Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPDPKS: Tak Ada Data Pasti Tentang Luas Lahan Sawit

BPDPKS: Tak Ada Data Pasti Tentang Luas Lahan Sawit Kredit Foto: Agus Aryanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presisen Joko Widodo dalam ajang debat Capres menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia mencapai titik tertinggi mencapai 46 juta ton dan melibatkan 16 juta petani. Namun demikian Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan saat ini tidak ada yang pasti mengenai data tentang sawit.

Dono Boestami, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, mengungkapkan, saat ini tidak ada narasi yang seragam tentang kondisi kelapa sawit di Indonesia.

"Tidak hanya mengenai luas lahan, jumlah petani dan jumlah produksi, tapi juga jumlah pabrik kelapa sawit saat ini sudah cukup apa belum," ujarnya di Jakarta Senin (15/4/2019).

Tidak adanya data yang seragam itu membuat BPDP-KS kesulitan untuk menstabilkan harga. Apakah harga per ton musti di level US$500, US$600, atau US$700. Meskipun saat ini pemerintah menetapkan harga US$570 per ton, menurutnya itu belum yakin apakah sudah stabil.

Baca Juga: Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dalam Pertemuan Bilateral dengan Kemenlu Belanda

Sementara yang terjadi di masyarakat, lanjut Dono, narasi yang keluar adalah harga Tandan Buah Segar (TBS) turun. Namun begitu di cek ke lapangan, harga di pabrik sebetulnya tidak rendah. Meskipun diakui memang ada distorsi harga antara Rp300-Rp400 per kilo. Hal itu terjadi karena adanya pengumpul, mulai dari pengumpul kecil, hingga besar yang menjadi perantara.

“Tapi ayo kalau mau benahi, itu kan ujungnya, siapa di situ, itu kan ada koperasi dan banyak lagi,” ujarnya.

Rudy Gobel, Senior Advisor BPDP-KS menambahkan, adapun berbagai data dimaksud seperti 13,7 juta hektar menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sementara BPS menyebut mencapai 14 juta hektar, dan KPK menilai mencapai 20 juta Hektar, bahkan Presiden menyebut mencapai 46 juta hektar.

“Kita tak punya data yang sama,” ujar Rudy.

Karena itulah, lanjut Rudy, saat ini BPDP-KS sedang berusaha untuk berupaya mencari kesepakatan mengenai data mana yang harus dipakai. Menurutnya yang disepakai seharusnya dikeluarkan oleh BPS.

“Intinya soal data harus disosialisasikan, bukan hanya sektor sawit,” imbuhnya.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Agus Aryanto
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: