Portal Berita Ekonomi Jum'at, 26 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:39 WIB. Bursa - LINK bukukan pendapatan Rp3,72 triliun di tahun 2018.
  • 16:38 WIB. Dividen - LPPF bagikan dividen Rp933,60 miliar. 
  • 16:37 WIB. Kredit - LinkAja targetkan bisa layani penyaluran kredit di semester I tahun 2020. 
  • 16:35 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,02% ke level Rp14.188 per dolar AS. 
  • 16:34 WIB. 5G - Ericsson rilis platform 5G terbaru. 
  • 16:33 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,44% ke level 6.401,08 di akhir sesi II. 
  • 16:32 WIB. Saham - OJK rilis produk wakaf saham. 
  • 13:17 WIB. Bio Farma - WHO-Unicef menggandeng Bio Farma untuk menyediakan vaksin polio.
  • 13:09 WIB. Pertamina - Tahun 2018, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai Rp120,8 triliun.
  • 12:12 WIB. Pertamina - Pertamina mengaku tidak akan memaksa Aramco untuk menyetujui valuasi aset Kilang Cilacap.
  • 12:11 WIB. KRAS - Krakatau Steel mengangkat dua direksi baru.

Pengusaha Tak Liburkan Pekerja saat Pemilu Bakal Dipidana

Pengusaha Tak Liburkan Pekerja saat Pemilu Bakal Dipidana - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kalangan pengusaha diwajibkan meliburkan para pekerjanya saat hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 sebagai bentuk pemberian kesempatan penggunaan hak pilih.

Baca Juga: Perusahaan Tak Liburkan Pegawai di Hari 'H' Pemilu, Bisa di Pidana

"Ketentuan tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pemilu 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemilu 2019 Sebagai Hari Libur Nasional," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang di Semarang, Senin.

Ia menyebutkan jika pada hari pemungutan suara ada pekerja/buruh yang masuk kerja, maka pengusaha wajib membayarkan upah lembur atau jika memberlakukan pembagian jam kerja harus dibayar juga upah lemburnya karena itu merupakan libur nasional.

Menurut dia, surat edaran dari Menaker itu sudah disampaikan ke Asosiasi Pengusaha Indonesia Jateng untuk diteruskan kepada anggotanya untuk ditaati dan dilaksanakan. Jika ada pengusaha yang melanggar aturan itu, jelas Wika, maka pekerja/buruh bisa melaporkan ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat agar bisa ditindaklanjuti.

"Kalau ada yang melanggar dan ada aduan masuk, maka pengawas turun. Kalau mau membayar ya selesai, dan kalau tetap tidak mau bayar proses sampai pidana," ujarnya.

Kendati demikian, Wika mengungkapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada laporan dimana pengusaha menghalangi pekerjanya untuk menggunakan hak pilih.

"Sampai saat ini di Jateng belum ada yang mengadukan terkait hal yang dikenai sanksi pidana itu," katanya.

Sanksi pidana jika perusahaan menghalangi pekerjanya memberikan hak pilih itu diatur dalam Pasal 531 UU Pemilu yang menyebut ancamam penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta jika dengan sengaja menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

Tag: Pemilu, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Septianda Perdana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,802.70 3,763.93
British Pound GBP 1.00 18,402.67 18,212.34
China Yuan CNY 1.00 2,118.50 2,097.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,259.00 14,117.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,024.08 9,917.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,817.92 1,799.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,480.71 10,374.81
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,883.10 15,722.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,453.38 3,416.51
Yen Jepang JPY 100.00 12,770.02 12,641.71

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6372.787 -75.098 632
2 Agriculture 1421.881 -21.070 21
3 Mining 1794.054 -17.227 47
4 Basic Industry and Chemicals 808.779 -14.126 71
5 Miscellanous Industry 1307.808 -18.810 46
6 Consumer Goods 2452.192 -53.986 52
7 Cons., Property & Real Estate 485.163 -8.513 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.206 -6.210 73
9 Finance 1289.730 -9.597 91
10 Trade & Service 814.879 -3.774 156
No Code Prev Close Change %
1 TMPO 160 190 30 18.75
2 MTPS 1,035 1,195 160 15.46
3 NIKL 2,410 2,620 210 8.71
4 APEX 750 815 65 8.67
5 TRST 370 400 30 8.11
6 LPIN 1,060 1,140 80 7.55
7 DVLA 2,120 2,280 160 7.55
8 CNTX 454 488 34 7.49
9 KBLI 382 410 28 7.33
10 RIGS 302 324 22 7.28
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 630 520 -110 -17.46
2 TRIO 108 93 -15 -13.89
3 PADI 715 625 -90 -12.59
4 KIOS 900 800 -100 -11.11
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 HDTX 119 108 -11 -9.24
7 CAKK 141 129 -12 -8.51
8 ALMI 600 550 -50 -8.33
9 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
10 GIAA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 JPFA 1,675 1,540 -135 -8.06
2 SWAT 124 125 1 0.81
3 UNVR 48,650 46,400 -2,250 -4.62
4 BBRI 4,400 4,330 -70 -1.59
5 CPRI 112 101 -11 -9.82
6 MNCN 895 945 50 5.59
7 ESTI 99 98 -1 -1.01
8 PTBA 4,130 4,030 -100 -2.42
9 BBCA 28,150 27,975 -175 -0.62
10 CPIN 5,625 5,200 -425 -7.56