Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Permintaan PKS Logis

Warta Ekonomi, Depok -

Kisruh surat suara tercoblos di Malaysia belum juga selesai. Karena itu, Presiden PKS, Sohibul Iman, menjelaskan harus ada pihak yang bertanggungjawab sebab tak hanya tuntas dengan pencoblosan ulang.

"Bahwa sekarang ada pemilihan ulang saya kira itu salah satu solusi. Tetapi juga kami menginginkan harus ada pihak yang bertanggungjawab. Jadi bukan hanya semata-mata diulang, tetapi harus ada pihak bertanggungjawab, siapa yang sesungguhnya yang melakukan ini semua," ujarnya di Depok, Rabu (17/4/2019).

Baca Juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Tim Jokowi Bilang....

Ia menambahkan, kisruh surat suara di Malaysia tak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, Indonesia akan terjebak pada demokrasi kriminal.

"Karena kalau ini dibiarkan, saya sering sebut di Twitter saya, kita akan terjebak pada demokrasi kriminal. Demokrasi yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat. Nah kita tidak mau," terangnya.

Baca Juga: Lokasi Perhitungan Suara di Malaysia Bukan di KBRI, Alasannya Keren

Sohibul menyebut pihaknya juga sudah bicara kepada Menlu, Retno LP Marsudi terkait dugaan keterlibatan Wakil Dubes RI untuk Malaysia, Djadjuk Natsir. PKS meminta Retno memberikan sanksi jika Djadjuk terbukti terlibat.

"Bahkan kalau ini terkait dengan dubes ataupun wakil dubes, kami juga sudah, anggota kami di Komisi I sudah bicara dengan Ibu Retno, Menlu kita, ini juga harus ada sanksi tegas karena ini menyangkut kredibilitas pemilu kita," jelasnya.