Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:47 WIB. Pokemon - Gim resmi Pokemon akan rilis di China.
  • 20:46 WIB. Suzuki - Suzuki bantah DR150 meluncur di Jakarta Fair.
  • 20:45 WIB. Avanza - Avanza meluncur di Malaysia, tembus Rp300 juta.
  • 20:27 WIB. Google - Google akan batasi penggunaan Andorid untuk perangkat Huawei.
  • 20:43 WIB. Huawei - Susul AS, perusahaan asal Jerman, Infineon Tecchnologies setop pasok cip ke Huawei.
  • 20:38 WIB. NASA - NASA gandeng SpaceX untuk misi ke Bulan.
  • 20:37 WIB. Smartfren - Smartfren perluas jaringan ke Samarinda dan Balikpapan.
  • 20:36 WIB. Facebook - Penggugat Facebook soal kasus kebocoran data di PN Jaksel bertambah.
  • 20:35 WIB. Huawei - Intel, Qualcomm, dan Broadcom akan susul Google batasi layanannya ke Huawei.
  • 20:32 WIB. Go-Jek - Go-Jek kabarnya akan berekspansi ke Negeri Jiran, Malaysia.
  • 20:29 WIB. Huawei - Huawei sudah punya wacana bikin sistem operasi sendiri.
  • 20:25 WIB. ByteDance - Induk TikTok, ByteDance bikin aplikasi pesan instan penantang WeChat bernama Feiliao.
  • 20:22 WIB. WhatsApp - WhatsApp kini bisa buat krim bitcoin.

Sepakat! UU Pemilu Direvisi

Sepakat! UU Pemilu Direvisi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi, mengatakan pihaknya sepakat pemilu serentak perlu dikaji ulang, tetapi tak menabrak aturan lainnya.

"Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan, namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Ia juga memaparkan beberapa catatan terkait pelaksanaan pemilu serentak. Awalnya pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7/2017 tentang Pemilu.

Baca Juga: Pemilu 2019 Melelahkan

Saat menyusun RUU Pemilu, pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat (EG) untuk memastikan apa yang dimaksud makna serentak.

"Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama. Jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu. Namun, keterangan para penggugat di hadapan pansus tidak boleh diabaikan begitu saja," jelasnya.

Baca Juga: Usulan KPU, Moeldoko: Enggak Begitu Saja

Ia juga menyoroti terkait wacana pemecahan pemilu nasional dengan pemilu daerah, yakni pemilu nasional (presiden, DPD, DPR) dan pemilu daerah (pilkada dan DPRD). Hal itu juga berpotensi menjadi problem hukum karena sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak.

"Karena putusan MK juga menyatakan bahwa pilkada bukan rezim pemilu sehingga pembiayaan menjadi tanggungjawab pemda. Sementara pembiayaan pemilu nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Maka usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK," terangnya.

"Maka untuk mengubah putusan MK tersebut perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu," sambungnya.

Tag: Pemilu, Pemilu Presiden (Pilpres), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31