Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:35 WIB. Nubia - Ponsel Nubia Red Magic 3 pakai kipas buat dinginkan prosesor.
  • 23:34 WIB. Instagram - Instagram luncurkan stiker kuis.
  • 23:34 WIB. Vine - Vine akan segera bereinkarnasi dengan nama Bytes.
  • 23:32 WIB. Windows - Paint batal hilang dari Windows 10.
  • 23:31 WIB. Lenovo - Lenovo┬áluncurkan Z6 Pro yang punya lima kamera.
  • 23:30 WIB. Tik Tok - India blokir Tik Tok, pengembangnya rugi Rp7 miliar sehari.
  • 23:29 WIB. OnePlus - OnePlus 7 bakal punya layar memukau dan didukung 5G.
  • 23:27 WIB. Xiaomi - Xiaomi ekspansi ke Eropa, buka toko di Rumania.
  • 23:26 WIB. Nintendo - Nintendo murah kabarnya meluncur akhir Juni.
  • 23:24 WIB. Lambretta - Lambretta tak mau comot calon konsumen Vespa.
  • 23:23 WIB. Twitter - Twitter disebut tak berhasil saring bot di trending topic.
  • 23:22 WIB. PBUG - Nepal cabut sementara larangan PBUG.
  • 23:21 WIB. Gesits - Desain final skuter listrik Gesits bakal mejeng di IIMS.
  • 20:50 WIB. Acer - Acer rilis dua Chromebook khusus untuk pekerja frontliner.
  • 20:49 WIB. Huawei - Huawei pastikan ponsel layar lipatnya Mate X meluncur pertengahn tahun ini.

Pengusaha Tak Liburkan saat Pemilu Bakal di Pidana

Pengusaha Tak Liburkan saat Pemilu Bakal di Pidana - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kalangan pengusaha diwajibkan meliburkan para pekerjanya saat hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 sebagai bentuk pemberian kesempatan penggunaan hak pilih.

Baca Juga: Perusahaan Tak Liburkan Pegawai di Hari 'H' Pemilu, Bisa di Pidana

"Ketentuan tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pemilu 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemilu 2019 Sebagai Hari Libur Nasional," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang di Semarang, Senin.

Ia menyebutkan jika pada hari pemungutan suara ada pekerja/buruh yang masuk kerja, maka pengusaha wajib membayarkan upah lembur atau jika memberlakukan pembagian jam kerja harus dibayar juga upah lemburnya karena itu merupakan libur nasional.

Menurut dia, surat edaran dari Menaker itu sudah disampaikan ke Asosiasi Pengusaha Indonesia Jateng untuk diteruskan kepada anggotanya untuk ditaati dan dilaksanakan. Jika ada pengusaha yang melanggar aturan itu, jelas Wika, maka pekerja/buruh bisa melaporkan ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat agar bisa ditindaklanjuti.

"Kalau ada yang melanggar dan ada aduan masuk, maka pengawas turun. Kalau mau membayar ya selesai, dan kalau tetap tidak mau bayar proses sampai pidana," ujarnya.

Kendati demikian, Wika mengungkapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada laporan dimana pengusaha menghalangi pekerjanya untuk menggunakan hak pilih.

"Sampai saat ini di Jateng belum ada yang mengadukan terkait hal yang dikenai sanksi pidana itu," katanya.

Sanksi pidana jika perusahaan menghalangi pekerjanya memberikan hak pilih itu diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebut ancamam penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta jika dengan sengaja menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

Tag: Pemilu, Pilpres 2019, Pengusaha, Buruh

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Septianda Perdana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,782.13 3,743.97
British Pound GBP 1.00 18,347.13 18,157.82
China Yuan CNY 1.00 2,110.41 2,089.28
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,183.00 14,041.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,986.25 9,883.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.85 1,790.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.96 10,334.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,907.65 15,742.77
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,433.31 3,396.47
Yen Jepang JPY 100.00 12,678.11 12,548.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6447.885 -14.937 632
2 Agriculture 1442.951 -28.467 21
3 Mining 1811.281 -5.209 47
4 Basic Industry and Chemicals 822.905 -12.606 71
5 Miscellanous Industry 1326.618 -0.874 46
6 Consumer Goods 2506.178 -0.702 52
7 Cons., Property & Real Estate 493.676 2.433 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.416 -0.583 73
9 Finance 1299.327 -4.382 91
10 Trade & Service 818.653 3.375 156
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 113 141 28 24.78
2 OASA 300 374 74 24.67
3 MBSS 600 705 105 17.50
4 WIIM 256 300 44 17.19
5 KONI 272 318 46 16.91
6 MKPI 15,000 17,175 2,175 14.50
7 FAST 2,100 2,400 300 14.29
8 HDFA 142 162 20 14.08
9 ARTA 406 458 52 12.81
10 MTPS 920 1,035 115 12.50
No Code Prev Close Change %
1 HRME 580 460 -120 -20.69
2 CNTX 570 454 -116 -20.35
3 CPRI 131 112 -19 -14.50
4 ALKA 390 340 -50 -12.82
5 TRIO 121 108 -13 -10.74
6 BUVA 124 111 -13 -10.48
7 LMSH 620 555 -65 -10.48
8 TMPO 178 160 -18 -10.11
9 GSMF 123 111 -12 -9.76
10 MYTX 83 75 -8 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 131 112 -19 -14.50
2 JPFA 1,765 1,675 -90 -5.10
3 CAKK 113 141 28 24.78
4 ERAA 1,585 1,655 70 4.42
5 SWAT 118 124 6 5.08
6 CPIN 6,050 5,625 -425 -7.02
7 TLKM 3,850 3,840 -10 -0.26
8 APII 184 185 1 0.54
9 ACES 1,625 1,630 5 0.31
10 BBRI 4,430 4,400 -30 -0.68