Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:55 WIB. RNI - RNI siap memanfaatkan peluang di Aerocity Kertajati, Majalengka.
  • 16:55 WIB. AP II - AP II segera merealisasikan penyertaan modal di PT BIJB.
  • 16:54 WIB. BPJS Kesehatan - BJPS Kesehatan Palembang membayar tagihan jatuh tempo senilai Rp266,95 miliar.
  • 16:53 WIB. Tol - Pemprov Jateng menerima usulan kepala daerah soal tol Solo-Cilacap.
  • 15:29 WIB. RNI - RNI menunda program revitalisasi pabrik gula di Jabar.
  • 15:28 WIB. JSMR - Jasa Marga memastikan pembangunan tol Pandaan-Malang nyaris rampung tahun ini.

Awas! Buzzer Politik Nekat Beriklan di Masa Tenang Bakal Ditindak

Awas! Buzzer Politik Nekat Beriklan di Masa Tenang Bakal Ditindak - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan buzzer politik yang telah terdaftar di KPU bukan merupakan kewenangan pemerintah. Hal itu dikatakan Rudi jelang memasuki masa tenang Pemilu.

Baca Juga: Rudiantara: Banyak Perusahaan Besar di Indonesia tapi Masih Jago Kandang

"Buzzer resmi yang terdaftar di KPU, itu subjek Bawaslu," kata Rudiantara saat ditemui di Pangandaran, Jabar, Selasa (10/2/2019).

Rudiantara menilai saat ini terdapat dua golongan "buzzer", kelompok pertama merupakan buzzer resmi yang terdaftar di KPU, kedua buzzer yang tidak terdaftar di lembaga tersebut. Sementara itu, bagi buzzer yang tidak terdaftar konten yang mereka unggah akan dinilai apakah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak.

"Selama tidak melanggar UU ITE, tidak masalah. Kalau melanggar UU ITE, penindakannya berdasarkan UU ITE," ucap Rudi.

Sementara, ketika masa tenang menjelang Pemilu pada 14-16 April, aktivitas buzzer resmi akan merujuk pada peraturan yang berlaku dari KPU dan Bawaslu. Aktivitas buzzer yang tidak resmi tetap mengacu pada UU ITE.

Sebelumnya, Kominfo meminta "platform" media sosial untuk tidak menayangkan iklan kampanye berbayar di media sosial selama masa tenang menjelang Pemilu 17 April. Kementerian meminta platform segera menurunkan iklan kampanye berbayar yang ditemukan saat masa tenang. Jika tidak diturunkan, Kominfo akan memberikan sanksi administratif bagi platform yang melanggar.

Tag: Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Kemenkominfo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.57 3,718.34
British Pound GBP 1.00 18,368.14 18,184.19
China Yuan CNY 1.00 2,105.18 2,084.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,086.00 13,946.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.75 10,011.83
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,795.40 1,777.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,408.63 10,303.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,908.73 15,749.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,399.95 3,362.91
Yen Jepang JPY 100.00 12,583.53 12,455.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Feb
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10