Pembangunan Transportasi Jadi Kunci Bangun Kota Jakarta

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKl Jakarta menilai pembangunan sistem transportasi merupakan kunci untuk membangun sebuah kota. Dalam 10 tahun ke depan, pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan secara masif.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa sejak 2005, masyarakat Indonesia telah banyak tinggal di perkotaan dibandingkan pedesaan. Pada 2050, lebih dari 70% populasi dunia akan tinggal di kota. Untuk itu, rencana pembangunan transportasi adalah kuncinya.

Pada 1998, kata Anies, 48% dari warga Jakarta menggunakan transportasi publik. Hari ini, angka itu menurun hingga 33%. Artinya, pengguna angkutan umum berkurang dibandingkan 20 tahun yang lalu. Menurutnya, kondisi angka ini harus dikembalikan, bahkan lebih jauh lagi.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, Infrastruktur Transportasi Publik Untungkan Bisnis Properti

Perbandingannya 75% dengan menaiki transportasi publik dan sisanya sebanyak 25% mengendarai kendaraan pribadi dan itu semuanya membutuhkan investasi masif serta kebijakan yang konsisten di semua sektor bukan hanya satu sektor tapi semua sektor.

"Ada dua pilihan, apakah kita akan membangun secara bertahap, atau kita akan membangunnya langsung secara sekaligus dalam suatu kesatuan. Apakah kita akan membangunnya berpuluh-puluh tahun. Kita memutuskan pembangunan dalam satu waktu secara sekaligus selama 10 tahun," kata Anies di Jakarta, belum lama ini.

Anies menjelaskan pembangunan fasilitas transportasi umum massal melalui BRT, MRT, maupun LRT tengah dilakukan dan masih membutuhkan investasi hingga mencapai target penyelesaian 10 tahun ke depan. Targetnya ingin mengubah masyarakat untuk lebih banyak menggunakan kendaraan umum, dibandingkan kendaraan pribadi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya di Jakarta.

Untuk itu, kata Anies, selain pembangunan sektor transportasi sebagai ruang ketiga, pihaknya juga menekankan pembangunan di sektor rumah dalam memenuhi kebutuhan dasar tingkat mikro, serta memfasilitasi sektor swasta agar terus tumbuh berkembang di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur itu bukan hanya satu area. Saya sering menyebutkan bahwa ada tiga ruang yang harus dibangun, yaitu di rumah, kedua di kantor (sekolah), dan ruang ketiga adalah ruang di antara keduanya. Infrastruktur yang dibangun nantinya bukan hanya difokuskan pada ruang ketiga, tapi juga kita harus fokus pada ruang pertama dan kedua," jelasnya.

Dalam ruang pertama, lanjut Anies, kondisi air bersih di Jakarta hanya 48% dari populasi dan itu merupakan angka yang besar. Kemudian, permasalahan sistem pembuangan sampah dan tata kelola limbah yang belum ada infrastruktur yang cukup. Termasuk soal distribusi dari saluran pipa gas. Menurutnya, kebutuhan dasar ruang pertama itu berada diruang pertama dan harus dibangun.

Sementara untuk ruang kedua, Anies melihat sudah terbangun dengan baik. Sektor privat sudah memikirkan dan membangunnya dengan baik.

Baca Juga: Ini Dia Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome

Sedangkan untuk ruang ketiga, dirinya melihat bahwa transportasi publik menjadi penting. Anies berharap kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam membangun sistem transportasi publik. DKI ingin meminjam praktik terbaik dan telah dibuktikan dari seluruh dunia. DKI tidak ingin menghabiskan waktu untuk mencoba sesuatu yang baru.

"Pada akhirnya, ketiga ruang itu tentang tingkah laku, ini semua tentang gaya hidup. Kita semua ingin mengembangkan infrastuktur dalam rangka transformasi tingkah laku dari warga kita," pungkasnya.

Sementara itu, sekertaris komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga sepakat apabila pembangunan transportasi di fokuskan untuk membangun sebuah kota. Namun, apabila memang ingin dibangun dalam waktu 10 tahun, DKI harus memiliki rencana yang matang.

Sebab, kata politikus PDI Perjuangan itu, dampak dari adanya pembangunan masif sekaligus dalam waktu 10 tahun akan menyulitkan masyarakat dalam bermobilitas. Dimana, kemacetan tidak bisa dihindarkan karena adanya pembangunan yang berbarengan.

"Jadi kalau tidak ada perencanaan yang matang, DKI sebaiknya fokus dalam satu program Jak Lingko yang hingga saat ini belum terasa manfaatnya. Serahkan ke pemerintah pusat untuk infrastruktur," tegasnya.