beli Toyota C-HR Hybrid secara tunai.

Babak Baru OSO vs KPU

Babak Baru OSO vs KPU - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kuasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak akan mengikuti permintaan Istana Kepresidenan terkait kasus Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

KPU akan mengabaikan surat yang dikirim pihak Istana terkait permintaan agar KPU mengikuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memasukkan OSO dalam daftar calon tetap Pemilu 2019. Surat bernomor R 49/M.Sesneg/D-1/HK 06.02/3/2019 tersebut dikirim pada 22 Maret lalu oleh menteri sekretaris negara menindaklanjuti permintaan PTUN Jakarta.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menegaskan nama OSO tetap tidak ada dalam surat suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019. KPU berpandangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menjadi rujukan dalam persoalan pencalonan OSO sebagai calon anggota DPD.

"Nama OSO tidak ada dalam surat suara. Namun, persoalannya bukan soal cetak-mencetak. Masalahnya adalah keputusan MK bahwa pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD," ujar Hasyim, Jumat (5/4/2019).

Kemudian, kata Hasyim, ada putusan selanjutnya yang menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan putusan MK, dianggap melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.

Baca Juga: KPU Tolak Permintaan Jokowi Masukkan OSO ke DCT DPD RI

"Jadi, KPU menjalankan putusan MK, tidak ada yang lain-lain. Keputusan MK juga melarang (memasukkan nama OSO ke dalam daftar calon tetap pemilu)," Hasyim menegaskan.

KPU pun menurutnya tidak menolak surat presiden dan mensesneg.

"Bukan menolak, kami sudah membalas surat itu," kata Hasyim.

Menurut dia, surat dari mensesneg bukan merupakan arahan. Hasyim menilai mensesneg meneruskan informasi dari ketua PTUN Jakarta. Surat itu pun tidak dianggap sebagai intervensi lewat presiden.

"Tidak, karena ketua PTUN Jakarta juga mengirimkan surat yang sama kepada KPU. Mensesneg meneruskan saja apa yang disampaikan ketua PTUN. Seperti yang sering saya sampaikan, KPU bukan anak buahnya presiden, bukan anak buahnya DPR," kata Hasyim.

Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan, mengatakan, KPU sudah bersepakat tetap mengikuti putusan awal, yakni putusan MK.

"KPU tetap mengikuti putusan awal. Mengikuti putusan MK," kata Wahyu.

Sebagaimana putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, ketua umum parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jika ingin ditetapkan sebagai calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari partai politik.

Baca Juga: KPU Akui Masalah OSO Menyita Waktu

Wahyu menegaskan, jika ingin diakomodasi sebagai caleg, OSO harus mematuhi putusan MK. Namun, OSO tetap tidak bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Hanura, meskipun KPU sudah memberi tambahan waktu.

Pihak Istana Presiden akhirnya buka suara terkait polemik surat yang ditujukan kepada KPU tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan, sebelum surat dari Istana dilayangkan kepada KPU, ketua PTUN Jakarta telah lebih dulu berkirim surat kepada Presiden Jokowi. PTUN Jakarta meminta Presiden memerintahkan KPU melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Presiden, ujar Pratikno, menyadari keberadaan surat ini dan bukan yang pertama kali pihak Istana berkorespondensi dengan PTUN Jakarta.

“Sudah sangat sering kita menerima surat dari ketua PTUN. Yang rujuknya kepada UU PTUN, bahwa ketua pengadilan harus ajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan kepada pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan," ujar Pratikno di ruang media Istana Presiden, Jumat (5/4/2019).

Pratikno membantah Istana Kepresidenan bermaksud mengintervensi keputusan KPU terkait kasus OSO. Ia menyebutkan, Presiden menghormati KPU sebagai lembaga independen. Hasil akhir dari kasus OSO ini sepenuhnya diserahkan kepada KPU.

"Sama sekali tidak (intervensi). Ini adalah satu, dari awal jelas, kami hormati independensi KPU. Selama ini juga begitu. Keputusan ini wilayah KPU makanya dalam surat disebut sesuai peraturan perundangan," ujarnya.

Baca Juga: Waduh! OSO Polisikan KPU

Terkait surat balasan dari KPU, Pratikno mengaku belum membacanya. Ia mengatakan segera mengkaji isi surat balasan tersebut. Namun, pada prinsipnya, ujar Pratikno, keputusan soal OSO adalah sepenuhnya kewenangan KPU.

"Dalam surat yang ditandatangani mensesneg itu, juga disebutkan bahwa silakan KPU tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi itu. Bagaimana surat yang sudah banyak beredar," kata Pratikno.

Sebelumnya, Ketua Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Supandi menilai, KPU telah melanggar perintah jabatan dan melanggar aturan ketika tidak menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. MA menilai KPU sebagai organ negara wajib hukumnya menaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Senang atau tidak senang, itu (putusan PTUN soal OSO) hukum dan wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, melawan perintah jabatan dan kualifikasi perbuatan melawan hukum," ujar Supandi, di gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Supandi, KPU sebagai organ negara harus mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ia menegaskan, kalau ada pejabat yang sudah diputus pengadilan, tetapi tidak mau melaksanakan putusan tersebut, pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Oesman Sapta Odang, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Gito Adiputro Wiratno

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.34 3,729.10
British Pound GBP 1.00 18,352.50 18,169.21
China Yuan CNY 1.00 2,107.26 2,086.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,126.00 13,986.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,088.79 9,987.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.52 1,782.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,418.17 10,313.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,876.21 15,717.47
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.20 3,378.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,620.39 12,490.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6414.743 -92.478 632
2 Agriculture 1465.003 -23.397 21
3 Mining 1781.165 -2.123 47
4 Basic Industry and Chemicals 831.329 -16.797 71
5 Miscellanous Industry 1307.550 -48.206 46
6 Consumer Goods 2475.827 -70.443 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.877 -6.552 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.843 -15.603 73
9 Finance 1300.817 -9.558 91
10 Trade & Service 809.674 -1.726 156
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 134 168 34 25.37
2 HRME 374 466 92 24.60
3 ESTI 94 109 15 15.96
4 RAJA 262 302 40 15.27
5 MDLN 260 286 26 10.00
6 IKBI 254 278 24 9.45
7 CSAP 585 640 55 9.40
8 LUCK 780 840 60 7.69
9 VOKS 260 280 20 7.69
10 FREN 290 312 22 7.59
No Code Prev Close Change %
1 KIOS 1,100 930 -170 -15.45
2 MAYA 8,100 7,000 -1,100 -13.58
3 IIKP 144 125 -19 -13.19
4 PTIS 306 266 -40 -13.07
5 AHAP 69 61 -8 -11.59
6 ABBA 163 147 -16 -9.82
7 LMPI 155 140 -15 -9.68
8 BMSR 138 125 -13 -9.42
9 INTD 166 151 -15 -9.04
10 JSKY 1,185 1,080 -105 -8.86
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,630 3,440 -190 -5.23
2 MABA 55 52 -3 -5.45
3 JAYA 134 168 34 25.37
4 FREN 290 312 22 7.59
5 BBRI 4,460 4,440 -20 -0.45
6 CPRI 177 168 -9 -5.08
7 TLKM 3,860 3,780 -80 -2.07
8 BBCA 28,125 28,125 0 0.00
9 ANTM 885 855 -30 -3.39
10 WIKA 2,420 2,380 -40 -1.65