Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:16 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.488 USD/troy ounce
  • 16:15 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,99 USD/barel
  • 16:14 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,87 USD/barel
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,69% pada level 26.848
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,32% pada level 3.124
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,41% pada level 7.197
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,05% pada level 2.977
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,09% pada level 22.451
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,23% pada level 2.077
  • 16:07 WIB. Valas - Yuan ditutup negatif 0,20% terhadap USD pada level 7,0789 Yuan/USD
  • 16:06 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,82 Yen/USD
  • 16:06 WIB. Valas - Dollar menguat 0,24% terhadap Poundsterling pada level 1,2801 USD/Pound
  • 16:05 WIB. Valas - Dollar melemah 0,19% terhadap Euro pada level 1,1093 USD/Euro
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,12% terhadap USD pada level Rp.14.155/USD
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,19% di akhir sesi II.

Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Pajak

Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Pajak - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Babak terakhir debat capres akan berlangsung besok, Sabtu (13/4/2019), di Hotel Sultan Jakarta. Tema pamungkas yang akan diusung mencakup ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi dan industri.

Dalam sekian kali debat, masing-masing capres membahas berbagai macam program pembangunan yang mereka rencanakan. Tentunya untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara. Dalam debat bidang ekonomi dan keuangan ini, sudah waktunya panelis debat mengupas strategi masing-masing capres untuk menjelaskan dari mana uang yang akan mereka peroleh untuk membiayai program-program tersebut.

Pengalaman debat pilpres di 2014 menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana pajak yang tidak pernah disinggung selama debat tersebut, justru menjadi program penting yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian masyarakat sejak 2015. Mulai dari Tax Amnesty, penurunan tarif UKM 0,5%, pembentukan otoritas pajak yang terpisah dari Kementerian Keuangan, peraturan pajak e-commerce, hingga terhambatnya pembahasan berbagai RUU Perpajakan sampai-sampai presiden harus menyindir  menteri keuangan dalam sebuah forum pertemuan dengan kalangan pengusaha.

Baca Juga: Pajak E-Commerce Dicabut, Indonesia Jadi Negara Paling Cepat Pertumbuhan E-Commercenya

Pada pemilihan calon presiden di berbagai negara demokrasi, program-program terkait kebijakan perpajakan menjadi sorotan penting yang cukup menentukan kecenderungan pemilih. Karena sebagaimana halnya di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebagian negara. Oleh karena itu, pembahasan pajak tidak mengutarakan target tax ratio saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana strategi masing-masing pasangan calon untuk mencapai target tersebut.

Bagi masyarakat dan dunia usaha, ada berbagai hal yang justru menjadi satu dampak positif apabila strategi dan kebijakan pajak menjadi salah satu poin yang dikemukakan pada debat terakhir ini. Dunia usaha akan memiliki kepastian dan keadilan berusaha sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Masyarakat pun akan memeroleh kesempatan untuk menghitung-hitung, manfaat apa yang secara langsung akan berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka terkait insentif-insentif pajak yang akan diberikan pemerintah yang akan datang.

Dalam debat-debat sebelumnya, Paslon 01 sempat menyinggung secara teknis, betapa mudahnya sekarang melakukan pelaporan perpajakan. Sedangkan Paslon 02 bahkan sempat mengutarakan niat untuk menurunkan tarif pajak penghasilan. Tentu ini sebuah kemajuan dibandingkan lima tahun lalu yang sama sekali tidak ada yang berani berbicara tentang pajak dalam debat capres.

Baca Juga: Jokowi Ingin Turunkan Pajak Korporasi, Alasannya?

Terkait dengan rencana pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, sepertinya kedua kubu paslon sudah sepakat akan menjadikan program tersebut sebagai strategi mencapai target kenaikan tax ratio. Hanya saja, masih belum bisa dielaborasi, model lembaga apa yang akan dibentuk, bagaimana pengawasannya, dan kapan rencana tersebut ditargetkan terealisasi.

