Pak Prabowo, Tunggu KPU Lah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya tetap tenang dan tidak menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyikapi hasil Pilpres 2019. Namun ia menyayangkan klaim kemenangan yang telah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Diketahui, berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin memenangkan Pilpres 2019. Namun di sisi lain, Prabowo mengaku telah mengantongi real count Pilpres 2019 yang hasilnya memenangkan dirinya dengan Sandiaga Uno. “Seharusnya ya tunggu dulu hasil resmi KPU lah. Masak mendahului begitu,” kata Yaqut, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Menang Akui Quick Count, Kalah Tidak, Prabowo Tuh Lucu

Menurut Gus Yaqut, sapaan akrabnya, hasil resmi akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Oleh karena itu ia mengimbau para elite politik untuk menahan diri. Juga tidak melakukan klaim-klaim atau perayaan kemenangan berlebihan. 

“Tidak justru membakar emosi para pendukungnya dengan mengklaim seolah-olah telah terpilih sebagai presiden. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi yang hanya mengucapkan syukur merespons hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei, sangat tepat. Tidak ada perayaan atau eforia kemenangan. Adem,” ujarnya.

Baca Juga: Menangkan Jokowi di Quick Count, Enam Lembaga Dilaporkan

Jika memang keberatan dengan hasil perhitungan suara manual, ada mekanisme yang sudah disediakan. Mulai dari tingkatan paling bawah hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Kalau Pak Prabowo keberatan dengan hasil Pilpres, ya ajukan saja keberatannya melalui jalur yang sudah disediakan. Ada KPU, Bawaslu, DKPP. Kalau perlu ajukan ke MK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Simpel. Kita menginginkan semua diselesaikan dalam kerangka demokrasi. Jangan mendelegitimasi penyelenggara Pemilu,” tuturnya.

GP Ansor menentang segala bentuk perlawanan menolak hasil Pemilu yang bertentangan dengan demokrasi. “Ada yang mengajak melakukan people power, membakar masyarakat untuk melawan dengan cara-cara inkonstitusional. Ini harus dilawan karena justru mencederai demokrasi. Menang dan kalah dalam sebuah kontestasi itu biasa dalam demokrasi,” tandasnya.