SMF Bukukan Laba Bersih Rp437 Miliar di Buku Tahun 2018

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibawah naungan Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, sukses membukukan laba bersih mencapai Rp437 miliar di buku tahun 2018.

Angka tersebut bila dikomparasi dengan tahun sebelumnya meningkat 10,1%, dimana pada tahun 2017 SMF mencatatkan laba bersih sebesar Rp397 miliar.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo memaparkan, kinerja yang diperoleh perusahaan yang dipimpinnya karena tumbuhnya segmen pembiayaan perumahan yang terus tumbuh.

Sementara itu untuk total aset SMF di tahun 2018 adalah sebesar Rp19,49 triliun, angka tersebut naik 24,5% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,66 triliun. 

"Total aset SMF yang telah diaudit ada Rp19,4 triliun, liabilitas Rp11,3 triliun, ekuitas Rp8.1 triliun, dan dimana pendapatan itu kita bisa mencapai Rp1,3 triliun lebih tinggi dari RKAP 2018," jelas Ananta di Graha SMF Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca Juga: Incar Pendanaan Baru, SMF Terbitkan Obligasi Rp21 Triliun

"Dan untuk laba bersih itu kita capai Rp437 miliar targetnya Rp411 miliar. Ini sudah di-confirm kantor akuntan publik hasil 2018," lanjutnya.

Tak hanya me-review kinerja Perseroan, dirinya juga menjelaskan bahwa selama tahun 2018, SMF telah menerbitkan surat utang sebesar Rp5,551 triliun melalui penerbitan obligasi PUB IV Tahap III sebesar Rp2.000 miliar, PUB IV Tahap IV sebesar Rp1.163 miliar, PUB IV Tahap V sebesar Rp1.500 miliar dan PUB IV Tahap VI sebesar Rp888 miliar. 

"Sampai dengan akhir tahun 2018, posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp10,23 triliun, angka tersebut berdasarkan data laporan keuangan periode 31 Desember 2018," tambahnya.

Terkait transaksi sekuritisasi, Sejak tahun 2009, sampai dengan 31 Desember 2018,  SMF telah berhasil memfasilitasi 12 kali transaksi sekuritisasi, dengan total nilai akumulatif sebesar Rp10,15 triliun. Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah bekerja sama dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Pembiayaan