Kredit Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Aroma kecurangan Pemilu 2019 secara sistematik dicium oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yakni, mulai dari indikasi ketidaknetralan aparat kepolisian hingga upaya penghilangan suara masyarakat dalam proses perhitungan hasil pemilu.
"Di Sumbar ada satu gudang kertas suara terbakar, di Sumut seorang bupati mengundurkan diri. Di Nias ada bupati marah karena C1-nya disimpan seseorang. Di berbagai tempat ada polisi-polisi merebut, mengambil dengan paksa C1," ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Dia melanjutkan, hal tersebut merupakan satu gejala mobilisasi tindakan aparat yang menunjukkan ketidaknetralan. Karut marut daftar pemilih tetap (DPT) hingga kebijakan kotak suara kardus pun disinggungnya.
Baca Juga: Dipolisikan, Jawaban Sudirman Said 'Kece'
Sudirman berpendapat masyarakat saat ini bisa melihat betapa kelirunya penggunaan kotak suara kardus di Pemilu 2019. "Kena banjir hancur, dibakar mudah terbakar, bahkan lucu gembok dibuka dengan gunting," papar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Dia berpendapat serangkaian proses yang diungkapkannya tadi berpotensi menciderai hasil Pemilu 2019. Maka itu, BPN Prabowo-Sandi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga proses perhitungan suara hingga tuntas.
Baca Juga: Sudah Deal di DPR, BPN Kok Ungkit Lagi Kotak Suara Kardus
"Apa pun hasil pemilu ini adalah hasil yang diciderai proses tadi. Angka apa pun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidakfairan. Yang punya kesempatan untuk tidak fair siapa, kan tidak mungkin penantang. Kita tidak punya kepanjangan tangan, kita tidak punya aparat, kita tidak punya struktur," jelasnya.
Sudirman menambahkan perjuangan yang ditempuh BPN bukan demi kemenangan Prabowo-Sandiaga. Lebih dari itu, perjuangan pasangan calon nomor urut 02 adalah untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan suara rakyat di Pemilu 2019.
Baca Juga: Suramadu Sudah Digratiskan, Tapi Kok Tetap Saja Jokowi Kalah
"Jadi tidak boleh mencuri suara siapa pun, baik 01 maupun 02 suaranya harus kita perjuangkan agar betul-betul mendapatkan hasil yang adil. Insya Allah kita bisa meluruskan sejarah bahwa pemilu ini tidak boleh dicurangi hanya karena ada orang yang ingin berkuasa dengan segala cara. Itu dosa sejarah yang sangat berat bila sampai terjadi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