Rencana peningkatan kapasitas otoritas pajak ini menarik perhatian masyarakat, pakar ekonomi, peneliti, dan tentu saja kalangan pengusaha yang membutuhkan kepastian dan keadilan. Sehingga tidak terjadi lagi kebijakan-kebijakan yang sering dibatalkan sebelum benar-benar dilaksanakan.

Prof Haula Rosdiana, pengamat pajak yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berkompetisi harus mengenyampingkan ego sektoral dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak karena lembaga pajak merupakan ujung tombak lebih dari 70% penerimaan negara. Sehingga dengan besarnya kontribusi tersebut, pajak bukan hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen keberlangsungan demokrasi.

Pembentukan lembaga pajak nonkementerian oleh presiden adalah hal yang konstitusional. Selain itu, lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali presiden juga adalah hal lumrah yang terjadi di banyak negara.

Oleh karena itu, PT Perkasa mendorong agar dalam debat pamungkas ini, KPU dan panelis dapat menggali lebih dalam dan mengelaborasi lebih jauh bagaimana strategi dan kebijakan perpajakan masing-masing paslon.

Baca Juga: 2 Paslon Pilpres Tak Serius Urusi Pajak?

"Jangan sampai terulang lagi, sebagai negara demokrasi dengan hampir 80% sumber anggaran pembangunan dari penerimaan pajak, masyarakat tidak mengetahui program pajak yang diusung setiap capres, dan lagi-lagi tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pemimpinnya," kata Haula Rosdiana.

"Kebijakan pajak akan sangat berpengaruh pada kesadaran politik masyarakat. Mari kita berharap KPU dapat membangun kesadaran politik atas kebijakan pajak yang akan disampaikan masing-masing pasangan calon presiden-wakil presiden untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, dan makmur," tukasnya.

Baca Juga

Tag: Pajak, Pilpres 2019

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,797.39 3,759.40
British Pound GBP 1.00 18,267.89 18,084.71
China Yuan CNY 1.00 2,007.25 1,986.44
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,242.86 14,101.14
Dolar Australia AUD 1.00 9,669.48 9,571.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,815.67 1,797.54
Dolar Singapura SGD 1.00 10,405.36 10,298.06
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,781.09 15,619.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,401.69 3,365.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,094.47 12,960.61

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6181.014 11.422 658
2 Agriculture 1351.502 13.001 20
3 Mining 1588.875 -8.507 48
4 Basic Industry and Chemicals 901.699 10.902 74
5 Miscellanous Industry 1182.166 38.832 50
6 Consumer Goods 2162.045 -14.721 54
7 Cons., Property & Real Estate 503.119 -1.174 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1204.532 -3.235 75
9 Finance 1246.666 1.250 90
10 Trade & Service 805.462 3.941 165
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 980 1,225 245 25.00
2 KBLV 330 410 80 24.24
3 SSTM 402 492 90 22.39
4 JSKY 430 515 85 19.77
5 BRAM 14,000 16,675 2,675 19.11
6 WICO 480 565 85 17.71
7 ABBA 160 182 22 13.75
8 TELE 326 364 38 11.66
9 MINA 1,570 1,730 160 10.19
10 HERO 710 780 70 9.86
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 246 202 -44 -17.89
2 KRAH 1,125 930 -195 -17.33
3 TFCO 384 332 -52 -13.54
4 ANDI 1,815 1,630 -185 -10.19
5 POOL 2,000 1,800 -200 -10.00
6 CMNP 2,130 1,935 -195 -9.15
7 OPMS 270 246 -24 -8.89
8 INAF 1,140 1,040 -100 -8.77
9 TIRA 232 212 -20 -8.62
10 NOBU 940 860 -80 -8.51
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 220 232 12 5.45
2 KPIG 139 140 1 0.72
3 TELE 326 364 38 11.66
4 ABBA 160 182 22 13.75
5 FREN 159 161 2 1.26
6 TCPI 6,175 6,125 -50 -0.81
7 TARA 755 765 10 1.32
8 BBRI 3,990 4,050 60 1.50
9 OPMS 270 246 -24 -8.89
10 ERAA 1,590 1,695 105 6.60