LPDB-KUMKM Optimalkan Penyaluran Dana Bergulir di Wilayah Perbatasan NKRI

Warta Ekonomi, Atambua -

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mengoptimalkan penyaluran dana bergulir kepada pelaku usaha di Atambua sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI dengan Timor Leste.

Program optimalisasi penyaluran dana bergulir tersebut menjadi bagian dari strategi LPDB-KUMKM agar bisa mencapai target penyaluran sebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini merata di seluruh pelosok negeri.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto, berharap pemanfaatan dana bergulir di Kabupaten Belu, NTT dapat meningkat seiring dengan dilaksakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM.

Baca Juga: Gandeng UKM Center UI, LPDB KUMKM Ukur Manfaat Dana Bergulir

"Akumulasi penyaluran dana bergulir  LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga Desember 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, relatif masih sangat kecil, yakni sebesar Rp112,1 miliar. Sedangkan di Kabupaten Belu sendiri penyaluran dana bergulir hanya sebesar Rp300 juta," kata Krisdianto dalam sambutannya mewakili Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LDPB-KUMKM di Atambua, Kab Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (29/4/2019).

Menurut Krisdianto, sepanjang penyaluran dari tahun 2008 hingga saat ini LPDB-KUMKM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp8,5 triliun kepada 4.304 mitra di seluruh Indonesia. Pada 2019 LPDB-KUMKM ditargetkan menyalurkan Rp1,5 triliun dana bergulir kepada 7.500 mitra baik secara langsung maupun tidak langsung. Yakni dengan pola konvensional 75 persen dan pola syariah 35 persen.

Baca Juga: Siap Dukung Hilirisasi Produk Kelapa, LPDB-KUMKM: Ada Anggaran Rp1,5 Triliun Tahun Ini

Krisdianto meminta agar Bupati Belu dapat mendukung LPDB-KUMKM dalam meningkatkan penyerapan dana bergulir di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Belu.

"Kami juga berharap kepada Bapak Bupati untuk dapat memberikan arahan kepada para pelaku KUMKM terbaik di wilayah ini agar dapat memanfaatkan dan mengakses fasilitas tarif layanan bunga LPDB-KUMKM yang murah mulai dari 4.5 persen sampai 7 persen," ujar Krisdianto.

Pada tahun 2019 ini, kata Krisdianto, diharapkan pemanfaatan dana bergulir di Kabupaten Belu setidaknya bisa mencapai Rp 20 miliar. "Kalau dari 200 peserta, sekitar 10 persen peserta bisa mendapatkan rata-rata Rp 1 miliar, jumlahnya bisa mencapai Rp 20 miliar. Hal ini yang menjadi harapan kita," ujar Krisdianto.

Selain itu, Krisdianto juga menjelaskan, para pelaku usaha perorangan atau bukan berbadan hukum nantinya dapat mengajukan fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM melalui lembaga perantara seperti BPD atau BPR, yang tentunya bunga yang dikenakan disesuaikan dengan kebijaksanaan masing-masing lembaga perantara, namun tetap lebih murah dari bunga normal BPD atau BPR.