Portal Berita Ekonomi Senin, 18 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. IHSG - IHSG terkoreksi -0,03% di awal sesi I.
  • 08:47 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,25 USD/barel
  • 08:46 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,72 USD/barel
  • 08:46 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.466 USD/troy ounce
  • 08:44 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka negatif 0,06% pada level 2.889
  • 08:44 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka positif 0,44% pada level 26.442
  • 08:43 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka positif 0,06% pada level 3.240
  • 08:42 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka positif 0,16% pada level 23.341
  • 08:41 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka negatif 0,22% pada level 2.157
  • 08:38 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,10% terhadap Yuan pada level 7,0166 CNY/USD
  • 08:37 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,01% terhadap dollar AS pada level 14.075 IDR/USD
  • 08:35 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Yen pada level 108,80 JPY/USD
  • 08:34 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,18% terhadap Poundsterling pada level 1,2919 USD/GBP
  • 08:28 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,05% terhadap Euro pada level 1,1057 USD/EUR

Pengiriman TKI Ilegal Meningkat, Ini Analisisnya

Pengiriman TKI Ilegal Meningkat, Ini Analisisnya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Regulasi yang sederhana dan tidak berbelat-belit adalah cara efektif mencegah para calon pekerja migran menempuh jalan ilegal. Pemberlakuan moratorium bukanlah satu-satunya jalan yang bisa dipilih untuk pencegahan. Moratorium justru menutup potensi remitansi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvinna Glorya mengatakan, remitansi yang selama ini dikirim para pekerja migran pada keluarga di kampung halaman terbukti telah meningkatkan perekonomian lokal. Banyak keluarga dari para pekerja migran yang akhirnya bisa memulai atau mengembangkan usaha dan juga menyekolahkan anggota keluarga dari hasil kerja keras mereka di luar negeri.

Mercyta menambahkan, pemerintah seharusnya mau melihat dan mempelajari kembali mengenai regulasi penerimaan dan pemberangkatan pekerja migran yang sudah ada. Regulasi saat ini dinilai masih memberatkan dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya para calon pekerja migran memilih jalur ilegal.

Baca Juga: Banyak Kasus Hukum, CIPS Dorong Pemerintah Benahi Regulasi Pekerja Migran

"Jalur resmi dinilai tidak mengakomodasi atau menghalang-halangi mereka. Logikanya, jika jalur resmi dibuat lebih efektif tanpa birokrasi yang berbelit, otomatis para calon pekerja migran akan memilih jalur resmi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah," ungkap Mercyta di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Beberapa hal yang dianggap memberatkan dalam regulasi yang ada, antara lain berdasarkan penelitian CIPS adalah biaya yang terlalu besar, masa pelatihan yang terlalu lama, materi pelatihan yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga besarnya peran agen dalam pengurusan regulasi keberangkatan.

Berbagai hal ini membuat para calon pekerja atau pekerja yang akan kembali bekerja harus mengeluarkan biaya yang besar sebelum mereka mendapatkan penghasilan.

Selain itu, lanjutnya, yang perlu disoroti adalah mekanisme perekrutan para pekerja migran, terutama di level masyarakat. Para agen pengirim pekerja migran ilegal biasanya akan mendatangi desa-desa di Indonesia mengajak para perempuan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Para perekrut ini terkadang merupakan kenalan, kerabat atau bahkan penduduk di desa itu sendiri.

"Merasa percaya dengan agen ini karena dianggap kerabat sekampung, para penduduk desa pun akhirnya terpengaruh dan bersedia menjadi pekerja migran untuk dikirim ke luar negeri. Padahal setelah diselidiki, agen tersebut bekerja untuk lembaga perekrutan yang tidak resmi. Dan salah satu konsekuensinya, banyak kasus terjadi  seperti pada Adelina Sau tahun lalu," jelasnya.

Baca Juga: Pak Menaker, Kok Masih Banyak TKI Meninggal di Luar Negeri?

Untuk meminimalkan aksi-aksi tersebut, peran aparat daerah sangat diperlukan. Kepala desa dan jajarannya diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada warganya terkait hal ini. Aparat desa bisa berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau tingkat kabupaten atau provinsi terkait hal ini.

"Dengan begitu, warga akan punya pengetahuan dan tidak dengan mudah tergiur cara-cara yang tidak resmi," imbuhnya.

Selain itu, Mercyta meminta konsensus terkait pekerja migran di tingkat Asean yang sudah ditandatangani Indonesia bisa lebih efektif. Konsensus ini diharapkan bisa menghasilkan aturan yang lebih jelas dengan sanksi yang mengikat para anggotanya.

"Kesepakatan bilateral atau multilateral terkait tenaga kerja antara Indonesia dengan negara lain juga layak ditingkatkan implementasinya," tukas Mercyta.

Baca Juga

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pekerja migran, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Reza Novriandi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,770.39 3,732.68
British Pound GBP 1.00 18,217.14 18,034.47
China Yuan CNY 1.00 2,017.72 1,996.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,139.35 13,998.66
Dolar Australia AUD 1.00 9,604.86 9,506.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,805.75 1,787.60
Dolar Singapura SGD 1.00 10,391.23 10,282.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,592.88 15,432.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.72 3,372.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,023.26 12,890.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6128.345 29.395 661
2 Agriculture 1385.589 -12.154 20
3 Mining 1478.551 26.308 49
4 Basic Industry and Chemicals 954.622 15.563 76
5 Miscellanous Industry 1178.252 -5.733 50
6 Consumer Goods 2066.971 -6.238 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.022 -0.825 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.280 5.153 75
9 Finance 1264.100 13.290 90
10 Trade & Service 786.548 -7.094 165
No Code Prev Close Change %
1 CITY 180 242 62 34.44
2 MPOW 182 244 62 34.07
3 SINI 476 595 119 25.00
4 BOSS 240 300 60 25.00
5 ESIP 276 344 68 24.64
6 POLA 900 1,100 200 22.22
7 NICK 276 334 58 21.01
8 BRAM 11,725 14,050 2,325 19.83
9 KICI 340 400 60 17.65
10 HRTA 292 340 48 16.44
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 496 372 -124 -25.00
2 DEAL 1,150 865 -285 -24.78
3 PURE 1,130 850 -280 -24.78
4 ENVY 2,750 2,070 -680 -24.73
5 JSKY 730 550 -180 -24.66
6 IRRA 590 450 -140 -23.73
7 ARMY 90 71 -19 -21.11
8 RIMO 67 55 -12 -17.91
9 FORZ 326 268 -58 -17.79
10 POSA 71 60 -11 -15.49
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 242 244 2 0.83
2 BBRI 3,940 4,090 150 3.81
3 MNCN 1,405 1,410 5 0.36
4 TCPI 4,490 4,780 290 6.46
5 PURE 1,130 850 -280 -24.78
6 PSAB 264 262 -2 -0.76
7 RIMO 67 55 -12 -17.91
8 BRPT 1,025 1,075 50 4.88
9 SLIS 5,350 5,100 -250 -4.67
10 SKYB 89 79 -10 -11.24