Bos Ditangkap KPK, Bagaimana Operasional Listrik PLN?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Penetapan tersangka Sofyan Basir berdasarkan pada pengumpulan sejumlah bukti maupun fakta-fakta persidangan dalam kasus yang telah menjerat beberapa terpidana.

Lantas, apakah penetapan bos BUMN 'setrum' ini sebagai tersangka kasus korupsi akan berpengaruh pada operasional dan keandalan listrik PLN ke masyarakat?

SVP Hukum Korporat PLN, Dedeng Hidayat mengatakan, dirinya mewakili perseroan menegaskan bahwa jajaran manajemen memastikan kegiatan penyediaan energi listrik tetap berjalan sebagaimana amanah yang diberikan oleh pemerintah.

Baca Juga: Sofyan Basir Lengser dari Kursi Dirut PLN, Ini Penggantinya

"Perusahaan meyakini pelayanan listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama dan memastikan seluruh operasional serta kinerja perusahaan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelas Dedeng dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Asal tahu saja, sebagai upaya untuk menjaga pelayanan masyarakat tetap terjaga dengan baik, Dewan Komisaris PLN melakukan penonaktifan sementara Dirut PLN Sofyan Basir. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Menteri BUMN selaku pemegang saham.

Selanjutnya, dewan komisaris menunjuk Muhamad Ali yang menjabat sebagai direktur human capital management sebagai Pelaksana Tugas Dirut PLN.

"Kami meyakini bahwa keputusan ini merupakan bentuk dan upaya dalam mendukung penyelesaian kasus hukum yang dialami oleh pimpinan PLN dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah," pungkas Dedeng Hidayat.

Baca Juga: KPK Panggil 6 Saksi Diperiksa atas Tersangka Dirut PLN