Portal Berita Ekonomi Jum'at, 24 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:30 WIB. Huawei - Startup asal AS, CNEX Labs tuding eksekutif Huawei curi rahasia perusahaan.
  • 20:28 WIB. Grab - Grab akan kenalkan GrabCar Premium, mobilnya lebih istimewa.
  • 20:27 WIB. Grab - Pemprov DKI Jakarta sediakan shelter untuk GrabBajay.
  • 20:25 WIB. Grab - GrabBajay resmi mengaspal di jalanan ibu kota Jakarta.
  • 20:25 WIB. Grab - Layanan skuter listrik GrabWheels akan hadir di Bandara Soetta.
  • 20:24 WIB. Facebook - Mantan bos Facebook, Alex Stamos sarankan Mark Zuckerberg mundur.
  • 20:23 WIB. Huawei - Sistem operasi Huawei siap gantikan Android tahun ini.
  • 20:17 WIB. Grab - Grab kenalkan solusi perjalanan bisnis terbaru dari Grab for Business.
  • 20:15 WIB. Huawei - ARM ikutan putus hubungan dengan Huawei.
  • 20:14 WIB. 5G - China nikmati jaringan 5G mulai 1 Oktober.

Susi: Budaya Berkonstitusi Bukan Hanya pada Rakyat, Tapi Para Pemimpin Negara

Susi: Budaya Berkonstitusi Bukan Hanya pada Rakyat, Tapi Para Pemimpin Negara - Warta Ekonomi
WE Online, Bogor -

Konstitusi pada dasarnya merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi.Konstitusi secara eksklusif sebagai sebuah dokumen hukum yang berisi aturan-aturan hukum, sementara yang lain mengartikannya sebagai sebuah manifesto, pernyataan pernyataan ideal yang secara umum dikenal sebagai ‘Charter of the Land’.

Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti mengatakan, budaya berkonstitusi tidak hanya terbatas pada rakyat, melainkan yang lebih penting adalah para pemimpin negara dan pemerintahan,dimana penegakan kaidah-kaidah hukum tata negara, terutama konstitusi, sangat tergantung pada faktor-faktor di luar hukum, terutama faktor politik.

Baca Juga: Prabowo Harus Dihukum

"Kehidupan politik dan hukum sehari-hari di negara-negara dimaksud memperlihatkan lebih mudah membuat sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, namun sukar menerapkannya dalam praktik penyelenggaraan negara yang tunduk pada prinsip prinsip konstitusi," katanya pada acara “Peningkatakan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia” di Bogor, Rabu (24/4/2019).

Dikatakannya bahwa inti konstitusional hukum ada tiga, yaitu yang pertama hak mengajukan judicial review (merupakan jaminan melawan tirani mayoritas). Kedua adalah hak-hak sebagai pegangan (petunjuk) bagi hakim untuk memutus perkara sesuai nilai-nilai yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan,dan yang ketiga adalah hak-hak tertentu dikatakan tersirat oleh proses demokrasi itu sendiri.

Baca Juga: Pembunuh Satu Keluarga di Makassar Terancam Hukuman Mati

"Konstitusionalisme politik lebih menekankan pada legalitas proses dimana hak-hak didefiniskan, dimajukan atau dibatasi melalui undang-undang dan tindakan pemerintah," ujarnya.

Perdebatan dalam penafsiran konstitusi lebih terfokus pada perdebatan antara originalism (yang seringkali disebut pula interpretivism) dengan non-originalism (yang sering disebut sebagai non-interpretivism). Perdebatan mendasar antara originalisme dengan non-originalisme terletak pada isu bagaimana undang undang dasar harus berkembang.

"Originalis berpandangan bahwa amandemen merupakan satu-satunya cara yang sah untuk evolusi undang undang dasar. Sedangkan Non-originalis berpendapat bahwa arti yang terdapat dalam undang-undang dasar tidak hanya terbatas pada apa yang dimaksudkan oleh para pembentuk, melainkan arti serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan undangundang dasar harus berkembang melalui penafsiran," katanya.

Kaum non-originalis berpendapat bahwa menafsiran undang-undang dasar, termasuk menafsirkan norma norma dan nilai-nilai yang tidak secara eksplisit dimaksudkan oleh para pembentuk konstitusi. Konstitusi dan konsitusionalisme tidak hanya dapat dipahami oleh sudut pandang hukum semata, oleh karena paham konsititusionalisme yang tercermin dalam konstitusi merupakan hasil kekuatan-kekuatan yang berkembang di masyarakat pada masa tertentu.

"Penegakan kaidah-kaidah hukum tata negara, terutama konstitusi, sangat tergantung pada faktor-faktor di luar hukum, terutama faktor politik. Oleh karena itu, jika sistem politik tidak sehat, maka penegakan terhadap UUD 1945 juga sangat sulit dilakukan," pungkasnya.

Tag: Hukum, undang-undang

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,889.81 3,849.95
British Pound GBP 1.00 18,451.29 18,260.82
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,092.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,586.00 14,440.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,022.04 9,915.95
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,858.33 1,839.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,570.33 10,458.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,263.39 16,099.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,480.31 3,442.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,233.53 13,097.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.696 93.060 633
2 Agriculture 1370.530 9.038 21
3 Mining 1649.204 16.278 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.627 12.743 71
5 Miscellanous Industry 1239.630 17.875 46
6 Consumer Goods 2382.807 22.091 52
7 Cons., Property & Real Estate 444.574 2.807 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1101.266 30.131 74
9 Finance 1217.684 24.828 90
10 Trade & Service 796.572 4.890 156
No Code Prev Close Change %
1 LMSH 478 590 112 23.43
2 POLA 940 1,145 205 21.81
3 IIKP 56 66 10 17.86
4 BEEF 164 189 25 15.24
5 HITS 570 650 80 14.04
6 RDTX 6,000 6,800 800 13.33
7 MBTO 126 139 13 10.32
8 CNTX 535 590 55 10.28
9 OKAS 150 165 15 10.00
10 MPRO 620 680 60 9.68
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 171 112 -59 -34.50
2 BMSR 130 86 -44 -33.85
3 MKNT 165 116 -49 -29.70
4 KONI 282 214 -68 -24.11
5 ARTA 486 380 -106 -21.81
6 POOL 2,780 2,260 -520 -18.71
7 INCF 312 254 -58 -18.59
8 DUTI 5,600 4,600 -1,000 -17.86
9 JSPT 1,245 1,040 -205 -16.47
10 BAYU 2,030 1,735 -295 -14.53
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,770 3,850 80 2.12
2 MNCN 950 1,030 80 8.42
3 TLKM 3,540 3,660 120 3.39
4 BBCA 27,300 28,025 725 2.66
5 BMRI 7,300 7,575 275 3.77
6 JPFA 1,360 1,400 40 2.94
7 JAYA 140 130 -10 -7.14
8 TAMU 4,810 4,830 20 0.42
9 PTBA 2,850 2,880 30 1.05
10 MAMI 135 132 -3 -2.22