Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:39 WIB. Bursa - LINK bukukan pendapatan Rp3,72 triliun di tahun 2018.
  • 16:38 WIB. Dividen - LPPF bagikan dividen Rp933,60 miliar. 
  • 16:37 WIB. Kredit - LinkAja targetkan bisa layani penyaluran kredit di semester I tahun 2020. 
  • 16:35 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.188 per dolar AS. 
  • 16:34 WIB. 5G - Ericsson rilis platform 5G terbaru. 
  • 16:33 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,44% ke level 6.401,08 di akhir sesi II. 
  • 16:32 WIB. Saham - OJK rilis produk wakaf saham. 
  • 13:17 WIB. Bio Farma - WHO-Unicef menggandeng Bio Farma untuk menyediakan vaksin polio.
  • 13:09 WIB. Pertamina - Tahun 2018, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai Rp120,8 triliun.
  • 12:12 WIB. Pertamina - Pertamina mengaku tidak akan memaksa Aramco untuk menyetujui valuasi aset Kilang Cilacap.
  • 12:11 WIB. KRAS - Krakatau Steel mengangkat dua direksi baru.

KPK Akui Ada Kebocoran Anggaran, Inilah Faktor Pemicunya

KPK Akui Ada Kebocoran Anggaran, Inilah Faktor Pemicunya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan angka APBN Indonesia mestinya Rp4.000 triliun. Sementara saat ini, total APBN hanya mencapai Rp2.000-an triliun. Merujuk fakta tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan adanya kebocoran anggaran.

Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai kebocoran itu terjadi karena aktivitas shadow economy yang tidak dijangkau pemerintah dan potensi pajak yang ada di dalamnya justru menguap begitu saja. Kebocoran juga terjadi akibat kegagalan pemerintah menentukan tarif dan basis pajak.

Menurutnya, target yang dipatok untuk penerimaan pajak di Indonesia ternyata baru 50% dari potensi yang ada. Dengan kondisi itu, pendapatan negara mengalami kehilangan potensi sebanyak dua kali.

Pertama, dari segi perhitungan target sudah hilang 50%. Lalu kedua, dari target yang hanya 50% dari potensi yang ada juga tidak bisa dipenuhi. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio antara penerimaan pajak terhadap potensinya tidak optimal.

Baca Juga: Debat Ekonomi, Capres Wajib Bahas Strategi dan Kebijakan Pajak

"Akibatnya penerimaan pajak kita menjadi tidak optimal karena pemerintah tidak fokus pada upaya memperkuat basis pajak," jelas Kusfiardi di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Co-Founder FINE Institute ini memaparkan, titik kebocoran lainnya adalah offshore tax evasion yang masih belum bisa diatasi walaupun sudah ada instrumen automatic exchange of information (AEoI). Begitu pula dengan base erosion and profit shifting (BEPS) atau menempatkan penghasilan di negara yang memberikan fasilitas pajak rendah.

"Kebocoran lainnya, ada manipulasi data alias unreported and unpaid tax, pelaporan pajak tidak sesuai dengan data," urainya.

Kusfiardi lalu memaparkan, tolak ukur kebocoran juga bisa terlihat dari GDP Indonesia yang terus naik dari tahun ke tahun, namun tax ratio-nya fluktuatif. Sementara idealnya, kemajuan perekonomian suatu negara linier dengan tax ratio.

Sebagai gambaran, di kawasan Asean, GDP Indonesia merupakan yang tertinggi untuk Asia di urutan kelima, dan urutan ke-15 dunia. Namun, tax ratio Indonesia justru lebih rendah dibanding nilai rata-rata tax revenue to GDP ratio dunia di level 15,06% (World Bank, 2016).

"Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, dan Kamboja 15,3%," sambung Kusfiardi.

Karena itu, Kusfiardi mendesak adanya pembenahan regulasi dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Tujuannya, agar bisa meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak bisa meningkat.

"Maka biaya kepatuhan (compliance cost) juga harus diperhatikan. Semakin rendah biaya yang ditanggung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kepatuhan pajak," jelasnya.

Selain itu, Kusfiardi juga meminta penguatan kewenangan otoritas pajak dengan cara melepas lembaga perpajakan dari Kementerian Keuangan menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab kepada presiden. Pemisahan ini disertai dengan sejumlah kewenangan yang memperkuat lembaga otoritas pajak.

Baca Juga: Pengamat: Ekonomi Digital Sebabkan Kebocoran Pajak

Tag: Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,802.70 3,763.93
British Pound GBP 1.00 18,402.67 18,212.34
China Yuan CNY 1.00 2,118.50 2,097.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,259.00 14,117.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,024.08 9,917.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,817.92 1,799.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,480.71 10,374.81
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,883.10 15,722.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,453.38 3,416.51
Yen Jepang JPY 100.00 12,770.02 12,641.71

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6372.787 -75.098 632
2 Agriculture 1421.881 -21.070 21
3 Mining 1794.054 -17.227 47
4 Basic Industry and Chemicals 808.779 -14.126 71
5 Miscellanous Industry 1307.808 -18.810 46
6 Consumer Goods 2452.192 -53.986 52
7 Cons., Property & Real Estate 485.163 -8.513 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.206 -6.210 73
9 Finance 1289.730 -9.597 91
10 Trade & Service 814.879 -3.774 156
No Code Prev Close Change %
1 TMPO 160 190 30 18.75
2 MTPS 1,035 1,195 160 15.46
3 NIKL 2,410 2,620 210 8.71
4 APEX 750 815 65 8.67
5 TRST 370 400 30 8.11
6 LPIN 1,060 1,140 80 7.55
7 DVLA 2,120 2,280 160 7.55
8 CNTX 454 488 34 7.49
9 KBLI 382 410 28 7.33
10 RIGS 302 324 22 7.28
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 630 520 -110 -17.46
2 TRIO 108 93 -15 -13.89
3 PADI 715 625 -90 -12.59
4 KIOS 900 800 -100 -11.11
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 HDTX 119 108 -11 -9.24
7 CAKK 141 129 -12 -8.51
8 ALMI 600 550 -50 -8.33
9 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
10 GIAA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
2 SWAT 124 125 1 0.81
3 UNVR 48,650 46,400 -2,250 -4.62
4 BBRI 4,400 4,330 -70 -1.59
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 MNCN 895 945 50 5.59
7 ESTI 99 98 -1 -1.01
8 PTBA 4,130 4,030 -100 -2.42
9 BBCA 28,150 27,975 -175 -0.62
10 CPIN 5,625 5,200 -425 -7.56