Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:11 WIB. E-Commerce - Gojek rambah bisnis e-commerce dengan hadirkan fitur layanan Go-Mall. 
  • 12:10 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,06% ke level Rp14.084 per dolar AS. 
  • 12:10 WIB. Surplus - Sari Roti surplus Rp64,8 miliar di kuartal pertama tahun 2019. 
  • 12:06 WIB. Holding - Kementerian BUMN menargetkan pembentukan holding penerbangan rampung pada 2019.
  • 12:06 WIB. BBM - Pertumbuhan konsumsi BBM bergerak dinamis sepanjang Januari-April 2019.
  • 12:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,69% ke level 6.458,86 di akhir sesi I.
  • 11:57 WIB. BNI - BNI membidik penambahan jumlah kartu debit sebanyak 100.000 keping hingga akhir tahun ini.
  • 11:56 WIB. BNI - BNI menargetkan dapat menambah sekitar 5 juta rekening baru pada tahun ini.
  • 10:02 WIB. PLN - Pemerintah berencana melunasi kurang bayar subsidi untuk PLN dan Pertamina pada kuartal II/2019.
  • 09:45 WIB. Mandiri - Mandiri melanjutkan migrasi sistem layanan pembayaran digitalnya ke sistem LinkAja.
  • 09:22 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.078 per dolar AS. 
  • 09:09 WIB. ADHI - Adhi Karya menyiapkan pembangunan tol dalam Kota Medan dengan investasi Rp15 triliun.
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,08% ke level 6.420,16 di awal sesi I. 
  • 08:44 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah berupaya mendorong UMKM dalam menerapkan aktivitas hijau.
  • 08:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II siap berkompetisi dengan Thailand yang berambisi menjadi alternatif hub ekspor Asean.

Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Pajak

Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Pajak - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Babak terakhir debat capres akan berlangsung besok, Sabtu (13/4/2019), di Hotel Sultan Jakarta. Tema pamungkas yang akan diusung mencakup ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri.

Dalam sekian kali debat, masing-masing capres membahas berbagai macam program pembangunan yang mereka rencanakan. Tentunya untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara. Dalam debat bidang ekonomi dan keuangan ini, sudah waktunya panelis debat mengupas strategi masing-masing capres untuk menjelaskan dari mana uang yang akan mereka peroleh untuk membiayai program-program tersebut.

Pengalaman debat pilpres di 2014 menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana pajak yang tidak pernah disinggung selama debat tersebut, justru menjadi program penting yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian masyarakat sejak 2015. Mulai dari Tax Amnesty, penurunan tarif UKM 0,5%, pembentukan otoritas pajak yang terpisah dari Kementerian Keuangan, peraturan pajak e-commerce, hingga terhambatnya pembahasan berbagai RUU Perpajakan sampai-sampai presiden harus menyindir  menteri keuangan dalam sebuah forum pertemuan dengan kalangan pengusaha.

Baca Juga: Pajak E-Commerce Dicabut, Indonesia Jadi Negara Paling Cepat Pertumbuhan E-Commercenya

Pada pemilihan calon presiden di berbagai negara demokrasi, program-program terkait kebijakan perpajakan menjadi sorotan penting yang cukup menentukan kecenderungan pemilih. Karena sebagaimana halnya di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebagian negara. Oleh karena itu, pembahasan pajak tidak mengutarakan target tax ratio saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana strategi masing-masing pasangan calon untuk mencapai target tersebut.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, ada berbagai hal yang justru menjadi satu dampak positif apabila strategi dan kebijakan pajak menjadi salah satu poin yang dikemukakan pada debat terakhir ini. Dunia usaha akan memiliki kepastian dan keadilan berusaha sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Masyarakat pun akan memeroleh kesempatan untuk menghitung-hitung, manfaat apa yang secara langsung akan berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka terkait insentif-insentif pajak yang akan diberikan pemerintah yang akan datang.

Dalam debat-debat sebelumnya, Paslon 01 sempat menyinggung secara teknis, betapa mudahnya sekarang melakukan pelaporan perpajakan. Sedangkan Paslon 02 bahkan sempat mengutarakan niat untuk menurunkan tarif pajak penghasilan. Tentu ini sebuah kemajuan dibandingkan lima tahun lalu yang sama sekali tidak ada yang berani berbicara tentang pajak dalam debat capres.

Baca Juga: Jokowi Ingin Turunkan Pajak Korporasi, Alasannya?

