Soal Pegawai BUMN Dipaksa Kampanye, Humas BUMN: 'Ini Terlalu Mengada-ada'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua forum Humas BUMN, Rohan Hafas, menanggapi santai isu yang tersebar di jejaring media sosial tentang tuduhan adanya pengerahan massa pada acara perayaan ulang tahun BUMN yang direncanakan pada 13 April 2019 untuk kampanye politik. Menurutnya, isu itu sepertinya dimunculkan oleh pihak-pihak yang panik karena pemilu akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi.

“isu tersebut terlalu mengada-ada. Sebab, pada 13 April memang hari tanggal berulang tahunnya Kementerian BUMN dan kami ingin menggembirakan pegawai-pegawai BUMN yang atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlasnya telah membawa BUMN berkembang dan bersinergi sangat baik sehingga mampu mencatatkan laba hingga ratusan triliun, jauh lebih baik dibanding tahun 2014 sewaktu awal ditangani Bu Rini,” kata Rohan Hafas di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

“Karyawan BUMN itu ada 1 juta dari 143 perusahaan, untuk tempat yang paling cocok ya di Monas atau GBK. Jadi kalau dengan keluarga bisa 3 juta mungkin membuat panik di saat-saat masa kampanye ya. Padahal kita merayakannya hanya internal. Mau kampanye apa kalau hanya internal,” singgung Rohan yang juga menjabat Corporate Secretary Bank Mandiri.

Baca Juga: Raih Penghargaan Anugerah Indonesia Maju, Menteri Rini Dedikasikan untuk Para Direksi

Rangkaian HUT BUMN sudah dimulai sejak Februari 2019 dengan promosi aktivasi aplikasi LinkAja. Selain itu, ada juga kegiatan kerja bakti antara BUMN dan masyarakat untuk melakukan bersih-bersih lingkungan dan mengadakan kelas-kelas kreatif maupun magang bersertifikat sebanyak 11 ribu kesempatan magang kepada universitas-universitas di berbagai daerah seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah kecil seperti Ciamis, tasik, dan lainnya.

“Jadi intinya, kami itu Cuma ingin berulang tahun, tapi kayanya ada orang bekas petinggi BUMN yang sakit hati karena baru dicopot dari jabatannya secara mendadak. Kami tidak mau mengomentari isu-isu kosong yang dilontarkannya,” ujar Rohan.

Sebelumnya berhembus kabar di media sosial bahwa seluruh pegawai BUMN disebut-sebut mendapat paksaan untuk hadir dalam kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 13 April 2019 mendatang.

Baca Juga: TKN Bantah Tuduhan Gerakan Karyawan BUMN di Kampanye Akbar Jokowi Nanti

Kabar ini pertama kali berhembus melalui akun Twitter @ireneVienna pada Senin (8/4/2019). Menurutnya, pemaksaan dilakukan untuk menandingi jumlah massa yang hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di tempat yang sama, Minggu (7/4/2019) kemarin, yang dklaim menembus 1 juta orang.

"Pegawai BUMN dipaksa harus menghadiri kampanye Jokowi 13 April 2019. Dicatat nomor hp, diabsen kehadiran. Pegawai BUMN yang menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari pembatalan bonus, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, mutasi, dst. Mana nyali Anda @KPU_ID @bawaslu_RI?" Kata Irene dalam cuitan Twitternya.