Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:47 WIB. Pokemon - Gim resmi Pokemon akan rilis di China.
  • 20:46 WIB. Suzuki - Suzuki bantah DR150 meluncur di Jakarta Fair.
  • 20:45 WIB. Avanza - Avanza meluncur di Malaysia, tembus Rp300 juta.
  • 20:27 WIB. Google - Google akan batasi penggunaan Andorid untuk perangkat Huawei.
  • 20:43 WIB. Huawei - Susul AS, perusahaan asal Jerman, Infineon Tecchnologies setop pasok cip ke Huawei.
  • 20:38 WIB. NASA - NASA gandeng SpaceX untuk misi ke Bulan.
  • 20:37 WIB. Smartfren - Smartfren perluas jaringan ke Samarinda dan Balikpapan.
  • 20:36 WIB. Facebook - Penggugat Facebook soal kasus kebocoran data di PN Jaksel bertambah.
  • 20:35 WIB. Huawei - Intel, Qualcomm, dan Broadcom akan susul Google batasi layanannya ke Huawei.
  • 20:32 WIB. Go-Jek - Go-Jek kabarnya akan berekspansi ke Negeri Jiran, Malaysia.
  • 20:29 WIB. Huawei - Huawei sudah punya wacana bikin sistem operasi sendiri.
  • 20:25 WIB. ByteDance - Induk TikTok, ByteDance bikin aplikasi pesan instan penantang WeChat bernama Feiliao.
  • 20:22 WIB. WhatsApp - WhatsApp kini bisa buat krim bitcoin.

Aktivis HMI Pantau Sidang Gugatan Pengusaha Besar, Buat Apa?

Aktivis HMI Pantau Sidang Gugatan Pengusaha Besar, Buat Apa? - Warta Ekonomi
WE Online, Padang -

Sidang gugatan perdata yang diajukan pengusaha berinisial TW dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli mantan hakim agung M Yahya Harahap yang diajukan pihak tergugat, PT Geria Wijaya Prestige (GWP), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menarik perhatian aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sidang itu menarik perhatian HMI karena melibatkan nama berpengaruh, yaitu TW.  

 

“Memang ini perkara perdata. Tapi di dalamnya melibatkan nama populer. Kami hanya memantau dan mendukung penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Itu yang selama ini sering absen di republik ini,” kata Arief Wicaksana, Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI di sela-sela memantau persidangan tersebut. 

 

Dia juga berencana menemui Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), dan KPK untuk turut memonitor penanganan perkara tersebut sehingga ada jaminan berjalan dalam koridor peradilan yang menjunjung asas fairness dan equality before the law.   

 

Baca Juga: Akbar Tandjung Dukung Jokowi, Suara HMI Terpecah?

 

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Yahya Harahap menegaskan bekas anggota kreditur yang melakukan penagihan lagi kepada debitur atas suatu piutang yang telah ditagihkan dan diselesaikan BPPN melalui penjualan kepada pihak ketiga, bisa menghadapi tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). 

 

“Jadi, jika piutangnya telah dialihkan kepada cessionaris (penerima hak tagih atas suatu piutang), namun dalam kredit sindikasi salah satu bank atau kreditur masih menagih lagi kepada debitur, itu perbuatan melawan hukum,” tegasnya. 

 

Pokok  gugatan perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang diajukan TW melalui kuasa hukum Desrizal dkk itu adalah meminta pengadilan memutuskan bahwa PT Geria Wijaya Prestige (GWP) telah melakukan wanprestasi, dan mesti membayar penggugat lebih dari US$31 juta. Turut tergugat Fireworks Ventures Limited. 

 

Baca Juga: Jokowi Puji HMI Banyak Telorkan Intelektual Muslim

 

TW diketahui membeli apa yang diklaim sebagai hak tagih atas piutang PT GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia (dulu Bank Multicor) melalui akta bawah tangan 12 Februari 2018.

Pada 1995, Bank Multicor menjadi anggota sindikasi kreditur yang memberikan pinjaman US$17 juta kepada PT GWP. Namun akibat krisis moneter 1997-1999, beberapa bank anggota sindikasi kolaps dan harus diambilalih BPPN. 

