Mensos: Supaya Tidak Miskin Lagi, Kami Dampingi...

Warta Ekonomi, Tasikmalaya -

Negara hadir untuk rakyat. Ini buktinya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berkeinginan mempunyai usaha sendiri dan berani untuk graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan modal oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Selain modal, bantuan juga berupa pendampingan, kata Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Tujuannya agar KPM bisa berkembang usahanya seperti yang telah dilaksanakan Kube (Kelompok Usaha Bersama) PKH," kata Agus usai melakukan pencairan PKH tahap 2 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum lama ini.

Baca Juga: Mensos Dianugerahi Gelar Tokoh Revitalisasi Kesetiakawanan Sosial

Agus mencontohkan, 10 KPM PKH yang membentuk Kelompok Usaha Bersama agar diberikan modal sebesar Rp20 juta. Modal ini, kata Agus, disiapkan bagi ibu-ibu KPM yang ingin lulus dan mandiri. "Karena kami tidak ingin mereka kembali jatuh miskin, untuk itu pendamping akan diturunkan untuk mengawal," ujarnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan jenis usaha kepada KPM PKH sesuai bakat dan minatnya. Namun, pemerintah menyiapkan pendamping untuk melihat potensi yang dimiliki KPM. Pilihannya banyak, ada yang mau usaha konveksi, makanan, atau keperluan rumah tangga.

"Yang penting mereka mau berusaha dan keluar dari masalah ekonomi yang dirasakan selama ini," tambahnya.

Bukan hanya itu, Kemensos juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memberikan pembinaan kepada KPM PKH dalam melakukan usaha. Mensos mengatakan kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menjaga KPM PKH yang sudah berjalan semakin kuat usaha ekonominya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat penerima manfaat tidak hanya graduasi mandiri, namun juga bisa terus mengembangkan usaha. Selanjutnya, kata Mensos, diharapkan mereka makin bankable sehingga tumbuh dari wirausaha industri kecil menjadi industri menengah, besar, dan tidak tertarik kembali ke bawah garis kemiskinan.

Dalam kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, serta bimbingan teknis untuk menghasilkan wirausaha baru mandiri, penyelenggaraan program dan kegiatan berbasis digital untuk pengembangan pasar, fasilitasi dan kemudahan penyediaan bahan baku, serta pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya.

Hingga April, bantuan sosial untuk Jawa Barat mencapai Rp4,6 triliun lebih yang terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp3.088.631.800.000, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp1.449.074.880.000, dan Rastra sebesar Rp75.955.400.000.