Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Google - Google hapus 50 aplikasi jahat yang juga populer di Indonesia.
  • 20:31 WIB. LG - LG kabarnya setop produksi smartphone¬†di negerinya sendiri, Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Tik Tok - India tak lagi blokir Tik Tok.
  • 20:29 WIB. Toshiba - Toshiba kenalkan pembangkit listrik virtual yang dikenal dengan Virtual Power Plant.
  • 20:12 WIB. Xiaomi - Xiaomi punya dua paten baru, yakni tiga kamera depan hingga notch menyembul.
  • 20:10 WIB. Ericsson - Ericsson mau hadirkan jaringan 5G di Indonesia, tapi terkendala dengan ketersediaan spektrum.
  • 19:49 WIB. PUBG - Irak mau blokir gim sejenis PUBG dan Fortnite.
  • 19:45 WIB. Amazon - Ridwan Kamil bilang Amazon mau investasi belasan triliun di Jabar.
  • 19:45 WIB. Apple - Kabarnya Apple mulai ngebet bikin iPhone layar lipat.
  • 19:44 WIB. Samsung - TV 8K Samsung tiba di Indonesia, ada yang seharga Rp1,5 miliar.¬†
  • 19:42 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis Redmi Y3¬†dengan kamera selfie 32 MP, harga Rp2 jutaan.

Menkeu Cabut Pajak E-Commerce, Ini Alasannya...

Menkeu Cabut Pajak E-Commerce, Ini Alasannya... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Penarikan PMK ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian dan lembaga.

“Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital. Tentunya dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Penarikan aturan ini sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif ke seluruh pemangku kepentingan. Selain juga untuk mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Baca Juga: Bukan E-Commerce, Ternyata Ini Penyebab Lesunya Ritel Konvensional

Dengan ditariknya PMK itu, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet usaha.

Nurfransa menegaskan, penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Termasuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang akan meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ekonomi yang kuat, stabil, dan berkeadilan pada gilirannya akan menarik investasi, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan terus mengedepankan kerja sama dan pembinaan terhadap wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku bisnis terkait aspek pemasaran, akses kredit, pengembangan usaha, dan perpajakan.

Bagi masyarakat atau wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Asosiasi Menolak

Pelaku bisnis online e-commerce tergabung dalam Indonesian e-commerce Association (idEA) meminta pemerintah untuk menunda penerapan pungutan pajak tersebut.

Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengatakan, pihaknya sebagai asosiasi pelaku bisnis e-commerce di tanah air kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan perpajakan itu.

Dirinya mengharapkan pemerintah mau mengkaji ulang aturan tersebut, dan merumuskan kembali bersama dengan pelaku usaha di Indonesia.

“Kita meminta Kemenkeu untuk menunda dan mengkaji ulang keputusan PMK ini terutama bagian pajak,” tegasnya.

Sebagai pelaku bisnis, pihaknya juga akan terus meningkatkan kontribusi ekonomi kepada negara, tetapi dengan regulasi atau aturan yang jelas dan tidak merugikan pihak manapun.

“Kami siap untuk diajak bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya. Jika dari hasil studi menunjukkan bahwa ini tidak akan menyulitkan industri kami dan bahkan mempermudah dan memperbesar kontribusi ekonomi, pasti kita dukung,” ujarnya.

Partner Sindikasi Konten: MoneySmart

Tag: E-commerce, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Lazada Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,793.33 3,755.17
British Pound GBP 1.00 18,367.32 18,182.56
China Yuan CNY 1.00 2,113.45 2,092.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,225.00 14,083.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,988.80 9,886.27
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.09 1,795.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,444.97 10,339.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,870.83 15,709.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,441.81 3,404.98
Yen Jepang JPY 100.00 12,711.11 12,581.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6372.787 -75.098 632
2 Agriculture 1421.881 -21.070 21
3 Mining 1794.054 -17.227 47
4 Basic Industry and Chemicals 808.779 -14.126 71
5 Miscellanous Industry 1307.808 -18.810 46
6 Consumer Goods 2452.192 -53.986 52
7 Cons., Property & Real Estate 485.163 -8.513 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.206 -6.210 73
9 Finance 1289.730 -9.597 91
10 Trade & Service 814.879 -3.774 156
No Code Prev Close Change %
1 TMPO 160 190 30 18.75
2 MTPS 1,035 1,195 160 15.46
3 NIKL 2,410 2,620 210 8.71
4 APEX 750 815 65 8.67
5 TRST 370 400 30 8.11
6 LPIN 1,060 1,140 80 7.55
7 DVLA 2,120 2,280 160 7.55
8 CNTX 454 488 34 7.49
9 KBLI 382 410 28 7.33
10 RIGS 302 324 22 7.28
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 630 520 -110 -17.46
2 TRIO 108 93 -15 -13.89
3 PADI 715 625 -90 -12.59
4 KIOS 900 800 -100 -11.11
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 HDTX 119 108 -11 -9.24
7 CAKK 141 129 -12 -8.51
8 ALMI 600 550 -50 -8.33
9 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
10 GIAA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
2 SWAT 124 125 1 0.81
3 UNVR 48,650 46,400 -2,250 -4.62
4 BBRI 4,400 4,330 -70 -1.59
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 MNCN 895 945 50 5.59
7 ESTI 99 98 -1 -1.01
8 PTBA 4,130 4,030 -100 -2.42
9 BBCA 28,150 27,975 -175 -0.62
10 CPIN 5,625 5,200 -425 -7.56