Di Era Jokowi-JK Indeks Pembangunan Manusia Naik Terus

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk meningkatkan meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan naik menjadi 71,98% pada tahun 2019. Adapun, APBN tahun ini akan dioptimalkan untuk menunjang program tersebut.

"Saya optimistis target tersebut dapat tercapai dengan berbagai pendekatan," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita di Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini.

Baca Juga: Mensos Dianugerahi Gelar Tokoh Revitalisasi Kesetiakawanan Sosial

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, lanjut Mensos, indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Terhitung pada 2014, IPM berada di angka 68,90 persen. Kemudian, di 2015 menjadi 69,55 persen, selanjutnya di 2016 sebesar 70,18 persen. Kemudian pada tahun 2017 angka IPM mencapai 70,81%.

Agus menjelaskan, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp34 triliun pada tahun 2019. Kenaikan anggaran tersebut juga diikuti kenaikan indeks bansos seperti bantuan ibu hamil dan anak balita masing-masing menjadi Rp2,4 juta.

Kemudian bantuan untuk anak sekolah dasar (SD) sebesar Rp900 ribu, anak SMP sebesar Rp1,5 juta, serta anak SMA sebesar Rp2 juta.

Akan diberikan tambahan bantuan sebesar Rp2,4 juta untuk keluarga yang mempunyai lansia. sementara, untuk yang punya anak disabilitas mendapatkan tambahan Rp2,4 juta lagi. Sedangkan untuk PKH reguler besarnya Rp550 ribu per tahun dan PKH akses sebesar Rp1 juta per tahun.

"Jumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan IPM berbeda antara provinsi satu dengan lainnya," ujarnya.

Disebutkan, PKH efektif dalam meningkatkan IPM. Bahkan, campur tangan PKH sudah dilakukan pada ibu hamil atau sejak anak masih dalam kandungan. Ia menjelaskan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup meningkat karena dalam program PKH diintervensi sejak anak masih dalam kandungan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan selama kehamilan.

 "Komplementaritas bansos PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia dan IPM," pungkasnya.