Terkait dengan rencana pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, sepertinya kedua kubu paslon sudah sepakat akan menjadikan program tersebut sebagai strategi mencapai target kenaikan tax ratio. Hanya saja, masih belum bisa dielaborasi, model lembaga apa yang akan dibentuk, bagaimana pengawasannya, dan kapan rencana tersebut ditargetkan terealisasi.

Rencana peningkatan kapasitas otoritas pajak ini menarik perhatian masyarakat, pakar ekonomi, peneliti, dan tentu saja kalangan pengusaha yang membutuhkan kepastian dan keadilan. Sehingga tidak terjadi lagi kebijakan-kebijakan yang sering dibatalkan sebelum benar-benar dilaksanakan.

Prof Haula Rosdiana, pengamat pajak yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berkompetisi harus mengenyampingkan ego sektoral dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak karena lembaga pajak merupakan ujung tombak lebih dari 70% penerimaan negara. Sehingga dengan besarnya kontribusi tersebut, pajak bukan hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen keberlangsungan demokrasi.

Pembentukan lembaga pajak nonkementerian oleh presiden adalah hal yang konstitusional. Selain itu, lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali presiden juga adalah hal lumrah yang terjadi di banyak negara.

Oleh karena itu, PT Perkasa mendorong agar dalam debat pamungkas ini, KPU dan panelis dapat menggali lebih dalam dan mengelaborasi lebih jauh bagaimana strategi dan kebijakan perpajakan masing-masing paslon.

Baca Juga: 2 Paslon Pilpres Tak Serius Urusi Pajak?

"Jangan sampai terulang lagi, sebagai negara demokrasi dengan hampir 80% sumber anggaran pembangunan dari penerimaan pajak, masyarakat tidak mengetahui program pajak yang diusung setiap capres, dan lagi-lagi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pemimpinnya," kata Haula Rosdiana.

"Kebijakan pajak akan sangat berpengaruh pada kesadaran politik masyarakat. Mari kita berharap KPU dapat membangun kesadaran politik atas kebijakan pajak yang akan disampaikan masing-masing pasangan calon presiden-wakil presiden untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, dan makmur," tukasnya.

Tag: Pajak, Pilpres 2019

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.33 3,735.70
British Pound GBP 1.00 18,375.19 18,187.78
China Yuan CNY 1.00 2,109.36 2,088.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,087.54 9,986.33
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,803.65 1,785.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,436.64 10,331.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,920.17 15,755.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,426.15 3,388.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,659.93 12,531.31

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6414.743 -92.478 632
2 Agriculture 1465.003 -23.397 21
3 Mining 1781.165 -2.123 47
4 Basic Industry and Chemicals 831.329 -16.797 71
5 Miscellanous Industry 1307.550 -48.206 46
6 Consumer Goods 2475.827 -70.443 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.877 -6.552 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.843 -15.603 73
9 Finance 1300.817 -9.558 91
10 Trade & Service 809.674 -1.726 156
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 134 168 34 25.37
2 HRME 374 466 92 24.60
3 ESTI 94 109 15 15.96
4 RAJA 262 302 40 15.27
5 MDLN 260 286 26 10.00
6 IKBI 254 278 24 9.45
7 CSAP 585 640 55 9.40
8 LUCK 780 840 60 7.69
9 VOKS 260 280 20 7.69
10 FREN 290 312 22 7.59
No Code Prev Close Change %
1 KIOS 1,100 930 -170 -15.45
2 MAYA 8,100 7,000 -1,100 -13.58
3 IIKP 144 125 -19 -13.19
4 PTIS 306 266 -40 -13.07
5 AHAP 69 61 -8 -11.59
6 ABBA 163 147 -16 -9.82
7 LMPI 155 140 -15 -9.68
8 BMSR 138 125 -13 -9.42
9 INTD 166 151 -15 -9.04
10 JSKY 1,185 1,080 -105 -8.86
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,630 3,440 -190 -5.23
2 MABA 55 52 -3 -5.45
3 JAYA 134 168 34 25.37
4 FREN 290 312 22 7.59
5 BBRI 4,460 4,440 -20 -0.45
6 CPRI 177 168 -9 -5.08
7 TLKM 3,860 3,780 -80 -2.07
8 BBCA 28,125 28,125 0 0.00
9 ANTM 885 855 -30 -3.39
10 WIKA 2,420 2,380 -40 -1.65