Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Google - Google hapus 50 aplikasi jahat yang juga populer di Indonesia.
  • 20:31 WIB. LG - LG kabarnya setop produksi smartphone¬†di negerinya sendiri, Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Tik Tok - India tak lagi blokir Tik Tok.
  • 20:29 WIB. Toshiba - Toshiba kenalkan pembangkit listrik virtual yang dikenal dengan Virtual Power Plant.
  • 20:12 WIB. Xiaomi - Xiaomi punya dua paten baru, yakni tiga kamera depan hingga notch menyembul.
  • 20:10 WIB. Ericsson - Ericsson mau hadirkan jaringan 5G di Indonesia, tapi terkendala dengan ketersediaan spektrum.
  • 19:49 WIB. PUBG - Irak mau blokir gim sejenis PUBG dan Fortnite.
  • 19:45 WIB. Amazon - Ridwan Kamil bilang Amazon mau investasi belasan triliun di Jabar.
  • 19:45 WIB. Apple - Kabarnya Apple mulai ngebet bikin iPhone layar lipat.
  • 19:44 WIB. Samsung - TV 8K Samsung tiba di Indonesia, ada yang seharga Rp1,5 miliar.¬†
  • 19:42 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis Redmi Y3¬†dengan kamera selfie 32 MP, harga Rp2 jutaan.

Temui Otoritas Eropa, Darmin Protes Diskriminasi Sawit

Temui Otoritas Eropa, Darmin Protes Diskriminasi Sawit - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Indonesia di Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019 untuk menentang diskriminasi minyak sawit (crude palm oil/CPO) . Tidak hanya dari Indonesia, Malaysia juga turut mengikuti misi ini.

Aksi Indonesia dan Malaysia ini merupakan tindak lanjut keputusan Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC pada 28 Februari 2019 di Jakarta, Indonesia. Dari hasil pertemuan itu, CPOPC secara tegas menentang Peraturan Uni Eropa, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II (The Delegated Act).

Misi Gabungan juga telah melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa untuk mengungkapkan keberatannya atas aturan yang diskriminatif. Pertemuan menyepakati agar otoritas Uni Eropa menangani tindakan diskriminatif yang timbul dari penerapan The Delegated Act.

Negara Anggota CPOPC memandang The Delegated Act sebagai hasil dari kompromi politik di UE yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan yang dimandatkan, demi keuntungan minyak rapa (rapeseed) asal UE dan minyak nabati lainnya yang kurang kompetitif.

Baca Juga: Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dalam Pertemuan Bilateral dengan Kemenlu Belanda

“Dalam pandangan CPOPC, maksud dari The Delegated Act yang diusulkan ini adalah untuk membatasi dan melarang semua bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep yang tidak memenuhi kaidah ilmiah dari Indirect Land Use Change (ILUC),” demikian keterangan tertulis CPOC, Selasa (9/4/2019).

Kriteria tidak berdasar dan tidak memenuhi kaidah ilmiah yang digunakan dalam The Delegated Act secara sengaja justru hanya fokus pada minyak kelapa sawit dan penggundulan hutan, dan bahkan tidak membahas masalah lingkungan yang lebih luas ditimbulkan oleh budi daya minyak nabati lainnya termasuk rapeseed.

Selain itu, The Delegated Act dipandang oleh CPOPC sebagai instrumen unilateral yang ditujukan kepada negara produsen minyak kelapa sawit, sehingga nantinya dapat menghambat pencapaian pengentasan kemiskinan dan agenda PBB lainnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Kami juga menentang The Delegated Act karena yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam kategori ILUC yang berisiko tinggi,” tegas CPOC.

Baca Juga: Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Luhut: Siapapun Kita Lawan

CPOC juga berpendapat bahwa UE menggunakan The Delegated Act ini untuk menghapus dan memberlakukan larangan impor minyak kelapa sawit ke dalam sektor energi terbarukan yang diamanatkan UE, untuk kemudian mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari UE sendiri. CPOPC sudah menyuarakan keprihatinan dengan kuat bahwa asumsi-asumsi ini didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan diskriminatif secara ilmiah.

Klaim yang dibuat oleh Komisi EU bahwa The Delegated Act telah didasarkan pada kajian ilmiah dan berbasis lingkungan juga mengada-ada. Contohnya, minyak kedelai yang dikategorikan ILUC berisiko rendah, padahal penelitian internal UE sendiri menyimpulkan bahwa kedelai merupakan salah satu komoditas yang bertanggung jawab terhadap deforestasi.

Hal-hal di atas menunjukkan The Delegated Act sangat patut dipertanyakan kelayakannya. Bisa jadi, keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme sebagai bagian dari kebijakan politik dan ekonomi UE, ketimbang keputusan yang murni berdasarkan sains semata.

“Karenanya, CPOPC menyimpulkan kebijakan ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang matang demi menyingkirkan minyak kelapa sawit dari pasar UE,” pungkas CPOC.

Tag: Sawit, Darmin Nasution

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,793.33 3,755.17
British Pound GBP 1.00 18,367.32 18,182.56
China Yuan CNY 1.00 2,113.45 2,092.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,225.00 14,083.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,988.80 9,886.27
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.09 1,795.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,444.97 10,339.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,870.83 15,709.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,441.81 3,404.98
Yen Jepang JPY 100.00 12,711.11 12,581.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6372.787 -75.098 632
2 Agriculture 1421.881 -21.070 21
3 Mining 1794.054 -17.227 47
4 Basic Industry and Chemicals 808.779 -14.126 71
5 Miscellanous Industry 1307.808 -18.810 46
6 Consumer Goods 2452.192 -53.986 52
7 Cons., Property & Real Estate 485.163 -8.513 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.206 -6.210 73
9 Finance 1289.730 -9.597 91
10 Trade & Service 814.879 -3.774 156
No Code Prev Close Change %
1 TMPO 160 190 30 18.75
2 MTPS 1,035 1,195 160 15.46
3 NIKL 2,410 2,620 210 8.71
4 APEX 750 815 65 8.67
5 TRST 370 400 30 8.11
6 LPIN 1,060 1,140 80 7.55
7 DVLA 2,120 2,280 160 7.55
8 CNTX 454 488 34 7.49
9 KBLI 382 410 28 7.33
10 RIGS 302 324 22 7.28
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 630 520 -110 -17.46
2 TRIO 108 93 -15 -13.89
3 PADI 715 625 -90 -12.59
4 KIOS 900 800 -100 -11.11
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 HDTX 119 108 -11 -9.24
7 CAKK 141 129 -12 -8.51
8 ALMI 600 550 -50 -8.33
9 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
10 GIAA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
2 SWAT 124 125 1 0.81
3 UNVR 48,650 46,400 -2,250 -4.62
4 BBRI 4,400 4,330 -70 -1.59
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 MNCN 895 945 50 5.59
7 ESTI 99 98 -1 -1.01
8 PTBA 4,130 4,030 -100 -2.42
9 BBCA 28,150 27,975 -175 -0.62
10 CPIN 5,625 5,200 -425 -7.56