 

Pada 8 November 2000, semua anggota kreditur sindikasi, termasuk Bank Multicor, membuat Kesepakatan Bersama dengan BPPN, yang pada intinya menyerahkan pengurusan penyelesaian piutang PT GWP kepada BPPN berdasarkan kewenangan yang diatur PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN. 

 

Sejak itu, piutang PT GWP ditangani BPPN, hingga akhirnya BPPN menjual piutang tersebut melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI Tahun 2004 yang dimenangkan PT Millenium Atlantic Securities/MAS. BPPN lalu mengalihkan piutang (cessie) PT GWP kepada PT MAS, yang kemudian pada 2005 mengalihkan piutang tersebut kepada Fireworks Ventures Limited.  Dengan demikian Fireworks adalah pemegang tunggal eks aset kredit PT GWP. 

 

Saat ini, Fireworks telah memegang seluruh dokumen kredit PT GWP, kecuali jaminan kredit berupa sertifikat atas nama PT GWP. Karena dalam pengalihan piutang melekat hak kebendaan (jaminan kredit berupa sertifikat), maka Edy Nusantara, kuasa Fireworks,  menempuh upaya hukum dengan melaporkan dugaan penggelapan sertifikat PT GWP ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 21 September 2016 dengan Nomor : LP/984/IX/2016/Bareskrim dengan terlapor, yaitu Tohir Sutanto (mantan Direktur Bank Multicor/kini Bank CCB) dan Priska M. Cahya (pegawai Bank Danamon). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

 

Saat ini penyidik Bareskrim tinggal melakukan penyitaan dokumen asli sertifikat berbentuk SHGB atas nama PT GWP yang dikuasai Bank CCB tersebut setelah penyidik mendapatkan izin penyitaan dari PN Jakarta Selatan dalam Surat Penetapan Nomor 16/Pen Sit 2018/PN Jkt Sel pada 29 Maret 2018.

Tag: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Forumkeadilan.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,880.41 3,841.09
British Pound GBP 1.00 18,536.70 18,346.04
China Yuan CNY 1.00 2,109.06 2,088.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,550.00 14,406.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,059.87 9,957.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,853.83 1,835.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.20 10,468.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,240.71 16,075.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,485.03 3,448.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,203.27 13,069.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5907.121 80.253 633
2 Agriculture 1351.935 -9.947 21
3 Mining 1609.598 10.601 47
4 Basic Industry and Chemicals 707.320 17.072 71
5 Miscellanous Industry 1203.823 30.883 46
6 Consumer Goods 2359.388 12.835 52
7 Cons., Property & Real Estate 435.075 5.924 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1079.565 21.890 74
9 Finance 1184.407 20.731 90
10 Trade & Service 783.451 0.917 156
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 140 180 40 28.57
2 JAST 460 575 115 25.00
3 HRME 260 324 64 24.62
4 MTPS 915 1,140 225 24.59
5 DUTI 4,440 5,500 1,060 23.87
6 BELL 386 458 72 18.65
7 MKPI 12,000 13,975 1,975 16.46
8 JSKY 1,065 1,230 165 15.49
9 MYTX 65 74 9 13.85
10 SSTM 352 400 48 13.64
No Code Prev Close Change %
1 RELI 244 202 -42 -17.21
2 LPGI 4,100 3,400 -700 -17.07
3 INPP 840 710 -130 -15.48
4 BIPP 88 75 -13 -14.77
5 PEHA 1,800 1,550 -250 -13.89
6 MTSM 202 176 -26 -12.87
7 IBFN 228 200 -28 -12.28
8 NICK 322 286 -36 -11.18
9 TRIS 266 238 -28 -10.53
10 NIPS 288 260 -28 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,790 3,750 -40 -1.06
2 SRIL 328 342 14 4.27
3 MNCN 920 925 5 0.54
4 CPRI 67 73 6 8.96
5 TLKM 3,510 3,600 90 2.56
6 BBCA 25,900 26,900 1,000 3.86
7 ESTI 96 95 -1 -1.04
8 BMRI 7,075 7,225 150 2.12
9 SMGR 10,550 11,250 700 6.64
10 UNTR 24,825 24,500 -325 -1.31