Soal Pemilihan Direksi BJB, Kang Emil Harus Belajar dari Kasus Ini

Warta Ekonomi, Bandung -

Pakar ekonomi dan perbankan dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) selaku pemegang saham pengendali harus belajar dari kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank BJB Syariah (anak perusahaan Bank BJB).

Rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank BJB yang akan dilaksanakan pada 30 April 2019 mendatang dituntut melahirkan jajaran direksi yang kompeten agar bisa meningkatkan kinerja. 

"Profesionalitas dan rekam jejak perbankan yang baik harus menjadi pertimbangan utama di samping aspek politis," kata Acuviarta kepada wartawan di Bandung, Minggu (28/4/2019) sore

Baca Juga: Kredit Mikro BJB Tumbuh 11,1% di Triwulan I 2019

Dia berharap Bank BJB diisi jajaran direksi yang memiliki kriteria dan rekam jejak perbankan yang baik. "Kriteria berdasarkan azas profesionalitas. Karena ini bisnis perbankan, jadi harus memiliki latar belakang perbankan," ujarnya.

Selain itu, perlu pertimbangan terukur dalam menentukan direksi BUMD tersehat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Direksi Bank BJB idealnya diisi oleh kandidat berpengalaman yang pernah menjabat sebagai direksi perbankan.

"Misal perlu direksi yang pernah menjabat direksi, atau setidaknya setingkat di bawah direksi. Intinya punya jam terbang dan rekam jejak yang paham dengan bisnis perbankan,"ungkapnya

Acuviarta menegaskan kandidat direksi bukanlah orang yang pernah memiliki persoalan hukum. Verifikasi hal ini akan dibuktikan oleh catatan yang yang ada pada OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum. Ia menilai, direksi Bank BJB akan lebih baik jika gabungan dari internal dan eksternal.

Pasalnya, Direksi yang berasal dari dalam diperlukan agar lebih memahami kondisi manajemen dan kultur yang ada. Adapun dari luar sangat membantu untuk menciptakan pembaharuan dan inovasi-inovasi yang sebelumnya tak pernah ada di BJB.

"Jangan sampai, pernah ada kejadian, direksi yang diangkat, tapi tak lolos test OJK," tegasnya.

Baca Juga: OJK "Berangus" 144 Fintech Liar

Dia juga berharap untuk calon dari eksternal, berharap kandidat direksi yang dipilih berasal dari perbankan yang kelasnya di atas Bank BJB. Hal Ini akan memberi nilai lebih bagi calon direksi tersebut dibanding kandidat dari bank yang levelnya di bawah Bank BJB.

"Credit value kalau ada calon eksternal dari bank yang levelnya di atas. Itu harus jadi satu pertimbangan yang utama. Di perbankan biasalah saling membajak direksi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Acuviarta pun menyoroti komposisi komisaris Bank BJB. Sebab, menurutnya kinerja perbankan sangat berkorelasi dengan kualitas komisaris yang ada di belakangnya.

Menurutnya, perombakan direksi yang dilakukan Emil dengan alasan untuk meningkatkan kinerja harus diikuti juga dengan perombakan komisaris sehingga jika ingin meningkatkan dan mengevaluasi kinerja, maka itu juga melekat pada komisaris. 

"Logisnya menurut saya, kalau direksi diganti, harusnya komisaris juga menjadi bahan pertimbangan untuk diganti," imbuhnya.

Terlebih, komisaris Bank BJB saat ini sudah lama menjabat sehingga berdasarkan aturan harus diganti. "Aturan itu kan paling lama 10 tahun," katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta komisaris diisi sosok yang memiliki pengalaman dan latar belakang perbankan. Sehingga, keberadaannya mampu memberi kontribusi terhadap kinerja Bank BJB.

Jabatan komisaris, lanjut Acuviarta, jangan sekadar menjadi lahan baru bagi orang-orang yang sudah pensiun, atau yang memiliki kedekatan dengan pemilik tanpa didukung aspek profesionalitas. 

"Kalau ingin mendorong kemajuan BJB hanya dari sisi direksi, tanpa didukung komisaris profesional dan kompeten, saya kira susah. Itu kan satu paket," pungkasnya.