APBN 2019 Capai Target, Kemenkeu Bilang Berkat Kebijakan Fiskal yang Pruden

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret berjalan aman sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Hal ini disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi April 2019.

Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengatakan, kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

"Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, antara lain melalui perbaikan pola belanja agar lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional penyerapan belanja negara menunjukkan kinerja yang semakin baik," kata dia dalam siaran berita ayng diterima di Jakarta.

Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 7,7% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,9% (yoy). Realisasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp260,74 triliun (15,96% dari pagu APBN) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp191,33 triliun (23,14% dari pagu APBN).

Baca Juga: APBN Defisit 0,68%, Pemerintah Siapkan Strategi Pamungkas

Peningkatan kinerja BPP terbesar adalah realisasi belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp36,97 triliun atau sekitar 36,24% dari pagu APBN 2019, yang turut mendukung stimulus ke perekonomian melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2019. Lebih lanjut, pemberian bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat.

Di samping itu, BPP juga diarahkan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih kompetitif melalui penyaluran belanja pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, realisasi TKDD sampai Maret 2019 mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14% dari pagu APBN 2019, yang meliputi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp181,24 triliun (23,94%) dan dana desa Rp10,09 triliun (14,41%).

Realisasi TKD sampai Maret 2019 lebih tinggi Rp5,92 triliun atau sekitar 3,38% (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama di 2018. Sedangkan realisasi penyerapan dana desa hingga Maret 2019 (Rp10,1 triliun) hampir sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,3 triliun).

Dalam penyaluran dana desa ini, pemerintah lebih memprioritaskan tercapainya output dan dampak dari program dana desa dibandingkan dengan penyerapan belanjanya.

"Capaian belanja negara yang baik tersebut didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh sebesar 5,0% (yoy)," ungkap Nufransa.

Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai 15,78% dari target atau mampu tumbuh sebesar 1,82% (yoy) dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh cukup signifikan sebesar 73,04% (yoy). Capaian penerimaan pajak yang cukup baik ini tidak terlepas dari kebijakan percepatan restitusi pajak untuk memberikan stimulus ke perekonomian.

Di samping itu, kinerja tersebut didukung oleh capaian PPh orang pribadi yang tumbuh 21,4% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2018 sebesar 17,6% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang baik tersebut didorong oleh kebijakan pelunasan pita cukai dan tidak adanya perubahan tarif pada 2019.

Selain didukung penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga bersumber dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang antara lain didukung oleh realisasi penerimaan sumber daya alam (SDA) non-migas mencapai Rp8,23 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2018 sebesar Rp8,11 triliun.

Baca Juga: Defisit APBN Naik Jadi Rp54,61 Triliun, Apa Kata Pemerintah?

Di samping itu, realisasi PNBP lainnya pada periode yang sama mencapai Rp25,77 triliun, sedikit lebih tinggi dari 2018 yang mencapai Rp24,87 triliun. Meskipun capaian tersebut cukup positif, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang sensitif terhadap PNBP.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian," tutupnya.